Kencanamedianews.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Evaluasi Program Prioritas Nasional secara virtual, Senin (30/6/2025), dari Command Center Lantai 2 Kantor Gubernur Lampung.
Rapat ini dibagi menjadi tiga sesi, meliputi evaluasi program pembangunan tiga juta rumah per tahun, pelayanan kesehatan gratis, dan pengendalian inflasi daerah. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, hadir mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal.
Tiga Juta Rumah untuk Rakyat
Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Dr. Drs. Imran, M.Si., M.A.Cd., dalam sesi pertama menyampaikan bahwa target pembangunan tiga juta unit rumah dibagi rata di tiga wilayah: pedesaan, perkotaan, dan pesisir.
Ia meminta pemerintah daerah aktif mendukung program ini dengan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni.
“Seluruh pemerintah daerah diimbau segera menyusun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) terkait pembebasan BPHTB dan retribusi PBG, serta mempercepat perizinan bangunan,” ujarnya.
Imran juga menekankan pentingnya pelibatan CSR, pelaporan berkala data perizinan, pengawasan kualitas rumah subsidi, dan pencegahan pungli dalam perizinan perumahan.
Evaluasi Layanan Kesehatan Gratis
Pada sesi kedua, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin melaporkan capaian program Pelayanan Kesehatan Gratis (PKG) yang menyasar 280 juta penduduk sejak diluncurkan Februari 2025.
Program mencakup pemeriksaan kesehatan gratis (ulang tahun, sekolah, dan khusus), pembangunan 66 rumah sakit tipe D menjadi tipe C di daerah tertinggal, serta penanganan penyakit menular seperti TBC.
“Kami mohon dukungan kepala daerah agar target 50 juta masyarakat yang dilayani tahun ini dapat tercapai,” kata Budi.
Lampung Diganjar Apresiasi Pengendalian Inflasi
Sesi ketiga dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, yang membahas perkembangan harga komoditas.
Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, melaporkan Provinsi Lampung mengalami penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu keempat Juni 2025. Penurunan dipicu oleh komoditas bawang putih, cabai merah, dan beras.
Namun, Kabupaten Tulang Bawang mencatat kenaikan IPH tertinggi di Lampung, dipengaruhi harga cabai rawit dan daging ayam ras. Amalia mengingatkan agar harga minyak goreng dan beras tetap diawasi karena masih tinggi.
Tomsi Tohir mengapresiasi pemerintah daerah yang menjalankan enam upaya konkret pengendalian inflasi, yaitu:
-
Operasi pasar murah,
-
Sidak pasar,
-
Kerja sama antar-daerah penghasil komoditas,
-
Gerakan menanam,
-
Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT),
-
Dukungan transportasi dari APBD.
“Kami menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada kepala daerah yang telah menjalankan program konkret ini dengan baik,” ucap Tomsi.
Dua kabupaten di Lampung, yakni Pringsewu dan Lampung Tengah, masuk dalam daftar 90 daerah yang diapresiasi karena telah menjalankan empat hingga lima dari enam strategi tersebut.