Breaking News
Satbinmas Polres Tulang Bawang Berikan Imbauan Kamtibmas Kepada Pengunjung di Dua Lokasi Rekreasi Pada H+2 Lebaran 2024 Siehumas Polres Tulang Bawang Press Release No. 108/IV/H.U.M.6.1.1./2024/Siehumas. Jum’at tanggal 12 April 2024. *Satbinmas Polres Tulang Bawang Berikan Imbauan Kamtibmas Kepada Pengunjung di Dua Lokasi Rekreasi Pada H+2 Lebaran 2024* Satuan Pembinaan Masyarakat (Sat Binmas) Polres Tulang Bawang, Polda Lampung, memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat yang sudah mulai ramai mendatangi tempat rekreasi pada H+2 Lebaran 2024. Kegiatan pemberian imbauan kamtibmas ini berlangsung hari Jum’at (12/04/2024), pukul 09.30 WIB s/d pukul 11.30 WIB, di dua lokasi rekreasi berbeda di Kecamatan Menggala Timur, Kabupaten Tulang Bawang. “Hari ini bertepatan dengan H+2 Lebaran 2024 dan masih berlangsungnya Operasi Ketupat Krakatau 2024, saya bersama dengan dua personel Sat Binmas memberikan imbauan kamtibmas kepada para pengunjung di dua lokasi rekreasi yang sudah mulai ramai,” kata Kasat Binmas, AKP Mahbub Junaidi, SE, mewakili Kapolres Tulang Bawang, AKBP James H Hutajulu, SIK, SH, MH, MIK. Lanjutnya, lokasi rekreasi pertama yang kami datangi yakni di taman wisata cakat raya, Kampung Menggala, Kecamatan Menggala Timur. Di lokasi ini, kami mengingatkan kepada para pengunjung untuk selalu waspada agar tindak menjadi korban pencurian. Selain itu, agar ibu-ibu dan anak-anak tidak menggunakan perhiasan yang berlebihan saat berwisata agar tidak menjadi incaran para pelaku tindak pidana. Lokasi kedua yang kami datangi yakni waterboom taman bahagia, Kampung Cempaka Dalam, Kecamatan Menggala Timur. Di lokasi ini, kami mengingatkan agar para pengunjung tetap waspada sehingga tidak menjadi korban pencurian, dan kepada para orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya sehingga tidak terjadi peristiwa anak tenggelam akibat kelalaian dalam pengawasan. “Kehadiran petugas Polri yang berseragam dinas di lokasi rekreasi yang sudah mulai ramai pengunjungnya, sebagai bentuk pencegahan guna meminimalisir terjadinya tindak pidana baik itu pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pencurian kendaraan bermotor (curanmor) maupun aksi premanisme,” papar perwira dengan balok kuning tiga dipundaknya. Kasat Binmas menambahkan, lokasi-lokasi yang menjadi tempat rekreasi diprediksi akan semakin ramai pengunjungnya dimulai H+2 s/d H+4 Lebaran 2024 yang juga bertepatan dengan libur nasional dan libur anak-anak sekolah. “Kami dari Sat Binmas Polres Tulang Bawang, selalu mengimbau kepada masyarakat untuk tertib dalam berlalu lintas dan patuhi rambu-rambu lalu lintas, sehingga tercipta kamseltibcarlantas yang aman dan kondusif. Apabila menjadi korban tidak pidana segera melapor kantor Kepolisian terdekat atau bisa langsung menghubungi call center 110 yang bisa diakses selama 24 jam secara gratis,” imbuh AKP Junaidi. (*) Kasi Humas Polres Tulang Bawang Ipda Bastian, SH Twitter : @polrestubalpg Fb : Polres Tulang Bawang Ig : polrestulangbawang Yt : Polres Tulang Bawang Polda Lampung Gelar Rapat Lintas Sektoral Demi Menjamin Kesiapan Arus Balik Lancar dan Aman Arus Balik Lebaran 2024, Polda Lampung Ajak Pemudik Pakai Jalur Alternatif Pelabuhan Panjang – Ciwandan Skema Delaying sistem antisipasi arus balik lebaran 2024

Kemendagri Ingatkan Pemerintah Daerah untuk Lakukan Pelaporan Penerapan SPM Tahun 2023

Kencana Media, Jakarta – Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud mengatakan pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang dilaksanakan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diharapkan akan menjamin terwujudnya hak-hak individu masyarakat serta dapat menjamin akses untuk mendapatkan pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut disampaikan Restuardy saat membuka secara resmi rapat evaluasi pelaporan SPM Triwulan IV Tahun Anggaran 2023 yang diselenggarakan secara hybrid di Favehotel PGC Cililitan Jakarta.

Sebagai tindak lanjut amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, pada pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Laporan Penerapan SPM disampaikan Gubernur dan Bupati/Walikota dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan menggunakan aplikasi”, Ditjen Bina Pembangunan Daerah telah menyediakan web sistem pelaporan SPM berbasis web (e-SPM).

“Dengan adanya e-SPM ini, pemerintah daerah diharapkan akan lebih mudah dalam menyampaikan pelaporan data dan informasi yang akan menjadi bahan dalam melakukan monitoring dan evaluasi penerapan SPM,” terang Restuardy, dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (20/1),

Lebih lanjut, Restuardy menyampaikan bahwa saat ini pelaporan penerapan SPM sudah memasuki pelaporan e-SPM triwulan 4 Tahun 2023. Secara umum, e-SPM sudah berjalan dengan baik sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Pada Triwulan 1, pelaporan ditutup pada 5 Juli 2023, Triwulan 2 ditutup pada 5 Agustus 2023, dan Triwulan 3 ditutup pada 10 Oktober 2023. Hasil penginputan data pelaporan dilakukan evaluasi per triwulan melalui rapat, baik luring maupun daring.

Sementara itu, batas akhir penginputan laporan SPM pada 2023 Triwulan IV yaitu pada 20 Januari 2024. “Semoga menjadi perhatian bagi seluruh pemerintah daerah, khususnya bagi Biro/Bagian Tata Pemerintahan beserta perangkat daerah pengampu SPM untuk meningkatkan disiplin tepat waktu dalam pengisian aplikasi e-SPM,” tegas Restuardy.

Restuardy juga mengingatkan pemerintah daerah berkaitan dengan timeline terhadap e-SPM hasil laporan tahun 2023.

Selanjutnya, Restuardy menambahkan pada 9 Januari 2024 yang lalu, sudah dilaksanakan pra evaluasi pertama, dan hari ini dilaksanakan pra evaluasi kedua. Hal ini bertujuan mengoptimalkan daerah dalam melakukan inputting pelaporan e-SPM. Hasil akhir data inputting akan dilakukan evaluasi secara komprehensif dengan melibatkan seluruh Tim Penerapan SPM, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Selain itu, Sekber SPM Tingkat Pusat direncanakan akan melakukan pemberian penghargaan SPM Awards kepada daerah yang berkinerja terbaik tahun 2023.

“Saat ini, sebagian besar daerah masih berkonsentrasi terhadap penginputan indeks pencapaian SPM, sementara terdapat beberapa item lain yang harus diinput pada aplikasi e-SPM,” jelas Restuardy.

Melalui pertemuan ini, Restuardy meminta seluruh pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten, dan kota melakukan pengisian atau pelaporan pelaksanaan penerapan SPM Tahun 2023.

“Diharapkan hasil akhir realisasi rata-rata capaian penerapan SPM nasional pada tahun 2023 dapat mencapai nilai 80 yang merupakan target dalam dokumen RPJMN 2020-2024,” pungkas Restuardy.