Kencanamedianews.com — Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya memastikan seluruh masyarakat mendapatkan pelayanan dasar secara merata. Hal ini disampaikan Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) se-Provinsi Lampung Tahun 2025 di Ballroom Hotel Horison, Bandarlampung, Selasa, 18 November 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur Mirza menekankan bahwa penguatan Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan langkah strategis pemerintah untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam akses layanan dasar. Ia menegaskan bahwa seluruh kebijakan pembangunan harus berlandaskan pemerataan dan keberpihakan kepada masyarakat akar rumput.
Menurutnya, negara berkewajiban memberikan layanan dasar kepada seluruh warga, dan Posyandu menjadi instrumen terdepan yang paling dekat dengan masyarakat. Posyandu kini tidak hanya fokus pada penimbangan balita atau layanan ibu hamil, tetapi berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara yang memastikan semua kelompok usia, dari bayi hingga lansia, mendapatkan perhatian setara.
“Ketika seorang anak dilahirkan di Lampung Barat atau Pesisir Barat, haknya atas layanan dasar harus setara dengan anak yang lahir di pusat kota. Tidak boleh ada perbedaan hanya karena jarak geografis,” tegasnya.
Gubernur Mirza menambahkan bahwa layanan dalam Posyandu 6 SPM mencakup sektor kesehatan, pendidikan dasar, perlindungan sosial, perumahan, sarana prasarana, hingga keamanan lingkungan. Ia menilai investasi terbesar suatu daerah adalah kualitas sumber daya manusia (SDM), bukan hanya infrastruktur fisik.
Masalah seperti stunting, gizi buruk, tingginya risiko kehamilan, dan rendahnya literasi keluarga, menurutnya, tidak boleh dianggap sepele karena berdampak langsung pada produktivitas dan daya saing Lampung di masa depan. “Pondasi SDM dibangun sejak dari kandungan. Jika pelayanan dasarnya kuat, kita sedang menyiapkan generasi Lampung 20–30 tahun ke depan,” ujarnya.
Gubernur juga menyoroti peran kader Posyandu sebagai jejaring negara paling efektif di tingkat desa dan kelurahan. Mereka dinilai berperan besar dalam pemantauan tumbuh kembang anak, edukasi gizi, perlindungan sosial, serta penguatan keluarga. Keberhasilan Posyandu 6 SPM, katanya, akan berdampak besar bagi kemajuan ekonomi daerah karena SDM yang sehat dan produktif adalah kunci peningkatan kesejahteraan.
“Kita ingin Lampung bukan hanya tumbuh, tetapi melompat lebih jauh. Dan semua itu dimulai dari pelayanan dasar yang merata,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pembina (TP) Posyandu Provinsi Lampung, Purnama Wulan Sari Mirza, menjelaskan bahwa Posyandu 6 SPM merupakan inovasi nasional yang memperluas cakupan layanan agar lebih komprehensif. Jika sebelumnya Posyandu fokus pada kesehatan ibu dan anak, kini layanannya mencakup enam sektor dasar: kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketertiban dan perlindungan masyarakat, serta sosial.
Menurutnya, dengan model ini Posyandu diharapkan menjadi pusat layanan terpadu di tingkat desa dan kelurahan. Ia menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan melalui penyusunan Renstra Posyandu serta integrasinya dalam perencanaan pembangunan daerah. Percepatan registrasi Posyandu juga menjadi prioritas agar setiap Posyandu memiliki identitas dan basis data yang jelas untuk memudahkan penganggaran serta pemantauan program.
Ibu Wulan menekankan bahwa keberhasilan Posyandu 6 SPM membutuhkan sinergi lintas sektor, mulai dari perangkat daerah hingga pemerintah desa. “Kolaborasi yang kuat akan mempercepat peningkatan layanan dasar dan melahirkan generasi Lampung yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas,” ujarnya.