KENCANA MEDIA NEWS, BANDAR LAMPUNG | Kemerdekaan di Indonesia belum seutuhnya diraih dan di rasakan oleh masyarakat Indonesia, wabil khusus untuk Provinsi Lampung terutama kemerdekaan secara politik dan ekonomi.
Secara politik, setiap perhelatan lima tahunan pilkada di Provinsi Lampung diduga ada campur tangan para cukong yang notabene merupakan pemilik perusahaan besar-besar di wilayah Provinsi Lampung.
Secara ekonomi masyarakat Lampung juga seolah-olah dijajah juga, terbukti dengan lahan pertanian/perkebunan ribuan hektar dikuasai oleh para perusahaan besar yang hasilnya tidak bisa di rasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung pada khususnya, dan masih banyak masyarakat Lampung yang hidup dibawah garis kemiskinan.
Perusahaan-perusahaan besar seperti SGC, Bumi Waras grup, Artha Graha, Sinar Laut Grup dan lain-lain disinyalir ikut bermain dalam menentukan siapa pemimpin di Lampung yang mereka inginkan dengan cara menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk biaya kampanye dan lain-lain.
Hal tersebut mendapat tanggapan dan sorotan dari Ketua Umum Laskar Lampung Indonesia Ir Nerozelli AP Koenang, dia mengatakan jangan jadikan pemimpin di Lampung boneka pemilik perusahaan, Senin (3/07/2023).
“Untuk menjadi pemimpin di Lampung jangan jadi boneka pemilik perusahaan besar-besar yang ada di Lampung, jadilah pemimpin yang amanah yang memikirkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Lampung pada khususnya dan Indonesia pada umumnya,” ujar Nero kepada Lampung7.com melalui pesan singkat WhatsAppnya.
Selain itu Ketum Laskar Lampung Indonesia tersebut meminta KPK dan Menkopolhukam untuk memeriksa pemilik perusahaan yang bermain dalam setiap Pilkada khususnya di Provinsi Lampung.