Bandar Lampung – Harapan puluhan keluarga kurang mampu yang ingin mengikuti program sunat massal berubah menjadi kekecewaan.
Program yang sebelumnya dipromosikan sebagai bentuk kepedulian sosial itu justru batal secara mendadak pada hari pelaksanaan, memicu kemarahan warga yang merasa telah diberi harapan tanpa kepastian.
Sejumlah warga menuding Pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan PHP (Pemberi Harapan Palsu).
Pasalnya, hingga seluruh persiapan rampung, tidak ada pemberitahuan resmi mengenai pembatalan kegiatan. Informasi yang mereka terima justru datang ketika acara seharusnya sudah berlangsung.
Bagi warga, pembatalan itu bukan sekadar perubahan jadwal. Mereka mengaku telah mengeluarkan biaya, menyiapkan konsumsi, mengundang keluarga, hingga melakukan pemeriksaan kesehatan anak sesuai arahan panitia. Semua persiapan yang telah dilakukan akhirnya menjadi sia-sia.
Yanti, salah seorang warga terdampak, mengaku seluruh kebutuhan untuk pelaksanaan sunat massal telah disiapkan sejak jauh hari. Bahkan, kerabat dari luar daerah sudah datang ke rumah untuk menghadiri momen tersebut.
“Semua sudah siap. Mulai dari cek kesehatan anak sampai masak-masak di rumah. Namun, di detik-detik terakhir, tiba-tiba acara dibatalkan dengan alasan yang tak jelas. Panitia juga bungkam, tidak ada informasi resmi soal penundaan,” ujar Yanti, Senin (13/7/2026).
Karena tidak ada kepastian, keluarganya akhirnya memutuskan menggelar sunat secara mandiri. Keputusan itu membuat mereka harus mengeluarkan biaya tambahan yang sebelumnya tidak direncanakan.
“Akhirnya kami terpaksa menggelar sunat mandiri di rumah. Biaya terbuang, tenaga terkuras, dan momen kebersamaan yang sudah direncanakan sejak lama hancur. Kami merasa dipermainkan,” tegasnya.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Aklim Sahadi, tidak menjelaskan secara rinci penyebab pembatalan maupun siapa yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan program tersebut.
Ia hanya menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu konfirmasi dari kementerian.
“Nanti nunggu konfirmasi dari kementerian, nanti dikabari,” ujarnya singkat.
Aklim juga menyebut informasi penundaan telah disampaikan kepada masyarakat. Namun, pernyataan itu bertolak belakang dengan pengakuan sejumlah warga yang mengaku sama sekali tidak menerima pemberitahuan resmi sebelum hari pelaksanaan.
Ketika ditanya mengenai kerugian yang telah dialami masyarakat akibat pembatalan mendadak tersebut, jawaban yang diberikan juga sangat singkat.
“Iya, sabar,” katanya.
Jawaban itu justru memicu kekecewaan warga. Bagi mereka, yang dibutuhkan bukan sekadar imbauan untuk bersabar, melainkan penjelasan terbuka, permintaan maaf, serta kepastian kapan program tersebut akan dilaksanakan kembali.
Lempar Tanggung Jawab ke Pusat?
Aklim kemudian menyatakan bahwa kegiatan sunat massal merupakan program dari kementerian. Pernyataan itu memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Kota Bandar Lampung sebagai penyelenggara di daerah.
Sebab, apabila sejak awal pemerintah daerah ikut melakukan pendataan peserta, mengoordinasikan pelaksanaan, dan mengundang masyarakat, maka pembatalan mendadak tanpa informasi yang memadai dinilai sebagai bentuk buruknya komunikasi publik. (Tim)