PRINGSEWU – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pringsewu akhirnya memberikan penjelasan resmi terkait polemik pelayanan administrasi kependudukan yang sebelumnya ramai diperbincangkan setelah diunggah melalui akun TikTok Abi Arjunaa.
Kepala Disdukcapil Pringsewu, Sudarsih, menyampaikan klarifikasi melalui akun TikTok resmi instansinya. Penjelasan tersebut juga disampaikan kepada Ketua Forum Komunikasi Wartawan Kabupaten Pringsewu (FKWKP), Bambang Hartono, C.BJ.E.BJ.
Dalam keterangannya, Sudarsih memaparkan kronologi pelayanan perpindahan penduduk yang berlangsung pada 2 November 2026. Penjelasan itu disampaikan untuk memberikan gambaran mengenai proses administrasi yang sebelumnya menjadi sorotan di media sosial.
Berdasarkan kronologi Disdukcapil, pemohon datang langsung ke kantor pelayanan sekitar pukul 14.26 WIB dan memperoleh nomor antrean C062. Permohonan yang diajukan berkaitan dengan perpindahan penduduk atas nama pemohon sendiri ke luar Kabupaten Pringsewu.
Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap persyaratan administrasi, kesesuaian data kependudukan, serta konfirmasi mengenai persetujuan pasangan.
Namun, Disdukcapil menyebut proses pelayanan belum sampai pada tahap penjelasan secara menyeluruh. Pemohon disebut lebih dahulu menarik berkas persyaratan dan meninggalkan loket pelayanan.
Kondisi tersebut, menurut penjelasan dinas, menyebabkan proses pemeriksaan administrasi tidak berlanjut hingga selesai.
Dengan demikian, Disdukcapil memberikan penjelasan bahwa peristiwa tersebut tidak dapat langsung disimpulkan sebagai penolakan permohonan ataupun tindakan mempersulit masyarakat dalam memperoleh pelayanan.
Persyaratan Perpindahan Data Anak Turut Dijelaskan
Selain persoalan perpindahan penduduk, Disdukcapil Pringsewu juga menjelaskan mekanisme pemindahan data anak dari satu Kartu Keluarga (KK) ke KK lainnya.
Dalam keterangannya, dinas menyebut proses tersebut memerlukan permohonan dari orang tua kandung, dalam hal ini ibu kandung, serta persetujuan kepala keluarga yang akan menerima anggota keluarga baru.
Disdukcapil menegaskan bahwa setiap perubahan data kependudukan harus melalui pemeriksaan dokumen dan memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku.
Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan Nomor 109 Tahun 2019.
Pemeriksaan persyaratan, menurut penjelasan dinas, merupakan bagian dari tahapan pelayanan untuk memastikan perubahan data kependudukan dilakukan sesuai ketentuan.
FKWKP Minta Informasi Dilihat Secara Utuh
Sementara itu, Ketua FKWKP Bambang Hartono menyampaikan bahwa klarifikasi dari Disdukcapil perlu menjadi bahan pertimbangan dalam memahami persoalan yang berkembang.
Menurut dia, kritik terhadap pelayanan publik merupakan bagian dari kontrol masyarakat. Namun, informasi yang disampaikan kepada publik juga perlu memperhatikan fakta, kronologi, serta penjelasan dari pihak-pihak terkait.
Persoalan pelayanan administrasi kependudukan, kata dia, sebaiknya tidak disimpulkan hanya berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial.
Klarifikasi dari instansi terkait diperlukan agar masyarakat memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai duduk persoalan.
Polemik ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pelayanan publik harus terbuka terhadap kritik dan pengawasan masyarakat. Di sisi lain, setiap persoalan yang muncul perlu dijelaskan secara transparan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dengan adanya penjelasan resmi tersebut, Disdukcapil Pringsewu telah menyampaikan versinya mengenai kronologi pelayanan yang dipersoalkan. Sementara itu, substansi pengalaman pemohon dan persoalan yang disampaikan melalui akun TikTok Abi Arjunaa tetap menjadi bagian penting untuk memperoleh gambaran yang berimbang.(*)
