Kencanamedianews.com — Pemerintah Provinsi Lampung bersama Forum Investasi Lampung (FOILA) menggelar Lampung Economic and Investment Forum (LEIF) 2025 di Ballroom Hotel Pullman, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Forum ini menjadi ajang strategis untuk memperkuat promosi investasi daerah, mendorong hilirisasi komoditas unggulan, serta memperkenalkan potensi Lampung sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Jihan Nurlela, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epyanto, perwakilan Kementerian Investasi/BKPM, Ketua DPRD Provinsi Lampung, para project owner proyek strategis, serta 58 calon investor dari berbagai negara. Kehadiran investor mancanegara ini dinilai sebagai bukti meningkatnya minat dan kepercayaan internasional terhadap ekonomi Lampung.
Dalam paparannya, Gubernur Rahmat menegaskan bahwa Lampung siap menjadi pusat hilirisasi lima komoditas strategis: kelapa, kopi, lada, ubi kayu, dan udang. Dengan PDRB tahun 2024 mencapai Rp483,8 triliun—peringkat keempat tertinggi di Sumatera—Lampung membuka peluang besar bagi investor untuk masuk ke sektor pangan, energi baru terbarukan, dan pariwisata berkelanjutan.
Gubernur juga menekankan fokus pembangunan ekonomi daerah pada peningkatan nilai tambah komoditas melalui penguatan industri pengolahan di dalam daerah. Strategi ini disebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah pusat dalam memperkuat hilirisasi dan kemandirian ekonomi.
Rangkaian LEIF 2025 yang didukung Bank Indonesia Lampung turut menghadirkan pameran proyek-proyek investasi unggulan dan sesi dialog langsung antara calon investor dan project owner. Forum ini menjadi ruang interaktif untuk membahas peluang kerja sama, skema pembiayaan, serta model investasi di sektor prioritas Lampung. “Dengan lokasi strategis dan kapasitas pelabuhan yang baik, Lampung kami yakini siap untuk pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Bimo Epyanto.
Dukungan juga datang dari Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, yang menilai kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan UMKM sangat penting dalam membangun rantai nilai investasi daerah. “Jika ingin berinvestasi pada komoditas pangan dan energi baru terbarukan, Lampung merupakan pilihan tepat,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Pemprov Lampung memamerkan 11 proyek investasi unggulan, di antaranya Kemiling Agripark, Bakauheni Harbour City, Floating Solar Power Plant, Starch Amilum Excipients, Kawasan Kota Baru, Sebalang Port, Betan Subing Terminal & Double Track Railway, Batu Tumpang Tourism, Rajabasa Dharmacity, Way Kanan Industrial Park, serta Gunung Tiga Geothermal Power Plant. Pemerintah juga membuka peluang investasi pada aset-aset strategis daerah berprospek jangka panjang di sektor pariwisata, energi, dan industri pengolahan.
Sebagai langkah konkret, kegiatan ini menghasilkan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Pemprov Lampung dan PT Bakrie Power untuk rencana investasi energi baru terbarukan. Langkah tersebut menjadi sinyal kuat komitmen daerah dalam memperkuat sektor energi hijau sesuai agenda transisi energi nasional.
Dalam sesi dialog, Gubernur Rahmat juga menanggapi isu efisiensi anggaran terkait kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Ia menegaskan pemotongan TKDD bukan bentuk pengurangan anggaran daerah, tetapi perubahan mekanisme pengelolaan oleh pemerintah pusat. Ia mengakui Lampung bukan provinsi dengan APBD besar karena tidak memiliki sektor tambang dan dana bagi hasil, sehingga selama ini bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, dan perdagangan.
Dari total PDRB Rp483,8 triliun, hanya sekitar Rp32 triliun atau 6 persen yang bersumber dari anggaran pemerintah. Separuhnya digunakan untuk belanja pegawai. Karena itu, Lampung mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor usaha dan peningkatan nilai tambah. “Kami ingin menjadikan Lampung sebagai kawasan yang ramah investasi dan memiliki arah pembangunan yang jelas,” ujar Gubernur.
Gubernur juga menyoroti pentingnya peningkatan produktivitas pertanian. Meski pertumbuhan mencapai 5 persen, produktivitas tanaman pangan Lampung masih setengah dari Vietnam. Pemerintah menargetkan peningkatan signifikan dalam tiga hingga lima tahun melalui program hilirisasi dan modernisasi pertanian.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan hilirisasi membutuhkan dukungan investor. “Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. BUMD dan BUMN pun terbatas. Karena itu, kami membutuhkan mitra investasi untuk membangun hilirisasi di Lampung,” ujarnya. Dalam lima tahun ke depan, Lampung menargetkan tercapainya hilirisasi penuh terhadap komoditas strategis serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Melalui LEIF 2025, Pemprov Lampung berharap terjalin sinergi nyata antara pemerintah, pelaku usaha, dan investor global guna mempercepat transformasi ekonomi hijau serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. “Forum ini bukan hanya tentang investasi, tetapi tentang bagaimana Lampung berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia,” tutup Gubernur Rahmat.