PADANG PARIAMAN — PT Hutama Karya (Persero) mulai memperkenalkan rencana pembangunan Jalan Tol Pekanbaru–Padang Seksi Bukittinggi–Sicincin kepada masyarakat Kabupaten Padang Pariaman. Dalam tahapan awal ini, perusahaan memaparkan gambaran trase dan aspek teknis pembangunan sekaligus membuka ruang dialog dengan para pemangku kepentingan setempat.
Prasosialisasi dan dialog tersebut digelar di Kantor Bupati Padang Pariaman, Senin (26/10), dengan melibatkan Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro, jajaran Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumatera Barat, wali nagari, niniak mamak, serta tokoh masyarakat.
Direktur Utama Hutama Karya Koentjoro mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari koordinasi awal sebelum memasuki tahapan formal pengadaan tanah. Melalui forum ini, masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan memperoleh gambaran mengenai rencana trase serta berbagai aspek teknis yang masih dalam tahap perencanaan.
Menurut Koentjoro, ruas Bukittinggi–Sicincin direncanakan menjadi kelanjutan Jalan Tol Padang–Sicincin yang telah beroperasi. Ruas tersebut juga merupakan bagian dari koridor Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang menghubungkan Padang dengan Pekanbaru.
Pembangunan JTTS sendiri merupakan penugasan pemerintah kepada Hutama Karya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 beserta perubahannya.
Koentjoro menjelaskan, prasosialisasi menjadi bagian dari persiapan menuju proses pengadaan tanah. Tahapan selanjutnya mencakup pemberitahuan rencana pembangunan, pendataan awal lokasi, hingga konsultasi publik sesuai ketentuan yang berlaku dan kewenangan masing-masing instansi.
Proses tersebut akan berlangsung sampai dengan penerbitan Penetapan Lokasi (Penlok) oleh Gubernur Sumatera Barat. Sementara itu, rincian bidang tanah akan didalami bersama pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, serta Kementerian ATR/BPN sebelum disampaikan kepada masyarakat secara bertahap.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap para pemangku kepentingan memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai rencana pembangunan, sementara tahapan selanjutnya akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan kewenangan instansi terkait,” ujar Koentjoro.
Ia menambahkan, pembangunan jalan tol tersebut sejalan dengan agenda pemerintah dalam memperkuat konektivitas dan pemerataan pembangunan, termasuk membuka peluang lapangan kerja serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Kebutuhan jalur alternatif yang lebih andal menjadi salah satu pertimbangan dalam rencana pembangunan ruas Bukittinggi–Sicincin. Selama ini, konektivitas Padang–Bukittinggi mengandalkan sejumlah jalur, di antaranya Lembah Anai, Sitinjau Lauik, dan Malalak, yang memiliki karakteristik medan menantang dan pernah mengalami gangguan akibat bencana.
Dalam rencana trase yang dipaparkan, jalan tol tersebut akan menembus kawasan Bukit Barisan melalui terowongan. Karena itu, aspek keselamatan menjadi perhatian utama, baik pada tahap konstruksi maupun ketika jalan tol mulai dioperasikan.
Untuk memperkuat kajian teknis pembangunan terowongan, Hutama Karya melibatkan kalangan akademisi di Sumatera Barat, termasuk Universitas Andalas dan Pusat Studi Terowongan dan Infrastruktur Bawah Tanah (PUSTROIB).
Koordinasi juga akan dilakukan dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan instansi lingkungan hidup, mengingat trase yang direncanakan berpotensi bersinggungan dengan kawasan hutan maupun kawasan wisata.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis menegaskan bahwa pembangunan jalan tol harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menghadirkan infrastruktur fisik.
Ia menyebut forum prasosialisasi tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan pandangan, pertanyaan, maupun keberatan terkait rencana pembangunan.
“Masyarakat tidak hanya ditempatkan sebagai pihak yang menerima informasi, tetapi juga diberikan ruang yang memadai untuk menyampaikan pertanyaan, masukan, keberatan, dan harapan,” tegas John Kenedy Azis.
Bupati berharap kehadiran jalan tol nantinya mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui terbukanya peluang usaha bagi masyarakat lokal, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurutnya, aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam setiap tahapan pembangunan agar prosesnya dapat berjalan dengan baik dan memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menilai Sumatera Barat membutuhkan jalur alternatif yang lebih andal untuk menjawab persoalan konektivitas dalam jangka panjang.
Andre mengatakan pembangunan jalan tol berpotensi membuka kesempatan ekonomi bagi masyarakat setempat. Pelaku usaha lokal, misalnya, dapat terlibat sebagai pemasok material konstruksi maupun penyedia kebutuhan pendukung pembangunan.
Namun, ia mengingatkan agar proses pengadaan tanah dan pemberian ganti kerugian dilaksanakan secara transparan, adil, serta sesuai ketentuan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan hak masyarakat terdampak.
Andre juga mengajak niniak mamak, alim ulama, cadiak pandai, dan tokoh masyarakat untuk membangun komunikasi serta menyelesaikan berbagai persoalan melalui mekanisme yang telah ditetapkan.
Hutama Karya menyatakan akan melanjutkan kegiatan prasosialisasi di Kabupaten Tanah Datar dan Kota Padang Panjang pada Rabu (28/10).
Dengan pengalaman mengoperasikan 847 kilometer ruas Jalan Tol Trans Sumatera bersama anak usahanya, Hutama Karya menyatakan komitmennya untuk menghadirkan infrastruktur yang aman, berkelanjutan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat.(*)
