JAKARTA – Dugaan pencemaran laut dan pesisir Lampung akibat kebocoran pipa minyak bawah laut milik PT Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) memicu aksi demonstrasi mahasiswa di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Massa yang tergabung dalam Front Rakyat dan Mahasiswa Madani Seluruh Indonesia (Formmasi) mendatangi kantor PHE OSES dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Mereka mendesak Pertamina bertanggung jawab atas dugaan pencemaran limbah hitam menyerupai aspal dan oli yang disebut telah berulang kali mencemari perairan Lampung.
Wilayah Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, disebut menjadi salah satu kawasan dengan dampak pencemaran paling parah.
Sekretaris Jenderal Formmasi, David, mengatakan persoalan pencemaran tersebut bukan kejadian baru. Menurut dia, limbah minyak diduga telah mencemari laut Lampung sejak 2020 dan terus berulang hingga berdampak terhadap ekosistem pesisir, termasuk kawasan mangrove.
“Setidaknya sejak tahun 2020, limbah mirip aspal tersebut terus keluar dan mencemari laut kami. Bahkan bukan hanya laut, ekosistem mangrove juga ikut rusak akibat pencemaran ini,” kata David dalam orasinya di depan kantor PHE OSES.
Pipa Berusia Puluhan Tahun Disorot
Formmasi menilai penanganan pencemaran tidak boleh berhenti pada kegiatan pembersihan limbah yang muncul di permukaan laut. Mereka menduga persoalan mendasar justru terletak pada kondisi infrastruktur pipa minyak bawah laut yang telah beroperasi selama puluhan tahun.
David menyebut sejumlah pipa diperkirakan telah berusia 40 hingga 60 tahun. Kondisi tersebut, menurut Formmasi, perlu mendapat pemeriksaan menyeluruh karena korosi akibat paparan air laut berpotensi melemahkan material pipa dan meningkatkan risiko kebocoran.
Mereka mempertanyakan langkah perbaikan yang selama ini dilakukan PHE OSES. Sebab, apabila sumber kebocoran tidak ditangani, kegiatan pembersihan hanya akan menjadi solusi sementara, sementara ancaman pencemaran terus membayangi perairan dan masyarakat pesisir.
Formmasi juga menyoroti pelibatan nelayan lokal dalam proses pembersihan limbah di tengah laut. Bagi mereka, nelayan semestinya tidak terus-menerus dibebani pekerjaan penanggulangan dampak pencemaran, sementara penyebab utama kebocoran belum dipastikan terselesaikan.
Atas kondisi tersebut, massa mendesak PHE OSES melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jaringan pipa bawah laut, menghentikan sumber pencemaran, serta memulihkan ekosistem laut dan pesisir yang terdampak.
KLH Didesak Tempuh Jalur Pidana dan Perdata
Setelah sekitar satu jam berunjuk rasa di kantor PHE OSES, massa kemudian bergerak menuju Gedung Kementerian Lingkungan Hidup.
Di hadapan KLH, Formmasi mendesak aparat Penegakan Hukum (Gakkum) tidak berhenti pada pengawasan maupun sanksi administratif. Mereka meminta dugaan pencemaran tersebut ditindaklanjuti melalui penyelidikan dan penegakan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ketua Formmasi, Sah, menilai dugaan pencemaran yang berulang dan berdampak terhadap lingkungan serta mata pencaharian masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah.
“Pencemaran ini sudah terjadi berulang kali dan berdampak luas terhadap lingkungan hidup serta mata pencaharian masyarakat. Kondisi ini telah memenuhi unsur untuk diajukan gugatan perdata ganti rugi dan pemulihan ekosistem, serta penegakan hukum pidana lingkungan tanpa perlu memperdebatkan ada atau tidaknya niat jahat (mens rea),” tegas Sah.
Formmasi meminta KLH mengusut penyebab kebocoran, memeriksa tanggung jawab perusahaan, menghitung kerugian ekologis, serta memastikan pemulihan lingkungan dilakukan secara menyeluruh.
Mereka juga menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada langkah konkret dari perusahaan dan pemerintah.
“Kami akan kembali turun ke jalan pekan depan dan pekan-pekan selanjutnya sampai ada kepastian penanganan substantif,” ujar Sah.
Aksi ini menjadi peringatan bahwa persoalan pencemaran laut Lampung tidak cukup diselesaikan dengan mengangkat limbah yang terlihat di permukaan. Sumber pencemaran, dampak ekologis, dan tanggung jawab pihak terkait harus diusut secara terbuka.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan atau tanggapan resmi dari pihak PHE OSES maupun KLH terkait tuntutan Formmasi tersebut.(*)
