Dalam kurun waktu lebih kurang setahun lagi, masyarakat Lampung akan kembali melaksanakan pemilihan pemimpin Daerah (PILKADA) baik pada tingkat Provinsi maupun Kab/Kota untuk periode 5 tahun mendatang.
Tentunya menjadi harapan kita bersama, bahwa siapapun yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan terpilih adalah orang yang benar-benar amanah dan memiliki jiwa sebagai negarawan dan ia bukan sekedar politisi. Karena jelas ada perbedaan antara negarawan dan politisi. Bahwa seorang negarawan itu lebih berpikir tentang bagaimana nasib generasi mendatang, sementara politisi hanya berpikir bagaimana memenangkan pemilu atau Pilkada yang akan datang.
Di atas itu semua, hal yang sesungguhnya paling penting adalah semoga pemilu demi pemilu, pilkada demi pilkada yang telah dan akan selalu kita laksanakan, jangan sampai menjadi pemicu perpecahan dan rusaknya tatanan persatuan dan persaudaraan di tengah-tengah masyarakat.
Hari ini kita begitu sulit menemukan orang-orang yang memiliki jiwa kenegarawanan, ada pendapat yang mengatakan mungkin karena usia dunia kita yang semakin menua, sehingga seolah-olah tak kuasa lagi melahirkan pemimpin-pemimpin besar (great leader) dan berintegritas seperti pada masa-masa silam.
Pemimpin sekarang lebih banyak menuntut, bukan memberi; lebih banyak menikmati, ketimbang melayani; dan lebih banyak mengumbar janji, dari pada memberi bukti, padahal ini tentunya sangat bertentangan dengan makna dan hakikat kepemimpinan itu sendiri.
Ada beberapa sikap pemimpin (Kepala Daerah) yang ideal, pertama pemimpin adalah pelayan masyarakat, kedua memiliki rasa takut kepada Allah SWT (Amanah) sehingga tidak mungkin mengkhianati rakyatnya. Ketiga memiliki ketelitian, bukan orang yang teledor dan bukan orang yang menggampangkan masalah. Keempat memiliki ilmu, paham bagaimana cara mengatur pemerintahan yang baik dan benar, mengetahui skala prioritas bagi masyarakatnya, dan sebagainya.
Mengambil Kebijakan untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat, kebijakan Pemimpin (Kada) harus bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga setiap perilaku dan kebijakan seorang pemimpin (Kada), wajib diorientasikan untuk kebaikan dan kemajuan daerah yang dia pimpin terlebih lagi untuk kesejahteraan masyarakatnya.
Bukan kebaikan dan kesejahteraan diri sendiri maupun kelompoknya semata.
Hal ini berarti bahwa kebijakan seorang pemimpin harus benar-benar pro rakyat, bertujuan untuk kemajuan dan kemakmuran rakyat. Hal ini juga berarti pemimpin harus benar-benar peduli terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik pembangunan infrastruktur, ekonomi, sosial, dan sisi-sisi lainnya.
Semoga kedepan Allah SWT menganugerahkan kepada kita para pemimpin yang amanah, yang betul-betul memahami hakikat tugas dan kewajibannya sebagai pelayan masyarakat. Amin ya Rabbal ‘alamin.
Yang terakhir, ingatlah, setiap kepemimpinan adalah amanah. Dan setiap amanah pasti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT kelak di akhirat.