Kencanamedianews.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mencatat realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2,2 triliun atau 30,23 persen dari target keseluruhan hingga akhir triwulan pertama tahun anggaran berjalan. Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai 24,62 persen.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, menjelaskan bahwa angka tersebut mencerminkan total realisasi, termasuk komponen pendapatan dan belanja yang tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
“Struktur anggaran kita juga mencakup Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang pengelolaannya langsung oleh masing-masing unit kerja, tidak melalui Kas Daerah. Nilainya saat ini mencapai lebih dari Rp350 miliar,” jelas Marindo.
Lebih lanjut, ia menerangkan bahwa realisasi Dana BOS masih dalam tahap pengesahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pengelolaan Keuangan Dana BOSP, yang proses pelaporannya dilakukan setiap semester. Namun secara faktual, perputaran dana BOS dan BLUD telah berjalan dan dihitung dalam realisasi APBD.
“Jika kita melihat secara menyeluruh, baik yang dikelola melalui RKUD maupun yang berada di luar kas daerah, total realisasi pendapatan telah mencapai 30,23 persen dan belanja sebesar 24,62 persen,” tambahnya.
Marindo menilai capaian ini menunjukkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal. Ia menyebut, jumlah uang yang mengendap di kas daerah sangat kecil, hanya sekitar 0,03 persen dari total perputaran dana harian.
“Setiap hari, Pemerintah Provinsi Lampung mampu mengoptimalkan seluruh penerimaan yang masuk dan segera mendistribusikannya untuk belanja daerah, sehingga tidak ada dana yang menganggur,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa laporan lengkap mengenai realisasi APBD secara keseluruhan akan dirilis pada rapat koordinasi mendatang. Pemprov Lampung optimistis realisasi ini akan berada di atas rata-rata nasional setelah dilaporkan secara resmi ke Kementerian Dalam Negeri.
Dengan capaian positif ini, diharapkan seluruh program pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Lampung dapat terus berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.