FGD tersebut direncanakan digelar pada awal Oktober 2026 di Provinsi Lampung dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, regulator, Badan Usaha Jalan Tol (BUJT), akademisi, praktisi, hingga unsur masyarakat.
Dukungan Pemprov Lampung disampaikan setelah Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat MTI, Dr (C) M. Alkautsar, M.M., memaparkan rencana strategis pelaksanaan forum nasional tersebut.
Pertemuan itu turut dihadiri Wakil Bupati Pesawaran Antonius Muhammad Ali.
Lampung dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera sekaligus menjadi salah satu simpul penting konektivitas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
Gubernur Lampung menilai forum tersebut dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai perspektif dalam membahas persoalan dan peluang pengembangan jalan tol di Indonesia.
“Pemerintah Provinsi Lampung pada prinsipnya mendukung penuh pelaksanaan FGD Nasional Jalan Tol di Lampung. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan gagasan dan rekomendasi yang terukur serta konstruktif guna meningkatkan keselamatan, kualitas pelayanan, konektivitas, hingga dampak ekonomi jalan tol bagi masyarakat dan daerah,” ujar Gubernur Lampung.
Menurut dia, keberadaan jalan tol tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan infrastruktur dan kelancaran arus kendaraan. Infrastruktur tersebut juga harus mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap perekonomian dan pembangunan daerah.
Karena itu, Pemprov Lampung meminta seluruh persiapan teknis kegiatan dikoordinasikan secara matang dengan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan FGD berjalan optimal.
Sementara itu, Ketua Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol Pengurus Pusat MTI, Dr (C) M. Alkautsar, M.M., mengapresiasi dukungan yang diberikan Pemprov Lampung.
“Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan Pemprov Lampung. Dukungan ini menjadi energi bagi Forum untuk menghadirkan ruang dialog yang objektif, kritis, dan solutif mengenai pengelolaan jaringan jalan tol di Indonesia,” kata Alkautsar.
Ia mengatakan FGD Nasional tersebut akan membahas sejumlah persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan keberadaan jalan tol dan kepentingan masyarakat.
Beberapa isu yang akan menjadi perhatian antara lain pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), keselamatan pengguna jalan, akuntabilitas kebijakan penyesuaian tarif, kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kondisi darurat, serta optimalisasi kontribusi jalan tol terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Alkautsar menegaskan forum tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai agenda seremonial, tetapi menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan ditindaklanjuti oleh para pemangku kepentingan.
“Kami ingin FGD ini tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial semata, melainkan melahirkan rekomendasi konkret yang dapat ditindaklanjuti secara berkesinambungan. Lampung harus menjadi contoh bagaimana keberadaan jalan tol tidak hanya menghadirkan konektivitas fisik, tetapi juga memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkelanjutan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Forum Ekosistem Jaringan Jalan Tol MTI akan melakukan koordinasi intensif dengan Pengurus Pusat MTI, Pemerintah Provinsi Lampung, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, regulator, pengelola jalan tol, aparat penegak hukum, perguruan tinggi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar pembahasan mengenai jalan tol tidak hanya berfokus pada aspek pembangunan fisik, tetapi juga mencakup keselamatan, pelayanan publik, tata kelola, hingga manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Melalui FGD Nasional tersebut, Lampung diharapkan dapat menjadi ruang strategis untuk memperkuat dialog dan kolaborasi multi-pihak dalam membangun ekosistem jalan tol yang aman, berkualitas, berkeadilan, serta berkelanjutan.(*)
