Kencanamedianews.com — Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, memaparkan perkembangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, Senin, 11 November 2025.
Dalam paparannya, Amalia menjelaskan bahwa hingga Oktober 2025, inflasi Indonesia masih berada dalam kisaran target nasional, yaitu 2,5 ± 1 persen. Berdasarkan data BPS, sebanyak 37 provinsi mengalami inflasi, sementara satu provinsi yakni Papua mencatat deflasi sebesar -0,92 persen.
Dari 37 provinsi tersebut, Lampung menjadi daerah dengan inflasi terendah secara nasional, yakni hanya 0,30 persen. Sementara itu, beberapa provinsi mencatat inflasi di atas batas atas target nasional (>3,5 persen), seperti Sumatera Barat (3,87 persen), Riau (3,85 persen), Sulawesi Tengah (3,60 persen), dan Aceh (3,58 persen).
Amalia menilai, capaian positif Lampung merupakan hasil kerja efektif pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga kestabilan harga. Upaya penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta operasi pasar yang rutin dilakukan menjadi faktor pendukung utama.
Selain memaparkan inflasi, Kepala BPS RI juga menyampaikan perkembangan pertumbuhan ekonomi nasional triwulan III tahun 2025 yang tumbuh sebesar 5,04 persen (year-on-year). Capaian ini dinilai menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak ekonomi global.
Beberapa provinsi mencatat pertumbuhan ekonomi yang signifikan, di antaranya Maluku Utara yang tumbuh tertinggi mencapai 39,10 persen, disusul Sulawesi Tengah 7,79 persen, dan Kepulauan Riau 7,48 persen. Sementara dua provinsi mengalami kontraksi, yakni Papua Tengah (-16,11 persen) dan Papua Barat (-0,13 persen).
Dalam forum rapat, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir menegaskan pentingnya peran kepala daerah dalam menjaga stabilitas harga di wilayah masing-masing. Ia menekankan bahwa koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah harus terus diperkuat agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan konsisten dan efektif di seluruh provinsi.