Oleh: Wahyudi S,E
Usulan penghentian sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilontarkan anggota DPD RI Habib Ali Alwi sontak memantik perdebatan.
Dalam rapat Komisi IV DPD RI bersama Menteri Keuangan, Kepala Bappenas, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Senin (22/6/2026), Habib menilai anggaran MBG sebaiknya dialihkan untuk mempercepat pemulihan daerah-daerah yang terdampak bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
Secara substansi, usulan tersebut lahir dari keprihatinan terhadap kebutuhan mendesak masyarakat korban bencana. Negara memang dituntut mampu menentukan skala prioritas ketika ruang fiskal semakin terbatas. Namun, persoalan menjadi jauh lebih kompleks ketika penghentian program MBG dipandang hanya dari sisi anggaran semata.
Sebab di balik program yang saat ini melayani jutaan anak sekolah itu, terdapat rantai ekonomi yang telah bergerak dan melibatkan banyak pihak. Mulai dari petani, peternak, pemasok bahan pangan, pelaku UMKM, perusahaan katering, hingga ribuan tenaga kerja yang setiap hari menggantungkan penghasilannya dari program tersebut.
Bagi para pengusaha yang telah menggelontorkan investasi untuk memenuhi kebutuhan MBG, penghentian program secara mendadak bisa menjadi pukulan telak.
Mereka sudah membeli peralatan, menyiapkan dapur produksi, merekrut pekerja, hingga mengikat kontrak pengadaan bahan baku. Ketika program berhenti, seluruh investasi itu terancam menjadi beban yang sulit ditanggung.
Istilah “bisa gila permanen” memang terdengar hiperbolis. Namun ungkapan itu menggambarkan kepanikan dan ketidakpastian yang mungkin dihadapi para pelaku usaha jika program dihentikan tanpa solusi yang jelas.
Tidak sedikit pelaku usaha yang menjadikan MBG sebagai sumber utama keberlangsungan bisnis mereka dalam beberapa bulan terakhir.
Di sisi lain, munculnya berbagai kasus keracunan makanan yang sempat terjadi dalam pelaksanaan MBG memang tidak boleh dianggap remeh. Keselamatan anak-anak penerima manfaat harus menjadi perhatian utama pemerintah.
Namun akar persoalannya bukan terletak pada programnya, melainkan pada lemahnya pengawasan, standar keamanan pangan, serta kualitas tata kelola di lapangan.
Karena itu, menghentikan program secara keseluruhan bukanlah satu-satunya pilihan. Pemerintah justru perlu melakukan evaluasi total terhadap sistem pelaksanaannya.
Pengawasan harus diperketat, kualitas bahan makanan harus dijamin, dan setiap penyedia layanan wajib memenuhi standar kesehatan yang ketat.
Aspirasi masyarakat juga menunjukkan bahwa dukungan terhadap MBG masih cukup kuat. Di Lampung, ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Lampung Dukung Makan Bergizi Gratis (AMAL MBG) turun ke jalan menyuarakan agar program tersebut tetap dilanjutkan.
Mereka tidak menolak evaluasi, tetapi meminta pemerintah memperbaiki kelemahan yang ada tanpa menghentikan manfaat yang sudah dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, pemerintah berada pada posisi yang tidak mudah. Di satu sisi harus menjawab kebutuhan pemulihan pascabencana, di sisi lain harus menjaga keberlangsungan program yang telah menciptakan efek ekonomi dan sosial yang luas.
Jika ada yang harus dihentikan, maka yang dihentikan adalah kelalaian, buruknya pengawasan, dan lemahnya tata kelola. Bukan program yang bertujuan memperbaiki kualitas gizi anak-anak Indonesia.
Sebab ketika sebuah kebijakan telah menjadi sandaran hidup banyak orang, keputusan untuk menghentikannya tidak hanya berdampak pada angka dalam dokumen anggaran negara. Ada usaha yang terancam tutup, ada pekerja yang kehilangan penghasilan, dan ada harapan yang bisa ikut berhenti di tengah jalan.(*)