BANDAR LAMPUNG — Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Lampung dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan APBD 2027, Rabu (21/10/2026). Sejumlah isu strategis mengemuka, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah hingga efektivitas belanja dan pembayaran utang pemerintah.
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam agenda itu, Marindo hadir mewakili Gubernur Lampung untuk mengikuti pembahasan bersama legislatif sekaligus menerima pandangan umum fraksi-fraksi sebagai bahan bagi pemerintah daerah dalam menindaklanjuti proses penyusunan anggaran.
Berdasarkan rancangan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Lampung, pendapatan daerah pada 2027 ditargetkan mencapai Rp7,23 triliun. Sementara itu, belanja daerah direncanakan sebesar Rp6,93 triliun, dengan surplus sekitar Rp296,28 miliar yang direncanakan untuk mendukung pembiayaan daerah, termasuk pembayaran pokok utang.
Besaran anggaran tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam pembahasan, terutama untuk memastikan target pendapatan realistis dan alokasi belanja mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sejumlah fraksi DPRD memberikan perhatian terhadap penguatan pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan kesehatan, dukungan bagi sektor pertanian, hingga transparansi pengelolaan anggaran.
Fraksi PDI Perjuangan, misalnya, menyoroti ketahanan pendapatan daerah, peningkatan kualitas jalan dan jembatan, serta dukungan terhadap petani dan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menekankan pentingnya menjaga kesehatan fiskal daerah. Fraksi ini juga meminta penjelasan mengenai pemenuhan ketentuan belanja pegawai dan infrastruktur pelayanan publik, termasuk perhitungan kewajiban utang daerah.
Adapun Fraksi Partai NasDem mendorong optimalisasi PAD melalui penguatan pajak dan retribusi, digitalisasi transaksi pemerintah, pemanfaatan aset daerah, serta peningkatan kinerja badan usaha milik daerah (BUMD).
Masukan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan yang akan ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Lampung melalui penyampaian tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
Pembahasan APBD 2027 menjadi tahapan strategis untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan prioritas pembangunan. Ketepatan menetapkan target pendapatan, efektivitas belanja, dan pengendalian pembiayaan akan menentukan ruang fiskal pemerintah dalam menjalankan program pada tahun mendatang.
Melalui pembahasan bersama DPRD, Pemerintah Provinsi Lampung diharapkan dapat menyusun APBD yang terukur, transparan, dan akuntabel, dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat.(*)
