Kencanamedianews.com — Provinsi Lampung menorehkan capaian positif dengan menempati peringkat empat nasional sebagai provinsi dengan inflasi terendah secara year-on-year (YoY), berdasarkan data terkini Badan Pusat Statistik per 1 Oktober 2025.
Inflasi Lampung tercatat 1,17%, berada di bawah target inflasi nasional yang dipatok pada rentang 1,5–3,5%, menjadi indikator keberhasilan daerah dalam mengendalikan harga dan menjaga stabilitas ekonomi.
Capaian itu disampaikan secara langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah 2025 yang digelar Senin (13/10/2025).
Rapat ini juga dirangkaikan dengan pembahasan higienitas pengolahan pangan hewan ternak serta evaluasi dukungan daerah dalam Program 3 Juta Rumah, diikuti oleh Pemerintah Provinsi Lampung secara virtual melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan (Ekubang), Bani Ispriyanto, dari Command Center Kominfotik Lampung.
Dalam paparannya, Tito menyebut komoditas penyumbang utama inflasi nasional secara YoY meliputi emas perhiasan, cabai merah, bawang merah, beras, dan daging ayam ras.
Ia menyoroti cabai merah sebagai komoditas yang perlu ditangani secara terpadu, khususnya di daerah dengan inflasi tinggi.
“Ke depan, distribusi dan produksi cabai merah harus diperkuat agar harga lebih stabil dan merata,” ujar Tito.
Tito juga menekankan, kenaikan harga daging ayam ras perlu terukur untuk melindungi peternak, namun tidak boleh lepas kendali.
“Boleh naik untuk melindungi peternak, tapi jangan sampai tidak terkendali,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah daerah menciptakan alternatif instrumen investasi agar masyarakat tidak hanya bertumpu pada emas.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa pada Minggu kedua Oktober 2025, sebanyak 17 provinsi mengalami kenaikan IPH, sementara 21 provinsi mengalami penurunan, termasuk Lampung.
Lampung mencatat penurunan IPH -0,04% (month-to-month), dengan penopang utama penurunan berasal dari beras, bawang merah, dan tepung terigu.
“Mayoritas penurunan IPH di berbagai provinsi disumbang oleh beras dan bawang merah, serta cabai rawit di beberapa daerah,” jelas Amalia.
Pada sesi pembahasan pangan hewan, Agung Suganda selaku Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mendorong percepatan sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan pembinaan sanitasi rumah potong hewan (RPH), baik ruminansia maupun unggas.
Senada, ia menekankan pemanfaatan RPH sebagai potensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mempercepat peningkatan layanan dan standar kebersihan.
Pemerintah daerah juga diminta menjadikan sertifikasi NKV sebagai prioritas pembinaan, dengan pedoman Permentan 11/2020, merujuk pada Surat Edaran Mendagri Nomor 100.4.4.1/1627/SJ tentang pengelolaan RPH.
Dalam evaluasi dukungan Program 3 Juta Rumah, Imran dari Kementerian PKP merekomendasikan pemerintah daerah agar:
-
mengimplementasikan pembebasan Bea PBG dan BPHTB bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),
-
mengalokasikan anggaran renovasi RTLH pada APBD Perubahan 2025, dan
-
mendorong kabupaten/kota menganggarkan perbaikan RTLH dalam RAPBD 2026–2029, termasuk dalam APBDes.
Pada penutupan rapat, Pemerintah Provinsi Lampung menyatakan optimistis tren pengendalian inflasi dan perluasan dukungan program strategis nasional akan terus diperkuat melalui sinergi lintas sektor, demi kesejahteraan masyarakat serta pembangunan daerah yang berkelanjutan.