Breaking News
Satbinmas Polres Tulang Bawang Berikan Imbauan Kamtibmas Kepada Pengunjung di Dua Lokasi Rekreasi Pada H+2 Lebaran 2024 Siehumas Polres Tulang Bawang Press Release No. 108/IV/H.U.M.6.1.1./2024/Siehumas. Jum’at tanggal 12 April 2024. *Satbinmas Polres Tulang Bawang Berikan Imbauan Kamtibmas Kepada Pengunjung di Dua Lokasi Rekreasi Pada H+2 Lebaran 2024* Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Tulang Bawang, Polda Lampung, memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat yang sudah mulai ramai mendatangi tempat rekreasi pada H+2 Lebaran 2024. Kegiatan pemberian imbauan kamtibmas ini berlangsung hari Jum’at (12/04/2024), pukul 09.30 WIB s/d pukul 11.30 WIB, di dua lokasi rekreasi berbeda di Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. “Hari ini bertepatan dengan H+2 Lebaran 2024 dan masih berlangsungnya Operasi Ketupat Krakatau 2024, saya bersama dengan dua personel Sat Binmas memberikan imbauan kamtibmas kepada para pengunjung di dua lokasi rekreasi yang sudah mulai ramai,” kata Kasat Binmas, AKP Mahbub Junaidi, SE, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, SIK, SH, MH, MIK. Lanjutnya, lokasi rekreasi pertama yang kami datangi yakni di taman wisata cakat raya, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur. Di lokasi ini, kami mengingatkan kepada para pengunjung untuk selalu waspada agar tindak menjadi korban pencurian. Selain itu, agar ibu-ibu dan anak-anak tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan saat berwisata agar tidak menjadi incaran para pelaku tindak pidana. Lokasi kedua yang kami datangi yakni waterboom taman bahagia, Kampung Cempaka Dalam, Kecamatan Menggala Timur. Di lokasi ini, kami mengingatkan agar para pengunjung tetap waspada sehingga tidak menjadi korban pencurian, dan kepada para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya sehingga tidak terjadi peristiwa anak tenggelam akibat kelalaian dalam pengawasan. “Kehadiran petugas Polri yang berseragam dinas di lokasi rekreasi yang sudah mulai ramai pengunjungnya, sebagai bentuk pencegahan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana baik itu pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) maupun aksi premanisme,” papar perwira dengan balok kuning tiga dipundaknya. Kasat Binmas menambahkan, lokasi-lokasi yang menjadi tempat rekreasi diprediksi akan semakin ramai pengunjungnya dimulai H+2 s/d H+4 Lebaran 2024 yang juga bertepatan dengan libur nasional dan libur anak-anak sekolah. “Kami dari Sat Binmas Polres Tulang Bawang, selalu mengimbau kepada masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas dan patuhi rambu-rambu lalu lintas, sehingga tercipta kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif. Apabila menjadi korban tidak pidana segera melapor kantor Kepolisian terdekat atau bisa langsung menghubungi call center 110 yang bisa diakses selama 24 jam secara gratis,” imbuh AKP Junaidi. (*) Kasi Humas Polres Tulang Bawang Ipda Bastian, SH Twitter : @polrestubalpg Fb : Polres Tulang Bawang Ig : polrestulangbawang Yt : Polres Tulang Bawang Polda Lampung Gelar Rapat Lintas Sektoral Demi Menjamin Kesiapan Arus Balik Lancar dan Aman Arus Balik Lebaran 2024, Polda Lampung Ajak Pemudik Pakai Jalur Alternatif Pelabuhan Panjang – Ciwandan Skema Delaying sistem antisipasi arus balik lebaran 2024

KRAMAT Desak APH Usut Dugaan Korupsi di Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Lampung

Di berbagai belahan dunia, Korupsi selalu mendapatkan perhatian lebih dibandingkan tindak pidana lainnya. Fenomena ini dimaklumi mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi, dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan.

 

Korupsi merupakan masalah yang serius, tindak pidana ini dapat membahayakan pembangunan sosial ekonomi, politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan ini akan menjadi sebuah budaya.

 

Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Tindak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat menyentuh berbagai kepentingan yang menyangkut hak asasi, ideologi negara, perekonomian, keuangan negara, moral bangsa dan sebagainya yang merupakan perilaku jahat yang cenderung sulit untuk ditanggulangi.

 

Berapa banyak sudah aset bangsa ini mereka rampas. Bagaimana tidak, ketika kasus-kasus korupsi yang lama belum selesai sudah muncul kasus korupsi lainnya.

Benar jika dikatakan keadilan bukanlah monopoli produk pengadilan, tetapi banyak yang lupa, sebenarnya kadar keadilan dan tegaknya hukum bisa ditentukan sedari awal dimulainya pemeriksaan perkara, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di Kepolisian dan Kejaksaan, pemeriksaan di Pengadilan hingga proses menjalani hukuman di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan.

