Kencanamedianews.com — Staf Ahli Gubernur Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring dari Ruang Command Center Lantai 2 Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Selasa (4/11/2025).
Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa inflasi nasional Oktober 2025 tercatat 2,86 persen (year-on-year). Komoditas dengan andil tertinggi terhadap inflasi antara lain emas perhiasan (11,87 persen), cabai merah, beras, tarif air minum, dan ikan segar. Sementara inflasi bulanan (month-to-month) naik 0,286 persen dari September ke Oktober 2025, dengan penyumbang utama kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,05 persen.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Lampung pada Oktober 2025 tercatat 0,23 persen (month-to-month), sedikit lebih tinggi dibanding Oktober 2024 sebesar 0,20 persen. Adapun inflasi tahunan (year-on-year) sebesar 1,20 persen, lebih rendah dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai 1,94 persen.
Dalam kesempatan itu, Mendagri juga menekankan percepatan pendataan aset daerah untuk mendukung program Koperasi Merah Putih sesuai Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergudangan dan Koperasi. Tito menyebut, dari 75.266 desa di Indonesia, baru 5.339 desa (7 persen) yang melaporkan aset potensial, dengan komposisi 44 persen berupa tanah dan 56 persen bangunan. Namun, hanya sebagian kecil yang memenuhi kriteria lahan minimal 1.000 meter persegi, memiliki akses jalan, fasilitas listrik dan internet, serta berada di zona aman bencana.
Pendataan tersebut dilakukan Satgas Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Merah Putih yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, serta didukung Kodim, Koramil, dan Babinsa bersama pemerintah kecamatan dan desa. Tito meminta dukungan penuh gubernur, bupati, dan wali kota agar pendataan aset menjadi prioritas daerah, termasuk menggerakkan Dinas PMD, Dinas Koperasi, serta Badan Keuangan dan Aset Daerah.
Sekretaris Menteri Koperasi, Ahmad Zabadi, menambahkan bahwa rapat koordinasi ini merupakan bagian dari percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sesuai amanat Inpres Nomor 9 dan Keppres Nomor 9 Tahun 2025. Ia mengungkapkan masih banyak daerah yang belum melaporkan asetnya. Dari sekitar 75.000 desa di Indonesia, baru 5.000 desa yang menyampaikan laporan dan dinilai siap dikembangkan menjadi koperasi.
Pendataan mencakup dua aspek utama, yakni koperasi yang sudah ada dan aktif, serta lahan milik pemerintah daerah yang berpotensi dikembangkan, seperti bangunan tidak terpakai atau tanah kosong minimal 1.000 meter persegi. Hingga akhir Oktober 2025, lebih dari 7.500 titik lahan tercatat siap bangun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan hingga Rp240 triliun melalui bank-bank Himbara dan BTN.
Dari 23.325 koperasi aktif di Indonesia, sekitar 17.310 koperasi telah memiliki minimal satu gerai, meskipun sebagian besar belum memenuhi standar lahan. Koperasi yang telah beroperasi tetap akan diakui dan didorong memenuhi kriteria Koperasi Merah Putih. Pemerintah pun menyiapkan insentif hingga Rp5 miliar bagi daerah yang dinilai berprestasi dalam percepatan pembentukan koperasi.
Zabadi menegaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada sinergi pemerintah pusat, daerah, serta peran masyarakat. TNI turut membantu melalui posko pendataan di setiap Kodim dan penggunaan portal digital untuk pelaporan harian. “Dengan kolaborasi semua pihak, Koperasi Merah Putih akan menjadi penggerak utama ekonomi kerakyatan,” ujarnya.