BANDAR LAMPUNG — Komisi XII DPR RI mengapresiasi keandalan sistem kelistrikan di Provinsi Lampung. Berdasarkan laporan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Lampung, daya mampu sistem kelistrikan hingga Agustus 2026 mencapai 1.836,9 megawatt (MW), dengan beban puncak tertinggi sebesar 1.532,12 MW.
Data tersebut menunjukkan cadangan daya atau reserve margin sebesar 304,7 MW yang menjadi salah satu indikator kesiapan sistem dalam menjaga kecukupan pasokan listrik bagi masyarakat.
Apresiasi itu disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, saat melakukan kunjungan kerja di Lampung pada 9 Oktober 2026. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda Reses Masa Sidang I Tahun Sidang 2026–2027 untuk meninjau kondisi sektor energi sekaligus mengevaluasi pelayanan energi di daerah.
Rangkaian kegiatan diawali dengan peninjauan pelayanan dan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Bandar Lampung. Agenda dilanjutkan dengan rapat kerja bersama pemangku kepentingan sektor energi di Kantor PLN UID Lampung.
Rapat tersebut dihadiri anggota Komisi XII DPR RI, perwakilan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), BPH Migas, PT Pertamina Patra Niaga, PT PLN (Persero), PT PLN Nusantara Power, PT Bukit Asam Tbk, serta Pemerintah Provinsi Lampung yang diwakili Ketua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar.
Dalam pertemuan itu, sejumlah persoalan strategis dibahas, mulai dari ketersediaan dan distribusi BBM, pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, keandalan sistem ketenagalistrikan, kesiapan pasokan energi primer, hingga pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Putri mengatakan, berdasarkan laporan yang diterima dan kondisi yang ditinjau, pasokan listrik di Lampung berada dalam kondisi yang memadai, sementara upaya menjaga keandalan sistem terus dilakukan.
“Laporan PLN UID Lampung sangat baik, baik dari sisi pasokan maupun keandalan listrik. Pasokannya aman dan tingkat keandalannya juga terjaga, artinya pemadaman dapat diminimalkan sehingga pelayanan kelistrikan kepada masyarakat tetap terjamin. Dari laporan yang kami terima dan pelaksanaan yang kami lihat, sejauh ini sudah berjalan dengan baik,” ujar Putri.
Transisi Energi Jadi Perhatian
Selain mengevaluasi kecukupan pasokan listrik, Komisi XII DPR RI juga menyoroti pentingnya menjaga ketahanan energi melalui kepastian pasokan energi primer dan optimalisasi sumber daya energi yang tersedia.
Pengembangan energi bersih turut menjadi perhatian seiring dengan agenda transisi energi nasional. Lampung dinilai memiliki potensi energi baru terbarukan yang dapat terus dikembangkan untuk mendukung keberlanjutan sektor ketenagalistrikan.
Berdasarkan data hingga Agustus 2026, porsi EBT dalam komposisi pembangkit di Lampung mencapai sekitar 49 persen. Sumber energi tersebut antara lain berasal dari panas bumi, tenaga air, biogas, dan mikrohidro.
Putri menegaskan, pengembangan energi bersih perlu terus didorong, termasuk melalui pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan sumber energi terbarukan lainnya.
“Kami tetap menekankan bahwa transisi energi menuju energi bersih harus terus dijalankan secara serius. Lampung memiliki banyak potensi yang bisa dikembangkan, termasuk PLTS dan sumber energi bersih lainnya. Mudah-mudahan ke depan keandalan pasokan energi tetap terjaga dan transisi energi dapat terus berjalan dengan baik,” katanya.
Komisi XII juga mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah, regulator, dan badan usaha agar pelayanan energi kepada masyarakat tetap terjaga. Koordinasi tersebut dinilai penting untuk memastikan distribusi energi berjalan baik sekaligus memperkuat ketahanan energi di daerah.
PLN: Keandalan Listrik Dukung Pertumbuhan Ekonomi
General Manager PLN UID Lampung, Noer Soeratmoko, menyampaikan apresiasi atas kunjungan dan perhatian Komisi XII DPR RI terhadap penguatan sektor ketenagalistrikan di Lampung.
Menurut Noer, kecukupan daya yang tersedia menjadi modal penting bagi PLN untuk menjaga keandalan pasokan sekaligus mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat.
“Kami berterima kasih atas apresiasi sekaligus masukan yang diberikan Komisi XII DPR RI. Kecukupan daya yang tersedia menjadi modal penting bagi PLN untuk menjaga keandalan sekaligus memenuhi pertumbuhan kebutuhan listrik masyarakat,” ujar Noer.
Ia menegaskan, keandalan listrik tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga, tetapi juga menjadi fondasi bagi pelayanan publik, iklim investasi, aktivitas masyarakat, dan pertumbuhan sektor produktif di Lampung.
Karena itu, PLN berkomitmen menjaga kualitas pelayanan kelistrikan sekaligus mendukung pengembangan energi bersih sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem energi yang berkelanjutan.
“PLN siap terus bersinergi dengan DPR RI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga keandalan kelistrikan sekaligus mendorong pemanfaatan energi bersih dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan Provinsi Lampung yang berkelanjutan,” kata Noer.
Dengan cadangan daya yang tercatat sebesar 304,7 MW dan pengembangan EBT yang terus menjadi perhatian, sinergi antara pemerintah, DPR, dan badan usaha energi diharapkan dapat menjaga keandalan pasokan sekaligus mendukung kebutuhan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung.(*)
