JAKARTA – Proyek peningkatan ruas Jalan Kubu Batu–Kota Jawa, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran, Lampung, senilai Rp11,96 miliar menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah bagian jalan dilaporkan mengalami kerusakan meski belum genap satu tahun sejak pekerjaan dilaksanakan.
Kondisi tersebut memicu dugaan adanya persoalan kualitas konstruksi, ketidaksesuaian spesifikasi teknis, hingga lemahnya pengawasan proyek yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025.
Korporasi Rakyat bahkan memperkirakan potensi kerugian keuangan negara dalam proyek tersebut dapat melampaui Rp3 miliar. Organisasi itu mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut pelaksanaan proyek secara menyeluruh.
Desakan tersebut disampaikan perwakilan Korporasi Rakyat, A. Zahriansyah, saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI, Senin (9/11/2026). Kedatangannya untuk berkoordinasi dengan petugas pengamanan terkait rencana aksi unjuk rasa.
Dalam kesempatan itu, Zahriansyah menyatakan pihaknya akan kembali mendatangi KPK bersama massa pada Rabu (11/11/2026) untuk mendesak pemeriksaan terhadap proyek infrastruktur di Kabupaten Pesawaran.
“Anggaran yang digunakan mencapai Rp11,9 miliar, tetapi belum genap satu tahun sejumlah bagian pekerjaan sudah menunjukkan kerusakan. Kami meminta KPK tidak hanya melihat dokumen administrasi, tetapi juga memeriksa kondisi fisik pekerjaan di lapangan,” kata Zahriansyah.
Menurut dia, pemeriksaan harus mencakup seluruh pihak yang terlibat, mulai dari kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, pejabat penanggung jawab kegiatan, hingga proses pemeriksaan dan serah terima pekerjaan.
Berdasarkan informasi pembangunan yang dipublikasikan pada September 2025, ruas jalan tersebut memiliki panjang keseluruhan 5.937 meter. Pekerjaannya terdiri atas konstruksi beton atau rigid pavement sepanjang 1.320 meter dengan lebar empat meter, serta pengaspalan hotmix sepanjang 4.617 meter dengan lebar 3,3 meter.
Paket pekerjaan juga mencakup pembangunan talud, bronjong, dan bahu jalan.
Dalam penelusuran data pengadaan yang disampaikan Korporasi Rakyat, proyek konstruksi senilai Rp11.964.350.200 tercatat dikerjakan CV Aulia Pratama. Sementara paket jasa pengawasan senilai Rp330.733.000 tercatat dimenangkan CV Wirawan Konsultan.
Kedua perusahaan tersebut menjadi pihak yang diminta memberikan penjelasan mengenai kualitas material, volume pekerjaan, pengendalian mutu, serta pelaksanaan pengawasan teknis.
Sorotan juga diarahkan kepada H. David Oktoriandi atau H. Davit. Korporasi Rakyat menyebut yang bersangkutan menjabat Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas PUPR Pesawaran ketika proyek Tahun Anggaran 2025 berjalan dan kini menjabat Sekretaris Dinas PUPR setempat.
Zahriansyah meminta aparat penegak hukum menelusuri tanggung jawab pejabat terkait, khususnya dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeriksaan hasil pekerjaan, hingga pencairan anggaran.
PHO-FHO hingga Dana Pemeliharaan Disorot
Tidak hanya kualitas fisik bangunan, Korporasi Rakyat juga mempertanyakan proses Provisional Hand Over (PHO) dan Final Hand Over (FHO), termasuk pembayaran termin serta pencairan dana pemeliharaan.
Mereka menduga terdapat pekerjaan yang belum memenuhi standar, tetapi telah dinyatakan selesai dan diserahterimakan. Dugaan tersebut dinilai perlu diuji melalui pemeriksaan dokumen kontrak dan pencocokan langsung dengan kondisi fisik di lapangan.
Selain itu, penggunaan anggaran pemeliharaan juga diminta ditelusuri untuk memastikan apakah dana tersebut benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.
“Kami meminta BPKP turun langsung ke lapangan. Periksa seluruh pekerjaan, ukur kekurangan volume, uji spesifikasi material, dan telusuri kemungkinan kelebihan pembayaran. Angka potensi kerugian negara lebih dari Rp3 miliar yang kami sampaikan harus dibuktikan melalui audit teknis dan penghitungan yang transparan,” ujar Zahriansyah.
Korporasi Rakyat mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan audit investigatif terhadap proyek tersebut. Pemeriksaan diharapkan mencakup pengujian mutu beton dan aspal, ketebalan konstruksi, volume pekerjaan, serta kesesuaian hasil pelaksanaan dengan spesifikasi kontrak.
KPK juga diminta menelusuri aliran pembayaran dan pertanggungjawaban seluruh pihak yang terlibat dalam proyek tersebut.
Bagi Korporasi Rakyat, kerusakan jalan yang terjadi dalam waktu relatif singkat tidak boleh berhenti sebagai persoalan teknis semata. Apabila ditemukan penyimpangan, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum.
“KPK jangan diam. Bongkar persoalan proyek ini. Periksa kontraktor, konsultan pengawas, pejabat terkait, proses PHO dan FHO, serta seluruh pencairan anggarannya. Uang rakyat bukan untuk menghasilkan jalan yang cepat rusak,” tegas Zahriansyah.
Ia memastikan Korporasi Rakyat akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada kejelasan mengenai kualitas pekerjaan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.
“Jangan sampai uang rakyat hampir Rp12 miliar habis, tetapi masyarakat justru harus menerima jalan yang cepat rusak. Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang dan ditindaklanjuti sesuai hukum,” pungkasnya.(*)
