Kencanamedianews.com – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu memperkuat kedaulatan bangsa.
Hal tersebut disampaikan Jihan saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Badan Kerja Sama Perguruan Tinggi Negeri (BKS PTN) Barat Bidang Ilmu Sosial di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung, Jumat (17/4/2026).
Seminar yang mengusung tema “Harmonisasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Kedaulatan Bangsa Indonesia” itu menjadi forum strategis untuk membahas sinergi lintas sektor dalam menjawab tantangan pembangunan di masa depan.
Dalam pemaparannya, Jihan mengatakan pembangunan saat ini tidak lagi dapat dilakukan secara parsial. Menurutnya, setiap kebijakan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
“Pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon, tetapi harus diwujudkan melalui kebijakan yang nyata dan berdampak,” ujarnya.
Ia menilai persoalan lingkungan, ketimpangan sosial, dan kualitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan yang harus dihadapi secara bersama.
Jihan mengungkapkan bahwa Provinsi Lampung saat ini tengah menikmati bonus demografi dengan sekitar 70 persen dari total 9,52 juta penduduk berada pada usia produktif. Kondisi tersebut menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan apabila mampu dikelola secara tepat.
“Bonus demografi hanya akan menjadi berkah jika mampu kita orkestrasi dengan baik. Tanpa itu, justru bisa menjadi beban,” katanya.
Di sektor ekonomi, Jihan menyebut pertumbuhan ekonomi Lampung mencapai 5,28 persen atau berada di atas rata-rata nasional. Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung dalam lima tahun terakhir juga telah mencapai Rp523 triliun.
Meski demikian, ia mengakui struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian yang menyumbang sekitar 24 persen terhadap perekonomian daerah. Sebagian besar komoditas unggulan pun masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah.
Karena itu, menurutnya, hilirisasi menjadi langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi daerah.
“Kopi, singkong, hingga jagung tidak boleh lagi berhenti sebagai bahan mentah. Harus ada pengolahan di daerah agar manfaat ekonominya kembali ke masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Jihan juga menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi Lampung, seperti degradasi lahan, praktik pertanian yang belum sepenuhnya berkelanjutan, serta rendahnya kepatuhan terhadap pengelolaan limbah industri.
Dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), Lampung telah memenuhi sekitar 75 persen indikator, yakni 161 dari total 214 indikator. Namun, masih terdapat sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian, di antaranya pendidikan, kesehatan, dan peningkatan tenaga kerja formal.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong berbagai program strategis, seperti Desaku Maju untuk memperkuat ekonomi desa, pengembangan perhutanan sosial, penggunaan pupuk organik cair, serta penguatan ketahanan pangan berbasis hilirisasi.
Komitmen terhadap pelestarian lingkungan juga terus diperkuat melalui penanganan konflik satwa liar di kawasan Way Kambas serta reformasi pengelolaan sampah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya Sugiarto mengingatkan bahwa bonus demografi dan visi Indonesia Emas 2045 tidak boleh berhenti sebagai slogan, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang terukur.
Menurutnya, Indonesia memiliki peluang besar menjadi salah satu dari lima kekuatan ekonomi terbesar dunia dalam dua dekade mendatang. Namun peluang tersebut hanya dapat terwujud apabila Indonesia mampu keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah atau middle income trap.
“Pertanyaannya, apakah bonus demografi ini akan menjadi kenyataan atau sekadar menjadi diksi yang nanti kita kenang seperti ‘tinggal landas’ di masa lalu,” ujarnya.
Bima menyebut terdapat empat kunci utama menuju negara maju, yakni visi nasional yang berkelanjutan, kemandirian ekonomi, kepemimpinan yang efektif, serta kolaborasi dan inovasi.
Ia juga menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis data agar setiap kebijakan memiliki dampak nyata bagi masyarakat.
Selain itu, perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis sebagai pusat pengetahuan, think tank, sekaligus innovation hub yang mampu menghubungkan hasil riset dengan kebijakan publik.
“Perguruan tinggi harus menjadi penghubung antara data, kebijakan, dan implementasi di lapangan. Di sinilah kunci harmonisasi pembangunan berkelanjutan,” kata Bima.
Melalui seminar ini, seluruh peserta sepakat bahwa keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak dapat diwujudkan hanya oleh pemerintah. Sinergi antara akademisi, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat menjadi fondasi penting untuk menciptakan pembangunan yang berdaya saing, berdaulat, serta memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
