PRINGSEWU — Di tengah isu perpustakaan sekolah yang belakangan nyaris tak terdengar dalam pemberitaan maupun perdebatan kebijakan pendidikan, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah II Lampung memilih arah berbeda. Rabu (19/8/2026) pagi, mereka menggelar workshop bertema “Membangun Ekosistem Literasi Holistik melalui Perpustakaan Sekolah yang Inovatif dan Edukatif” di SMAN 1 Pringsewu, menghadirkan Ketua Forum Literasi Lampung, Dr. Eni Amaliah, S.Ag., S.S., M.Ag., sebagai pembicara tunggal.
Selain memimpin Forum Literasi Lampung, Eni juga dikenal sebagai Kepala UPT Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung. Inilah latar belakang yang membuatnya kerap diminta bicara soal strategi literasi berbasis institusi pendidikan.
Kegiatan semacam ini terbilang langka, dan waktunya pun tidak bisa dibilang kebetulan. Ia berlangsung persis ketika Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI, lembaga yang semestinya menjadi penggerak utama literasi nasional, tengah bergulat dengan pemangkasan anggaran paling drastis dalam enam tahun terakhir.
Berdasarkan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026, Perpusnas hanya mendapat alokasi Rp377,9 miliar, merosot 47 hingga 52 persen dari pagu 2025 yang mencapai Rp721,68 miliar. Angka ini adalah yang terendah sejak 2022, saat Perpusnas masih mengantongi Rp660 miliar.
Kepala Perpusnas E. Aminudin Aziz, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi X DPR RI pada 16 Juli 2026, mengungkapkan bahwa dari total anggaran itu sekitar Rp300 miliar sudah habis untuk operasional dan gaji pegawai. Ruang fiskal yang tersisa untuk program hanya sekitar Rp75 miliar.
Dampaknya menjalar sampai ke daerah. Program distribusi seribu buku bacaan per lokasi ke desa, Taman Baca Masyarakat, lembaga pemasyarakatan, dan puskesmas di seluruh Indonesia dihentikan total. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang selama ini membiayai pembangunan gedung, renovasi, pengadaan teknologi informasi, dan mebel perpustakaan daerah ikut ditangguhkan. Bantuan perpustakaan untuk Sekolah Rakyat dihentikan, sementara dukungan dana Kuliah Kerja Nyata (KKN) Literasi ke desa-desa terpangkas lebih dari separuh.
Perpusnas telah mengajukan permohonan tambahan anggaran Rp644,6 miliar kepada Presiden Prabowo Subianto, dan mendapat dukungan Komisi X DPR. Namun hingga kini belum ada kepastian apakah usulan itu akan disetujui.
Sementara persoalan literasi di Lampung sebetulnya sudah menghadapi tantangan struktural jauh sebelum pemangkasan anggaran nasional tahun ini. Data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung menunjukkan baru 702 dari 2.640 desa, sekitar 25 persen, yang memiliki perpustakaan desa.
Dari sisi koleksi buku, standar SNI perpustakaan mensyaratkan jumlah judul setara 0,015 dikali jumlah penduduk Lampung yang mencapai 9,56 juta jiwa, atau sekitar 143.415 judul. Koleksi yang tersedia saat ini baru sekitar 62.576 judul, 43 persen dari standar.
Ruang baca juga jomplang. SNI mensyaratkan 76.488 meter persegi ruang diskusi terbuka, sementara yang tersedia baru sekitar 1.700 meter persegi, 2,2 persen dari standar. Tenaga perpustakaan pun jauh dari ideal. Sstandar menetapkan satu tenaga per 25 ribu penduduk atau setara 382 orang, sementara yang ada baru 116 orang, 30,5 persen dari kebutuhan.
Pada 2024, pemerintah sempat menggelontorkan Rp72,9 miliar dari dana alokasi khusus pendidikan dan perpustakaan untuk membangun perpustakaan modern di enam kabupaten/kota, Way Kanan, Tulang Bawang Barat, Mesuji, Pesawaran, Bandar Lampung, dan Lampung Barat, disertai bantuan 23 mobil perpustakaan keliling dan 43 unit reading corner. Dengan DAK Fisik untuk perpustakaan kini ditangguhkan di tingkat nasional, belum jelas apakah program serupa masih bisa berlanjut.
Pelatihan Jadi Jalan yang Tersisa
Di tengah keterbatasan fiskal semacam itu, pendekatan berbasis pelatihan dan penguatan sumber daya manusia, seperti workshop di SMAN 1 Pringsewu, menjadi salah satu jalan yang relatif murah dan tetap bisa dijalankan tanpa bergantung pada anggaran pembangunan fisik atau distribusi buku dalam jumlah besar.
Pendekatan ini sejalan dengan strategi yang belakangan ditempuh Perpusnas sendiri di tingkat nasional, yakni memperluas program Relawan Literasi Masyarakat (Relima) untuk membangun ekosistem literasi berbasis komunitas, sebagai kompensasi atas terhentinya program-program berbiaya besar akibat pemangkasan anggaran.
“Workshop yang kami gelar ini pada dasarnya hanya menguatkan kapasitas pengelola dan kesadaran akan pentingnya perpustakaan sekolah, bukan solusi atas persoalan struktural seperti kekurangan koleksi buku, keterbatasan ruang baca, maupun minimnya tenaga pustakawan. Kami sadar betul ini penting, maka kami lakukan semampu kami dengan berkolaborasi dengan sekolah dan penggiat literasi di Lampung,” kata Kacabdin Wilayah II Rodi Hayani Samsun, di Pringsewu, Selasa (18/08/2026). (Yudi)