Kencanamedianews.com — Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, membuka Rapat Koordinasi Bidang Kesehatan yang membahas pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG), skrining thalasemia, serta optimalisasi keaktifan peserta BPJS Kesehatan. Kegiatan berlangsung di Balai Keratun, Komplek Kantor Gubernur Lampung, Bandarlampung, Rabu, 12 November 2025.
Dalam arahannya, Wagub Jihan menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung untuk memperkuat upaya pencegahan penyakit melalui deteksi dini. Ia menyampaikan bahwa paradigma pembangunan kesehatan kini harus bergeser dari penanganan penyakit menuju upaya promotif dan preventif.
“Kita harus beralih dari paradigma mengobati yang sakit menjadi menjaga masyarakat tetap sehat. Fokus utama adalah pencegahan dan deteksi dini,” ujar Wagub Jihan.
Ia menjelaskan bahwa Program Cek Kesehatan Gratis merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang memberikan akses pemeriksaan kesehatan gratis untuk seluruh kelompok usia. Program ini menjadi pintu masuk bagi deteksi dini penyakit kronis sekaligus wadah integrasi skrining thalasemia.
Menurut Wagub Jihan, thalasemia merupakan penyakit genetik yang sangat membebani pembiayaan kesehatan. “Satu anak dengan thalasemia mayor dapat membutuhkan biaya hingga Rp350–400 juta per tahun. Karena itu, skrining lebih efektif dilakukan sedini mungkin,” jelasnya.
Indonesia saat ini mencatat 3–10 persen penduduk sebagai pembawa sifat thalasemia beta. Dengan angka kelahiran sekitar 20 persen, diperkirakan 2.500 bayi thalasemia mayor lahir setiap tahun. Tanpa pencegahan, angka ini akan terus meningkat.
Skrining thalasemia akan diintegrasikan ke dalam kegiatan CKG di sekolah, masyarakat umum, dan komunitas. Pemeriksaan awal dilakukan di Puskesmas melalui pengecekan hemoglobin (Hb), dan bila ditemukan indikasi kelainan, peserta dapat dirujuk ke rumah sakit untuk pemeriksaan lanjutan menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan.
Selain isu skrining, Wagub Jihan juga menyoroti masih rendahnya capaian imunisasi di sejumlah daerah Lampung serta pelaporan melalui aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) yang dinilai belum optimal. Ia meminta Dinas Kesehatan kabupaten/kota meningkatkan pengawasan agar target imunisasi dapat tercapai.
Pada kesempatan tersebut, Wagub Jihan menyampaikan bahwa cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Provinsi Lampung telah mencapai 98,16 persen per Oktober 2025. Namun demikian, tingkat keaktifan peserta BPJS Kesehatan baru mencapai 70,29 persen. Ia mendorong sinergi pemerintah daerah, dunia usaha, dan BPJS untuk mengaktifkan kembali peserta yang menunggak.
“Pemerintah pusat telah menyiapkan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan mulai November 2025. Ini momentum masyarakat untuk kembali aktif,” ujarnya.
Wagub Jihan juga meminta Dinas Kesehatan dan rumah sakit daerah menyisir data peserta yang tidak aktif serta memastikan bahwa penerima Bantuan Iuran (PBI) sesuai dengan kriteria, agar pembiayaan lebih tepat sasaran.
Lebih jauh, ia berharap capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan meningkat pada 2026, khususnya terkait penanganan tuberkulosis, imunisasi, dan eliminasi malaria. Wagub menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Lampung.
Rapat koordinasi tersebut diikuti kepala dinas kesehatan kabupaten/kota, direktur rumah sakit daerah, serta Kepala BPJS Kesehatan Provinsi Lampung, dan membahas strategi penguatan pelayanan kesehatan preventif dalam berbagai lini pelayanan.