Bandar Lampung, Kencana Media News |
Seperti diketahui, Pekan Raya Lampung (PRL) yang dilaksanakan sejak tanggal 22 Mei dan rencananya akan berlangsung sampai dengan 10 Juni 2024, bertempat di PKOR Way Halim Bandar Lampung kembali menuai kontroversi. Banyak media, maupun Ormas telah menyoroti hajat besar masyarakat Lampung ini.
Begitu juga dengan Ketua GEPAK, Yudi. Beliau mengatakan Pemprov Lampung seperti lupa akan esensi dan tujuan dari diselenggarakannya PRL. “Yang harus diingat adalah esensi dari Lampung Fair atau PRL adalah menyiarkan atau menginformasikan hasil pembangunan Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Lampung. Jadi esensinya adalah memamerkan hasil kinerja Pemimpin Daerah,” kata Yudi saat di wawancara awak media ini.
Yudi menyoroti sejak event PRL Tahun 2024 dimulai dia telah mencium beberapa kejanggalan. Bahkan telah mensomasi para jajaran yang berperan dalam PRL.
Yudi ancam demo dan tuntut pertanggungjawaban Sekda, Asisten dua, dan Biro Perekonomian dalam hal ini sebagai penanggung jawab event dengan point tuntutan sebagai berikut: pertama, turunkan harga tiket; kedua, wartawan bebaskan dari tiket; Ketiga, libatkan perangkat PKOR dalam kegiatan; keempat , bebaskan waktu masyarakat untuk berolahraga dan pikirkan pemandangan sampah berserakan setelahnya.
“Tiket parkir PRL Rp. 20.000,-.
Siapa yang bertanggung jawab,” ungkap Yudi dengan nada tinggi.
“Saya tegaskan sekali lagi kami tidak akan membiarkan hal buruk ini terus terjadi dan merugikan masyarakat Lampung khususnya,” ujar Yudi.
Di sisi lain datang dari sumber yang mengadukan keluhan ke Ketua GEPAK, “Saya kemarin ribut bang ama dia dan timnya juga,gara-gara akses masuk dikuasai ama dia, kunci semua dipegang dia. Kesepakatan kan jam 3 sore sd jam 12 malam. Setelah itu akses masuk bebas. Ini gak boleh ama mereka. Apalagi pagi kan orang mau berolah raga. Masa baru dibuka mereka jam 7 pagi. Makanya kemarin malam terpaksa team jebol pintu , Makanya kemarin gerbang mereka mundur kebelakang. Karena malamnya habis huru hara, belum lagi kami para Atlit Bang, dipaksa harus beli tiket juga, anehkan kami harus bayar di rumah kami sendir,i ungkap sumber yang tidak ingin di sebutkan namanya..
Ini menyangkut masyarakat luas yang layaknya menerima manfaat pembangunan.
Buruh petani dan kaum menengah kebawah berhak juga menikmati informasi pembangunan yang ada di Provinsi Lampung dengan tiket yang murah dan harusnya Pemerintah hadir untuk itu.
“Bukan sebaliknya, pengusaha mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan kaum lemah, kan zolim,” ucap Yudhi dengan raut wajah yang sedih.
Saya sampaikan sekali lagi ini bukan soal Yudhi, bukan soal Gepak tapi lebih kepada kepentingan halayak ramai, khususnya masyarakat lampung
“Hari ini kami akan layangkan Surat aksi , jika masih juga tidak diindahkan himbauan kami ini maka opsi terakhir aksi demo yang rencananya akan kami gelar di depan gedung Pemprov Lampung Senin pekan depan,” pungkas Yudhi .