Sabah Balau Tanjung Bintang Bukan Kota Baru Jati Agung

Gindha Ansori Wayka

Oleh: Gindha Ansori Wayka*

Perlu diluruskan bahwa Sabah Balau bukan Kota Baru.  Lokasi Kota Baru ada di Jati Agung, sementara Sabah Balau tempat Pj.Gubernur berkantor  berada di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Dan perlu dicatat bahwa infrastruktur bangunan kantor dan kelistrikan serta perangkat lainnya di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi di Kota Baru pun masih belum siap untuk digunakan.

***

ISU rencana melanjutkan pembangunan Kotabaru di Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan  kembali mencuat di era transisi menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Seperti kita tahu, isu ini diletupkan  oleh Pj Gubernur Lampung Samsudin, setelah pembangunan Kota Baru  mangkrak bertahun-tahun. Harus diakui, ini adalah rencana yang positif di mana langsung diaminkan oleh semua kandidat kepala daerah.

Mari sedikit mundur ke belakang. Pada zaman Gubernur Arinal Djunaidi, melanjutkan Kota Baru adalah sebuah rencana besar, bersamaan dengan rencana  penguatan infrastruktur jalan di Lampung. Rencana tersebut sudah matang, bahkan bakal dilaksanakan setelah  Pemprov Lampung melunasi utang Dana Bagi Hasil (DBH) Rp1,7 triliun kepada kabupaten/kota.

Tiba-tiba bencana itu datang.  Indonesia dilanda Pandemi Covid-19 selama 2 tahun. Alhasil seluruh dana infrastruktur termasuk untuk jalan direfocusing untuk membiayai pencegahan serta dan penanganan Covid-19.

Pasca pandemi pemerintah segera melakukan  pemulihan ekonomi masyarakat, termasuk di Provinsi Lampung.  Dampaknya, pembangunan Kota Baru  masih belum bisa disentuh, meski sudah masuk  dalam kerangka rencana besar pembangunan yang ada dalam konteks 33 Janji Kerja Gubernur Lampung Arinal Djunaidi.

Gubernur Ajukan Pinjaman

Pada saat memulai  pemulihan ekonomi, sebelum Lampung Viral “Dajjal”,  Gubernur Arinal Djunaidi mengajukan pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp600 miliar untuk menambah dana pembangunan jalan tahun 2023 yang sudah dianggarkan sebesar Rp750 miliar. Namun pengajuan pinjaman ditolak  oleh Kementerian Dalam Negeri.

Alhasil, upaya memaksimalkan pembangunan infrastruktur jalan di Lampung pun terancam gagal.

APBD 2023  tidak mampu mengcover  semua pembangunan infrastruktur  yang sudah direncanakan. Apalagi harus membangun Kota Baru. Mustahil  saat itu.

Momentum Lampung Viral “Dajjal”

Di tengah situasi yang rumit dan kompleks tu, muncul Tiktoker Bima Yudho yang menyoal jalan-jalan rusak dan terkait kebijakan lainnya di Lampung.

Momen ini “dimanfaatkan” oleh Gubernur Arinal Djunaidi saat itu untuk mengambil simpati Pemerintah Pusat (Presiden), meskipun harus mengalami perundungan “bully” secara pribadi.

Arinal Djunaidi tetap memperjuangkan secara diplomatis untuk mendapatkan hasil dari isu Lampung Viral “Dajjal”, meskipun harus “mengorbankan” dirinya dihujani  cibiran dan penghinaan luar biasa.

Momentum Lampung Viral “Dajjal”, benar-benar merupakan “mainan” yang menyedihkan dan  berbahaya  dilakukan oleh Arinal Djunaidi karena dapat menggerus popularitasnya  sebagai gubernur pada saat itu.

Arinal bergeming.  Ia tidak mempedulikan bullyan netizen terhadap dirinya.  Arinal Djunaidi  justru menikmati dan mengelolanya menjadi drama yang ia harapkan indah pada waktunya.

