LAMPUNG — Dugaan aliran uang sebesar Rp100 juta yang disebut berkaitan dengan Wansori saat menjabat Ketua DPRD Lampung Utara kembali menjadi sorotan. Informasi tersebut mencuat dari keterangan terdakwa berinisial F dalam persidangan dan dinilai perlu ditelusuri lebih jauh oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung.
Berdasarkan informasi yang disampaikan, terdakwa F mengungkap adanya penyerahan uang sebesar Rp100 juta yang ditujukan kepada Desyadi, yang saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Utara.
Namun, dugaan keterlibatan Desyadi disebut tidak berkaitan secara langsung dengan terdakwa F, melainkan melalui Wansori yang kala itu menjabat sebagai Ketua DPRD Lampung Utara.
Keterangan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai alur penyerahan uang, pihak-pihak yang diduga terlibat, serta tujuan pemberian uang tersebut. Rangkaian informasi ini perlu didalami untuk memastikan apakah terdapat keterkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan.
Jaksa Penuntut Umum Diminta Dalami Fakta Persidangan
Munculnya informasi mengenai dugaan aliran uang Rp100 juta tersebut menjadi alasan bagi aparat penegak hukum untuk mendalami kembali fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
Keterangan terdakwa F perlu diuji dan dikonfirmasi melalui alat bukti lain, termasuk menelusuri alur penyerahan uang serta meminta keterangan pihak-pihak yang disebut dalam persidangan.
Apabila dugaan tersebut belum didalami secara menyeluruh oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejati Lampung didesak memastikan setiap informasi yang relevan ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum.
Penelusuran diperlukan agar tidak ada fakta persidangan yang terlewat, terutama apabila ditemukan indikasi keterlibatan pihak lain dalam perkara tersebut.
Kejati Lampung Didesak Tidak Berhenti pada Terdakwa
Kejati Lampung didesak mengusut tuntas dugaan aliran uang tersebut, termasuk menelusuri kemungkinan keterkaitan pihak-pihak yang namanya disebut dalam keterangan terdakwa.
Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Siapa pun yang terbukti terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan ini juga menjadi pengingat bahwa setiap keterangan yang muncul di ruang sidang harus ditelaah secara serius, tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Hingga terdapat hasil pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut, dugaan keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta hukum yang terbukti.
Kejati Lampung diharapkan memberikan perhatian terhadap informasi tersebut dan memastikan seluruh fakta yang relevan diungkap secara terang demi penegakan hukum yang berkeadilan.
Ruang Klarifikasi dan Hak Jawab
Pemberitaan ini berkaitan dengan perkara dugaan korupsi pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD Lampung Utara Tahun Anggaran 2022. Dalam perkembangannya, muncul informasi mengenai dugaan penyerahan uang sebesar Rp100 juta yang disebut dalam keterangan terdakwa F di persidangan dan dikaitkan dengan nama Wansori serta Desyadi.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya kepada Wansori, Desyadi, maupun pihak-pihak lain yang disebut dalam pemberitaan ini untuk menyampaikan penjelasan, bantahan, atau informasi tambahan guna memastikan keberimbangan berita.
Redaksi menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan aliran uang tersebut masih memerlukan pendalaman dan verifikasi berdasarkan fakta persidangan serta alat bukti yang sah. Penyebutan nama dalam pemberitaan ini tidak serta-merta menunjukkan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan tindak pidana.
Redaksi berkomitmen menjunjung tinggi prinsip jurnalistik, asas praduga tak bersalah, akurasi, dan keberimbangan, serta siap memuat klarifikasi dan hak jawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(*)