 

Koruptor lebih suka jika kasus yang dituduhkan, diselesaikan di tahap awal. Harus diingat, Koruptor adalah ‘komunitas’ cerdas. Tentu telah dihitung benefit yang diperoleh dengan resiko yang bakal dideritanya. Melalui kalkulasi pragmatis antara resiko jabatan, akses politik dan sejumlah uang hasil korupsi, setelah dipotong dan dikurangi jatah bandar, plus seserahan ke oknum aparatur hukum, ternyata benefit-nya lebih menguntungkan.

 

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum LSM Aliansi KERAMAT, Sudir, saat jumpa pers di Kantor Forum Pers Independent Indonesia (FPII) Lampung, Kamis (14/03’3024).

Katanya, terkait banyaknya kegiatan yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tahun anggaran 2023, diduga kuat telah terjadi pengondisian serta upaya melawan hukum dalam tata kelola kegiatan. Mulai dari perencanaan kegiatan hingga ke tahap penentuan pemenang/pihak rekanan, seperti pada kegiatan ;Belanja Modal Bangunan Perternakan /Perikanan-Pemasangan Paving Block Halaman Kantor UPTD BPBALP berupa pemasangan paving block tebal 6 cm; dengan Nilai Rp. 79.200.000

 

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan berupa Penyediaan Sarana dan Prasarana Rantai Dingin yaitu (Chest Freezer); dengan Nilai Rp. 199.810.000

Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan berupa Turap Penahan Tanah (revetment) dengan Nilai HPS Rp. 5.199.958.091,00 dan CV. WBP sebagai pihak pemenang tender dengan Nilai Kontrak Rp. 5.173.943.000,00

Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor – UPTD PP Labuhan Maringgai dan Teladas berupa Biaya Pemeliharaan Bangunan Dalam Negeri Tidak Gedung Bertingkat dengan Nilai HPS Rp. 102.000.000,00 dan CV. AAP sebagai pihak pemenang tender dengan Nilai Kontrak Rp. 101.200.000,00.

Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja lainnya berupa Pemeliharaan Gedung (Pagar, Rehab Gedung) UPTD PP Lempasing dengan Nilai HPS Rp. 198.000.000,00 dan CV. EXI sebagai pihak pemenang tender dengan Nilai Kontrak Rp. 197.733.000,00

 

Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan berupa Tempat Pemasaran Ikan (TPI Higienis) dengan Nilai HPS Rp. 1.799.848.901,30 dan CV. AKM sebagai pihak pemenang tender dengan Nilai Kontrak Rp. 1.781.861.000,00.

 

Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan berupa Drainase dengan Nilai HPS Rp. 1.199.993.231,51 dan CV. SA sebagai pihak pemenang tender dengan Nilai Kontrak Rp. 1.172.392.000,00

 

Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan berupa Intalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Tipe B dengan Nilai HPS Rp. 975.960.090,73 dan CV. SM sebagai pihak pemenang tender dengan Nilai Kontrak Rp. 965.700.000,00

 

Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan berupa Jaringan dan Instalasi Listrik (Termasuk Trafo) dengan Nilai HPS Rp. 647.869.559,39 dan CV. RM sebagai pihak pemenang tender dengan Nilai Kontrak Rp. 641.358.000,00

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan berupa Bantuan alat tangkap dan alat bantu yaitu cool boox dengan Nilai HPS Rp. 180.000.000,00 dan CV. CS sebagai pihak pemenang tender dengan Nilai Kontrak Rp. 179.820.000,00

 

Berdasarkan penelusuran tim investigasi Aliansi Kramat, ditemukan tumpukan permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan dan perealisasian kegiatan. Diduga kegiatan tersebut walaupun secara kasat mata pekerjaan telah selesai dilaksanakan, namun perlu dilakukan Penyelidikan (Lid) dan Penyidikan(Dik) oleh Aparat Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan KPK RI serta bentuk tim untuk segera turun pada lokasi kegiatan tersebut agar pelaksanaan pekerjaanya bisa lebih baik kedepan.

 

Oleh karena itu, jelas Sudir, pihaknya mendesak BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung untuk merilis dan mempublikasikan kepada seluruh masyarakat hasil audit investigasi atas adanya dugaan kerugian dan kebocoran keuangan negara yang terjadi dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan tahun anggaran 2023 yang ada di Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung.

Selanjutnya, pihakbya meminta kepada Aparat Penegak Hukum (Kejati dan Polda Lampung) agar bersikap tegas dan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala tindakan dan perbuatan melawan hukum atas Dugaan Penyimpangan yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat di lingkungan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Lampung dalam pengelolaan kegiatan tahun anggaran 2023.

 

Sampai berita ini dinaikkan, belum diperoleh tanggapan dari Pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

Penulis: YudiEditor: Duta Allafia.,S.H