Kencanamedianews.com — Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat langkah percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem melalui konsolidasi data yang terarah, strategis, dan berbasis teknologi. Hal ini mengemuka dalam Rapat Presentasi Project Management Office (PMO) Data Kemiskinan Ekstrem yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, di Ruang Kerja Sekdaprov, Senin (14/7/2025).
PMO Data Kemiskinan Ekstrem menjadi inisiatif penting sebagai tulang punggung penyajian data komprehensif untuk mendukung seluruh kebijakan penanggulangan kemiskinan. Data yang dihimpun mencakup jumlah penduduk miskin ekstrem, pemetaan lokasi kantong kemiskinan, analisis penyebab, serta informasi akurat penerima manfaat berbagai program bantuan.
“Data harus akurat dan tepat sasaran. Semua data akan diolah oleh BPS secara terukur agar bantuan benar-benar menjangkau mereka yang paling membutuhkan,” tegas Sekdaprov Marindo Kurniawan dalam arahannya.
Langkah ini, menurutnya, akan memastikan distribusi program intervensi lebih terukur dan berbasis bukti, sehingga pengentasan kemiskinan tidak lagi bersifat generalisasi, tetapi spesifik dan efektif.
Senada dengan itu, Mahir Bayasut dari Tim Kajian Percepatan Pembangunan Provinsi Lampung menambahkan bahwa konsolidasi data lintas instansi dan sumber bantuan perlu diperkuat. Tujuannya adalah menyaring dan mendistribusikan setiap bantuan secara tepat sesuai kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
“Kita akan menarik seluruh data bantuan, baik dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, serta menyesuaikannya dengan kondisi individu, lingkungan, dan NIK masing-masing. Ini akan membentuk ‘layering’ bantuan yang lebih integratif,” jelas Mahir.
Pendekatan berbasis data ini diyakini akan membawa dampak positif jangka panjang. Selain memperkuat pengambilan keputusan yang berbasis bukti (evidence-based policy), inisiatif ini juga meningkatkan efisiensi anggaran, koordinasi antarlembaga, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas publik.
Gagasan besar di balik PMO ini adalah menjadikan data sebagai fondasi utama pembangunan inklusif dan berkeadilan. Pemerintah Provinsi Lampung optimistis bahwa melalui konsolidasi data yang presisi dan sistematis, target penurunan kemiskinan ekstrem dapat dicapai secara signifikan, serta menjadi model replikasi di tingkat nasional.