Jokowi Datang, Lampung Peroleh Anggaran Rp800 Miliar

Babak berikutnya, Presiden Joko Widodo datang. Kala itu, seharian Arinal mengawal dan mendampingi presiden untuk melihat langsung jalan rusak. Seharian pula,  Arinal dicibir oleh banyak kalangan.

‘Dilalah’ kunjungan Presiden Jokowi membawa berkah. Sesuatu yang indah yang diharap-harapkan tercetus dari mulut kepala negara. Jokowi siap menggelontorkan Rp800 miliar untuk menambah anggaran pembangunan jalan tahun 2023 yang telah dianggarkan sebesar Rp750 miliar.

Skenario yang dibangun Arinal, yakni mengelola  isu Lampung Viral “Dajjal” menjadi drama yang apik  diendus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.  Ketua Umum DPP Partai Golkar itu  blak-blakan membeberkan bahwa Arinal Djunaidi berhasil menjalankan politik Golkar  dan  mengelola isu Lampung Viral “Dajjal”,  sehingga menghasilkan Rp800 miliar dari  pemerintah pusat, meskipun Arinal Djunaidi harus mengorbankan diri secara pribadi dan jabatannya untuk dicaci maki jutaan netizen.

Arinal Terbuang dari Partainya Sendiri

Meskipun dipuji telah menjalankan Politik Partai Golkar, tidak lantas memuluskan Arinal Djunaidi untuk terus berteduh di bawah Partai Beringin. Karena pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Arinal Djunaidi sebagai salah satu kader terbaik Partai Golkar Lampung yang populer secara nasional berdasarkan survey DPP Partai Golkar, Gubernur Incumbent, Gubernur yang sukses dalam mengimplementasikan 33 Janji Kerja Gubernur Lampung tersebut “terbuang” dari partainya sendiri karena kepentingan elit partainya yang takut dengan “Raja Jawa” dengan mengorbankan kepentingan masyarakat Lampung yang bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Meski demikian, lagi-lagi Arinal Djunaidi beruntung. Terbuang dari partainya, Arinal Djunaidi  tetap maju bersama Sutono (Arjuno)  dalam Pilkada Lampung tahun 2024 bersama Koalisi Rakyat dan PDIP Perjuangan.

Banyak orang yang menganggap Arinal Djunaidi (Ketua DPD Partai Golkar Lampung) sebagai “pengkhianat” dan tidak loyal dengan kebijakan DPP Partai Golkar.  Ini adalah anggapan  keliru dan salah sama sekali. Justru  karena kepentingan elit Partai Golkar-lah yang menyebabkan Arinal Djunaidi mencari partai pengusung lain, yakni PDI Perjuangan.  Justru Partai Golkar-lah yang telah “memberangus” harapan  Arinal sekaligus harapan masyarakat Lampung  yang sungguh menginginkannya kembali memimpin Lampung untuk lima tahun ke depan.

Gairah Lanjutkan Pembangunan Kota Baru

Sekarang infrastruktur jalan di Lampung sudah lebih mantap.  Gairah melanjutkan pembangunan Kota Baru pada periode keduanya siap dilanjutkan bersama pasangannya Sutono (mantan Sekdaprov Lampung) yang berpengalaman dalam pemerintahan.

Pj Gubernur Samsudin sudah membuat sebuah rintisan, meramaikan Kota Baru dengan meresmikan Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Lampung. Samsudin juga telah memberi teladan  dengan “menumpang” ruangan di Kantor Dinas Perhubungan yang berada di lokasi sebelum Kebun PKK Agropark Provinsi Lampung di Sabah Balau, Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Sehingga perlu diluruskan bahwa Sabah Balau bukan Kota Baru.  Lokasi Kota Baru ada di Jati Agung, sementara Sabah Balau tempat Pj Gubernur berkantor  berada di Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Dan perlu dicatat bahwa infrastruktur bangunan kantor dan kelistrikan serta perangkat lainnya di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi di Kotabaru pun masih belum siap untuk digunakan.

Tabik pun nabik tabik…

*Penulis adalah Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD)
Lampung.

Catatan: Artikel diposting setelah melewati penyuntingan di sejumlah bagian namun tidak mengubah maksud penulisan aslinya.