Kencanamedianews.com — Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal terus berkomitmen menanggulangi konflik antara manusia dan satwa liar melalui pemulihan ekosistem, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi lingkungan.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar, di Ruang Rapat Sakai Sambaian, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (13/8/2025).
Rakor dipimpin Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela dan dihadiri oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (BBTNBBS), serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu–Lampung.
Pertemuan ini membahas langkah strategis menghadapi meningkatnya interaksi negatif antara manusia dan satwa liar, terutama gajah dan harimau sumatera, yang dalam beberapa tahun terakhir memicu korban jiwa dan kerugian ekonomi cukup besar.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Y. Ruchyansyah memaparkan bahwa sepanjang 2024–2025, di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS) tercatat delapan insiden konflik harimau sumatera yang menyebabkan tujuh korban jiwa.
Sementara di Kabupaten Lampung Timur, pada Juni 2025, sekelompok gajah memasuki area perkebunan di perbatasan Desa Braja Asri dan Braja Sakti, menimbulkan kerugian materiil yang signifikan.
Dalam catatan sepuluh tahun terakhir, konflik manusia–gajah di Way Kambas rata-rata terjadi 185 kali per tahun di 13 desa terdampak, sedangkan di Bukit Barisan Selatan tercatat 53 kejadian per tahun di 12 desa. Untuk konflik manusia–harimau, rata-rata terjadi 22 kejadian per tahun di 14 desa dengan dampak kehilangan 192 ekor ternak serta korban jiwa manusia.
Wakil Gubernur Jihan Nurlela menyoroti perlunya langkah strategis dan terukur dalam menekan konflik tersebut yang terus meningkat sejak 2014. Ia juga menilai forum koordinasi yang telah dibentuk sejak 2021 belum berjalan optimal.
“Forum koordinasi ini belum maksimal. SK Tim Koordinasi Penanganan Konflik Manusia–Satwa Liar perlu diverifikasi ulang. Anggotanya harus diperluas, termasuk melibatkan bupati/wali kota, media, dan akademisi,” ujarnya.
Menurutnya, keterlibatan akademisi sangat penting untuk melakukan riset berkala terkait populasi satwa dan kondisi habitatnya sebagai dasar kebijakan berbasis data ilmiah.
Selain penguatan kelembagaan, Wagub juga menekankan pentingnya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme mitigasi konflik agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab antarinstansi.
Dengan SOP yang jelas, kata Jihan, akan ada pembagian peran yang tegas—mulai dari siapa yang bertindak pertama, langkah penanganan yang diambil, hingga target waktu penyelesaian di lapangan.
Ia juga mendorong mitigasi jangka panjang melalui pemetaan wilayah rawan, pemasangan tanda peringatan, dan pengawasan titik-titik hotspot.
“Kita perlu memperjelas pembagian wilayah kerja antara provinsi dan kabupaten/kota, terutama yang memiliki kawasan hutan rentan konflik. Dukungan anggaran dan keterlibatan mitra menjadi kunci keberhasilan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Wagub menegaskan tiga langkah penting yang harus diperkuat dalam penanggulangan konflik ini:
-
Verifikasi ulang SK Tim Koordinasi agar melibatkan pihak terkait secara lebih luas, termasuk kabupaten/kota, akademisi, dan media.
-
Penyusunan SOP penanganan konflik dengan pembagian tanggung jawab yang jelas agar mitigasi berjalan efektif.
-
Mitigasi jangka panjang melalui pemetaan wilayah rawan, pemantauan satwa, serta rehabilitasi lingkungan dan sosial.
Rapat ini juga menindaklanjuti rencana aksi yang sebelumnya belum terealisasi, seperti revisi SK Tim Koordinasi dan Satgas Penanggulangan Konflik, penguatan kapasitas desa mandiri konflik, penyusunan panduan teknis penanganan konflik, serta pengembangan ekonomi alternatif ramah lingkungan.
Selain itu, dibahas pula peningkatan patroli, rehabilitasi habitat, hingga pemanfaatan teknologi GPS collar untuk memantau pergerakan satwa liar.
Kepala Balai Besar BBTNBBS Hifzon Zawahiri menambahkan bahwa salah satu penyebab utama meningkatnya konflik adalah berkurangnya pakan alami di kawasan konservasi.
“Pakan satwa semakin berkurang. Untuk mengatasinya, salah satu solusi yang kami pertimbangkan adalah menambah populasi babi hutan sebagai sumber pakan alami karena mudah berkembang biak,” jelasnya.