Kencanamedianews.com — Pemerintah Provinsi Lampung menyampaikan tanggapan atas pandangan umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Laporan Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024, serta dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni tentang RPJMD Provinsi Lampung 2025–2029 dan Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.
Jawaban tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung, di Ruang Sidang Paripurna, Rabu (2/7/2025).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas masukan, kritik, saran, dan apresiasi dari seluruh Fraksi,” ujar Wagub Jihan.
Laporan Pertanggungjawaban APBD 2024
Dalam tanggapannya, Wagub Jihan menyampaikan beberapa poin utama:
-
Opini WTP dari BPK RI ke-11 kalinya menjadi pencapaian bersama berkat sinergi eksekutif dan legislatif.
-
Realisasi Pendapatan Daerah mencapai 86,33% atau meningkat Rp464 miliar dari 2023. Pemprov terus mengoptimalkan PAD untuk mendukung sektor prioritas.
-
Realisasi Belanja Daerah sebesar 85,73%. Pemerintah memastikan belanja wajib dan program strategis tetap menjadi prioritas.
-
Pemprov terus mendorong program pemulihan ekonomi, penurunan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja melalui kolaborasi lintas sektor.
RPJMD 2025–2029: Pembangunan Berkelanjutan dan Transformasi Ekonomi
Menanggapi pandangan fraksi terkait Raperda RPJMD 2025–2029, Wagub menegaskan bahwa dokumen ini disusun berdasarkan RPJMN dan RPJPD Lampung, serta merupakan penjabaran visi-misi Gubernur.
Beberapa arah kebijakan utama meliputi:
-
Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, penguatan tata kelola, dan peningkatan IPM.
-
Transformasi ekonomi berbasis nilai tambah, digitalisasi UMKM, dan pembangunan wilayah yang merata.
-
Pendanaan pembangunan akan diperkuat melalui skema alternatif, seperti KPBU, CSR, green finance, dan sinergi dengan BUMN/BUMD.
“RPJMD ini akan diperkuat indikator kinerja utama (IKU) dan diawasi secara transparan,” kata Wagub.
Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat, pelaku usaha, dan perguruan tinggi, serta pendekatan pembangunan yang mengarusutamakan kelompok rentan sesuai prinsip SDGs.
Insentif Penanaman Modal: Lampung Ramah Investasi
Terkait Raperda tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Pemprov menyambut baik semangat DPRD mendorong iklim investasi yang sehat dan inklusif.
Langkah-langkah yang disiapkan, antara lain:
-
Penyederhanaan perizinan dan regulasi
-
Pendampingan UMKM lokal agar tidak kalah bersaing dengan investasi besar
-
Komitmen transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses investasi
“Pemerintah Provinsi Lampung terus berkomitmen menjadikan daerah ini ramah investasi dan berkeadilan,” tegasnya.
Penutup: Sinergi Eksekutif dan Legislatif untuk Pembangunan Lampung
Wagub Jihan menutup dengan mengapresiasi semua masukan dari fraksi-fraksi sebagai modal penting dalam menyempurnakan kebijakan dan menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang.
“Kami optimis, dengan semangat kolaboratif antara eksekutif dan legislatif, pembangunan Lampung ke depan akan semakin terarah, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” pungkasnya.