Oleh: Aprohan Saputra, M.Pd.
Ketua IWO Lampung
PERGURUAN tinggi seharusnya menjadi tempat paling aman bagi orang-orang yang sedang memperjuangkan masa depan melalui pendidikan. Kampus merupakan ruang intelektual, tempat ilmu pengetahuan, moralitas, etika, dan kemanusiaan tumbuh berdampingan.
Karena itu, ketika muncul dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang dosen terhadap mahasiswa pascasarjana, persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebagai urusan pribadi antara dosen dan mahasiswa. Ini merupakan persoalan serius yang menyangkut kehormatan institusi pendidikan.
Kasus dugaan pelecehan seksual terhadap seorang mahasiswi S2 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) yang menyeret dosen berinisial RF menjadi alarm keras bagi dunia pendidikan di Lampung.
Berdasarkan perkembangan pemberitaan hingga 9 November 2026, Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) Unila menyatakan telah menemukan unsur tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan hasil pemeriksaan internal. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap terlapor, sejumlah saksi, dan ahli. Satgas juga telah merekomendasikan pemberian sanksi administratif kepada pimpinan universitas.
Perlu ditegaskan, temuan tersebut bukan merupakan putusan pidana. Namun, hasil pemeriksaan internal itu cukup menjadi dasar bagi pimpinan universitas untuk mengambil langkah administratif secara serius sesuai kewenangannya, tanpa mengintervensi proses hukum.
Pertanyaannya, sampai kapan dunia pendidikan harus terus berhadapan dengan persoalan penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang justru diberi kepercayaan untuk mendidik?
Dosen bukan sekadar pengajar. Mereka memiliki otoritas akademik, kewenangan pembimbingan, penilaian, pemberian rekomendasi, bahkan dalam situasi tertentu turut menentukan kelanjutan perjalanan pendidikan mahasiswa.
Hubungan tersebut menciptakan ketimpangan posisi yang tidak boleh dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, terlebih kepentingan seksual.
Mahasiswa datang ke kampus untuk memperoleh ilmu, bukan menghadapi situasi yang membuat mereka merasa terancam oleh orang yang seharusnya membimbing dan mendidik mereka.
Di sinilah persoalan menjadi semakin serius. Ketika seseorang yang memiliki otoritas akademik diduga menyalahgunakan kedudukannya, yang dipertaruhkan bukan hanya kehormatan korban, melainkan juga kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan.
Penelitian ilmiah mengenai pelecehan seksual di lingkungan akademik yang dipublikasikan pada 2020 menunjukkan bahwa mahasiswa menghadapi hambatan lebih besar untuk melaporkan pelecehan dibandingkan tenaga pengajar. Ketimpangan kekuasaan dan hambatan institusional menjadi faktor yang turut menyebabkan rendahnya angka pelaporan.
Artinya, tidak semua korban memiliki keberanian, kesempatan, atau kekuatan untuk mengungkapkan apa yang dialaminya. Sebagian mungkin memilih diam karena takut menghadapi konsekuensi akademik, kehilangan kesempatan bimbingan, atau mengalami tekanan sosial.
Karena itu, kampus tidak boleh menunggu sebuah kasus menjadi viral terlebih dahulu untuk menunjukkan keseriusannya.
Secara hukum, negara sebenarnya telah menyediakan instrumen yang cukup jelas.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur pelecehan seksual nonfisik dalam Pasal 5 dan pelecehan seksual fisik dalam Pasal 6. Bahkan, Pasal 15 ayat (1) huruf b mengatur pemberatan pidana sepertiga apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dilakukan oleh pendidik.
Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memandang penyalahgunaan posisi dan kepercayaan dalam hubungan pendidikan sebagai persoalan serius.
Selain itu, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi telah mengatur kewajiban serta mekanisme yang harus dijalankan oleh perguruan tinggi.
Aturan tersebut bukan sekadar dokumen administratif untuk memenuhi kewajiban birokrasi. Di dalamnya terdapat kewajiban melindungi korban, menjaga kerahasiaan identitas, memberikan pendampingan, memastikan keberlanjutan hak pendidikan, serta menindaklanjuti laporan kekerasan.
Dengan demikian, tidak ada alasan bagi perguruan tinggi untuk bersikap pasif.
Saya memandang Unila perlu menjadikan persoalan ini sebagai momentum pembenahan secara menyeluruh. Evaluasi tidak boleh berhenti pada pemeriksaan terhadap satu orang. Sistem pengawasan, pola pembimbingan mahasiswa, mekanisme pengaduan, hingga budaya relasi antara dosen dan mahasiswa juga harus dibenahi.
Pimpinan universitas harus memastikan tidak ada dosen yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas hanya karena jabatan akademiknya.
Jika pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, sanksi administratif harus diberikan secara tegas dan proporsional. Apabila ditemukan unsur pidana, proses hukum harus berjalan melalui aparat penegak hukum. Jangan sampai kehormatan institusi dijadikan alasan untuk menutupi persoalan atau menyelesaikannya secara diam-diam.
Terlebih, apabila korban secara tegas menolak penyelesaian melalui jalan kekeluargaan, keputusan tersebut harus dihormati sesuai ketentuan hukum.
Saatnya membersihkan kampus dari perilaku predator seksual.
Pembenahan kampus harus menyentuh seluruh bentuk penyimpangan perilaku yang melanggar hukum dan etika. Tidak boleh ada ruang bagi pelecehan, pemaksaan, eksploitasi seksual, penyalahgunaan jabatan, maupun segala bentuk kekerasan seksual.
Kampus harus menjadi ruang aman bagi mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan seluruh sivitas akademika. Tidak boleh ada toleransi terhadap siapa pun yang terbukti menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan tindakan yang merendahkan martabat orang lain.
Penelitian dalam kajian *Harassment as a Consequence and Cause of Inequality in Academia* (2022) menempatkan pelecehan sebagai persoalan integritas institusi. Kegagalan menangani pelecehan berpotensi mempertahankan ketimpangan dan menciptakan lingkungan akademik yang tidak sehat.
Karena itu, tanggung jawab pimpinan universitas tidak cukup hanya dengan menyatakan keprihatinan. Ukuran keberhasilan terletak pada tindakan nyata, transparansi proses, perlindungan korban, dan konsistensi penegakan aturan.
Kepada Rektor Unila, kita ingin melihat keberanian dalam mengambil keputusan. Jangan biarkan nama besar universitas menjadi tameng bagi siapa pun yang terbukti melanggar hukum dan etika.
Kampus tidak boleh menjadi tempat berlindung bagi predator seksual. Gelar akademik bukan kekebalan hukum. Jabatan struktural bukan tiket untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Unila harus berani berbenah. Sebab, menjaga nama baik kampus bukan dengan menyembunyikan aib, melainkan dengan keberanian menyelesaikan persoalan secara terbuka, adil, dan bertanggung jawab.
Lebih baik kehilangan satu jabatan daripada kehilangan kepercayaan ribuan mahasiswa dan masyarakat.
Pendidikan tinggi harus melahirkan manusia yang berilmu dan bermartabat, bukan melindungi mereka yang menyalahgunakan ilmu, jabatan, dan kepercayaan.(*)
