Kencanamedianews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus memperkuat langkah pengendalian inflasi dengan memantau secara intensif perkembangan Indeks Perkembangan Harga (IPH), terutama terhadap sejumlah komoditas pangan strategis yang mengalami fluktuasi harga.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Senin (22/6/2026).
Staf Ahli Gubernur Lampung Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Liza Derni, mengikuti rapat dari Command Center Lantai II Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung bersama jajaran perangkat daerah terkait.
Rakor yang dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir tersebut membahas perkembangan inflasi nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya tren kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada pekan ketiga Juni 2026.
Berdasarkan pemaparan BPS, kenaikan harga cabai rawit, cabai merah, dan bawang merah menjadi penyumbang utama peningkatan IPH di sejumlah wilayah Indonesia. Selain itu, harga beras medium dan premium juga menunjukkan tren kenaikan yang perlu diantisipasi karena berpotensi memengaruhi daya beli masyarakat.
Tomsi Tohir meminta pemerintah daerah yang mengalami kenaikan IPH cukup tinggi agar segera melakukan langkah-langkah pengendalian melalui koordinasi lintas daerah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Daerah dengan kenaikan IPH yang signifikan harus segera melakukan koordinasi antar-daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk mencari solusi konkret. Bagi daerah penerima bantuan dari Kementerian Pertanian terkait Gerakan Menanam Cabai, mohon dipastikan program tersebut berjalan tepat sasaran,” tegas Tomsi.
Dalam rapat tersebut juga dibahas strategi memperkuat distribusi pangan, khususnya di kawasan Indonesia Timur. Kementerian Perdagangan didorong untuk mengoptimalkan distribusi bawang putih dengan mengarahkan pasokan langsung ke pusat distribusi seperti Makassar dan Balikpapan guna menekan biaya logistik sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Sementara itu, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memaparkan berbagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan nasional. Salah satunya melalui pelibatan peternak lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai pemasok telur dan daging ayam ras.
Bapanas juga melaporkan bahwa realisasi penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 20 Juni 2026 telah mencapai 359 ribu ton. Selain itu, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) terus diperluas di berbagai daerah untuk memastikan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat, Pemprov Lampung menegaskan komitmennya untuk terus menyelaraskan kebijakan pengendalian inflasi nasional dengan kondisi di daerah.
Koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat, terutama menjelang Juli 2026, guna menjaga stabilitas harga, memperlancar distribusi, serta memastikan ketersediaan pasokan komoditas pangan strategis yang rentan mengalami gejolak harga.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bulog, TPID, dan seluruh pemangku kepentingan, Pemprov Lampung berharap inflasi tetap terkendali sehingga daya beli masyarakat dapat terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap berjalan stabil.
