BANDAR LAMPUNG, Kencanamedianews – Penganugerahan gelar “Baginda Pemuka Bangsa” kepada Jokowi di Lampung tak sekadar seremoni budaya. Ada simbol politik, legasi, dan perebutan pengaruh di baliknya. Ada pula kesan penguatan nilai tambah, semacam hilirisasi politik kepentingan.
—-
Peristiwa ketika Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menaiki singgasana adat dalam prosesi Cakak Pepadun dan menerima gelar “Baginda Pemuka Bangsa” dari lima kerajaan adat Lampung di Bandar Lampung, Sabtu (27/6), sesungguhnya lebih dari sekadar seremoni budaya.
Itu adalah simbol penuh makna.
Simbol tentang bagaimana seorang mantan presiden masih memiliki daya tarik politik dan kultural yang kuat, bahkan setelah tidak lagi memegang jabatan formal di negara.
Di Indonesia, gelar adat bukan sekadar penghormatan seremonial. Penyematan gelar mengandung pengakuan moral, legitimasi sosial, dan dalam banyak kasus menjadi penanda hubungan erat antara pemimpin nasional dengan komunitas lokal.
Karena itu, penganugerahan gelar kepada Jokowi di Lampung tidak dapat dibaca hanya sebagai peristiwa kebudayaan. Ada fenomena yang lebih besar sedang berlangsung, yakni transformasi Jokowi dari seorang kepala pemerintahan menjadi figur kultural dan simbol politik nasional.
Dalam tradisi politik Indonesia, tidak banyak mantan presiden yang tetap memiliki magnet politik begitu kuat setelah meninggalkan Istana.
Sebagian memilih menjadi negarawan yang menjaga jarak dari politik praktis. Sebagian lainnya perlahan kehilangan pengaruh seiring berjalannya waktu.
Namun, Jokowi tampaknya mengambil jalan berbeda.
Safari ke berbagai daerah, pertemuan dengan relawan, tokoh masyarakat dan partai, pelaku usaha, dan kelompok-kelompok akar rumput menunjukkan bahwa jaringan sosial dan politik yang dibangun selama satu dekade pemerintahannya masih terpelihara.
Lampung menjadi daerah pertama yang dikunjungi Jokowi dalam rangkaian safari nasional pasca-kepresidenannya. Pilihan ini tentu bukan tanpa makna.
Secara politik, Lampung merupakan salah satu wilayah dengan dukungan elektoral yang besar bagi Jokowi selama dua pemilu terakhir. Secara kultural, Lampung juga memiliki tradisi penghormatan tinggi kepada pemimpin dan tamu agung melalui lembaga adat.
Di titik inilah budaya dan politik bertemu.
Fenomena “Raja Jawa”
Sebutan “Raja Jawa” yang kerap muncul di ruang publik bukanlah gelar formal, melainkan metafora atas kuatnya pengaruh Jokowi dalam lanskap politik nasional.
Sebutan ‘Raja Jawa’ pertama kali diucapkan Bahlil, ketika baru saja dilantik menjadi Ketum Partai Golkar.
Sebutan itu masih terus melekat sekalipun Jokowi tidak lagi memegang kekuasaan konstitusional. Jokowi masih memiliki modal simbolik yang besar popularitas, jejaring politik, kedekatan dengan berbagai kelompok masyarakat, serta kemampuan menjaga relevansi di tengah perubahan peta kekuasaan nasional.
Penerimaan berbagai gelar adat dari sejumlah daerah—mulai dari Maluku, Kalimantan, Sulawesi, Papua hingga Lampung, semakin mempertebal citra Jokowi sebagai figur yang melampaui batas-batas jabatan formal.
Dalam ilmu politik, fenomena ini dikenal sebagai soft power atau kekuasaan simbolik, yakni kemampuan memengaruhi ruang publik bukan melalui kewenangan institusional, melainkan melalui legitimasi sosial, pengaruh personal, dan kedekatan emosional dengan masyarakat.
Lalu, bagaimana dengan gelar “Baginda Pemuka Bangsa”?
Tentu saja memunculkan beragam tafsir.
Sebagian melihatnya sebagai bentuk penghormatan tulus terhadap seorang pemimpin yang dianggap berhasil membawa pembangunan hingga ke daerah-daerah. Sebagian lainnya memandang momentum tersebut sulit dipisahkan dari dinamika politik nasional, terlebih ketika Jokowi masih aktif melakukan safari dan bertemu dengan berbagai kelompok masyarakat.
Kedua tafsir itu sah dalam ruang demokrasi.
Namun, dalam politik, simbol jarang berdiri sendiri.
Di balik setiap penganugerahan gelar adat, selalu ada beragam kepentingan yang berjalan beriringan. Ada yang ingin mengabadikan legasi dan penghormatan kepada seorang tokoh yang pernah memegang kekuasaan besar. Ada pula yang melihat momentum semacam ini sebagai ruang membangun kedekatan, memperluas jejaring, membuka akses, atau bahkan menciptakan peluang dan keuntungan di masa depan.
Sebab, pengaruh politik tidak pernah benar-benar kehilangan peminat.
Ketika seseorang masih memiliki modal simbolik, akses kekuasaan, dan daya pengaruh yang besar, maka akan selalu ada orang-orang yang mendekat. Ada yang datang karena rasa hormat, ada yang datang karena loyalitas, dan ada pula yang melihatnya sebagai ladang permainan baru setelah kekuasaan formal berakhir. Semacam hilirisasi supaya memperoleh nilai tambah.
Pada titik itulah panggung kebudayaan dan panggung politik saling beririsan.
Karena itu, prosesi di Bandar Lampung sesungguhnya bukan hanya tentang penyematan gelar adat kepada seorang mantan presiden. Prosesi itu juga menjadi penanda bahwa pengaruh Jokowi belum berakhir bersama masa jabatannya.
Jokowi telah meninggalkan Istana, tetapi belum meninggalkan panggung politik dan simbolik Indonesia. Ia masih ada, dan sepertinya mungkin berambisi menjadi ‘Raja Nusantara’
Dan ketika seorang mantan presiden masih disambut layaknya tamu agung, dinaikkan ke singgasana adat, dan diberi gelar “Baginda Pemuka Bangsa”, publik wajar bertanya, “Apakah ini semata penghormatan budaya, atau pertanda bahwa Jokowi sedang memasuki babak baru sebagai figur politik dan kultural yang pengaruhnya tetap besar di Indonesia?”