BANDAR LAMPUNG — Erupsi Gunung Anak Krakatau (GAK) mulai memberikan tekanan terhadap aktivitas masyarakat di Provinsi Lampung.
Salah satu sektor yang paling terdampak adalah nelayan yang terpaksa mengurangi hingga menghentikan aktivitas melaut akibat faktor keselamatan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan pemerintah memahami dampak ekonomi yang muncul akibat pembatasan aktivitas masyarakat di tengah meningkatnya kewaspadaan terhadap aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Menurut dia, nelayan menjadi kelompok yang langsung merasakan dampak tersebut karena selama beberapa hari terakhir terdapat larangan untuk melaut di wilayah yang dinilai berisiko.
“Terutama untuk teman-teman nelayan, karena mereka sudah beberapa hari ini memang dilarang berlaut,” kata Mirzani.
Pembatasan aktivitas melaut tersebut bukan tanpa konsekuensi. Bagi nelayan, berhenti melaut berarti kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan harian. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah karena aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah pesisir sangat bergantung pada laut.
Selain sektor perikanan, pemerintah juga mencermati dampak erupsi terhadap aktivitas masyarakat secara lebih luas. Salah satunya kegiatan pendidikan yang dilakukan melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) sebagai bagian dari langkah antisipasi keselamatan.
Namun, Mirzani menegaskan pemerintah tidak ingin persoalan ekonomi mengalahkan kepentingan keselamatan masyarakat.
“Yang kedua juga produktivitas di masyarakat, karena kan sudah ada PJJ dan lain-lain. Tapi ini semua nomor dua. Nomor satu itu bagaimana keselamatan warga Lampung ini bisa terjaga semuanya,” ujarnya.
Di tengah pembatasan aktivitas tersebut, Mirzani mengungkapkan masih menemukan sejumlah nelayan saat melakukan pemantauan di wilayah perairan.
Temuan itu menjadi perhatian karena aktivitas nelayan di kawasan yang berisiko dapat meningkatkan potensi terjadinya insiden apabila kondisi Gunung Anak Krakatau maupun perairan di sekitarnya kembali mengalami perubahan.
“Sepanjang perjalanan masih kami temui ada beberapa nelayan,” ujar Mirzani.
Meski demikian, pemerintah menyebut pengawasan di wilayah perairan terus dilakukan. Patroli tidak hanya bertujuan memantau kondisi laut, tetapi juga memastikan masyarakat tidak mendekati wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang harus dihindari.
Mirzani mengatakan unsur terkait, termasuk TNI Angkatan Laut, telah melakukan patroli secara intensif.
“Namun, dari pantauan dan informasi yang kami terima, pihak terkait, termasuk TNI Angkatan Laut, sudah melakukan patroli secara intensif,” katanya.
*Tak Ada Lagi Nelayan Mendekati Jarak Dua Kilometer*
Hasil pemantauan terbaru juga menunjukkan adanya perubahan terhadap aktivitas nelayan di sekitar kawasan tersebut.
Mirzani mengatakan, dalam pemantauan yang dilakukan, jarak pengamatan terdekat berada sekitar dua kilometer. Pada pemantauan tersebut, tidak ditemukan lagi nelayan yang mendekati kawasan yang berisiko.
“Kami hari ini pantauan terdekat, hampir seminggu ini pertama, jarak hampir dua kilometer dan tidak ada nelayan lagi yang mendekat,” katanya.
Kondisi tersebut menjadi sinyal bahwa upaya sosialisasi dan patroli mulai memberikan dampak terhadap kepatuhan masyarakat terhadap pembatasan aktivitas di wilayah perairan.
Meski demikian, pemerintah tetap harus menghadapi persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat pesisir selama aktivitas melaut dibatasi.
Bagi pemerintah daerah, situasi tersebut menjadi dilema. Di satu sisi, nelayan membutuhkan laut untuk mempertahankan penghasilan dan memenuhi kebutuhan keluarga.
Di sisi lain, aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau menuntut adanya langkah pencegahan untuk meminimalkan risiko terhadap keselamatan jiwa.
Mirzani menegaskan pemerintah memilih menempatkan keselamatan sebagai pertimbangan pertama.
Ia memastikan pemantauan terhadap kondisi Gunung Anak Krakatau dan wilayah perairan di sekitarnya akan terus dilakukan bersama unsur terkait.
“Yang terpenting keselamatan masyarakat Lampung bisa terjaga semuanya,” tegasnya.
Pemerintah juga mengingatkan agar masyarakat, khususnya nelayan, tidak memaksakan diri memasuki wilayah yang dinilai berbahaya selama aktivitas Gunung Anak Krakatau masih menjadi perhatian.(*)
