Kencanamedianews.com — Wakil Gubernur Lampung menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2025 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Balai Kartini, Jakarta, Jumat (10/10/2025).
Rakornas bertema “Memperkuat Ketahanan Ekonomi Nasional Melalui Peningkatan Akses Keuangan Daerah” itu dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.
Forum strategis ini menjadi ajang sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan lembaga jasa keuangan guna mempercepat inklusi keuangan yang berkeadilan di seluruh Indonesia.
Wagub menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung dalam mendorong akses pembiayaan formal hingga ke pelosok, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor produktif.
“Perluasan akses keuangan bukan hanya soal pertumbuhan ekonomi, tetapi juga jembatan menurunkan kesenjangan dan memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
Lampung sendiri telah mematok target inklusi keuangan jangka panjang dalam RPJPD 2025–2045, yakni 85,5% di 2025 dan melonjak hingga 97,2% pada 2045.
Sektor pertanian yang menopang sekitar 27% PDRB Lampung menjadi fokus utama, mengingat masih terbatasnya akses pembiayaan formal bagi petani, koperasi, hingga usaha tani skala kecil.
Narasi pembangunan daerah bertajuk “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” pun terus dikedepankan, dengan penekanan pada pertumbuhan yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.
Dalam kesempatan yang sama, Menko Airlangga Hartarto menekankan bahwa pemerataan akses keuangan adalah bagian dari mandat keadilan sosial, bukan sekadar urusan administratif.
Ia mendorong kepala daerah untuk memetakan dan mengangkat potensi UMKM agar semakin banyak yang “naik kelas” dengan pembiayaan perbankan maupun lembaga keuangan syariah.
“Ekonomi daerah akan tumbuh lebih cepat jika akses pembiayaan makin luas. Ini berdampak langsung pada stabilitas makro dan ketahanan ekonomi nasional,” tegasnya.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, inklusi keuangan Indonesia sudah mencapai 92,74%, tetapi literasi keuangan baru 66,64%, masih ada gap 26,1 poin yang perlu dikejar lewat edukasi dan pemberdayaan berbasis komunitas.
Pemerintah juga mencatat capaian Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) dengan 58,32 juta rekening (87,75% pelajar)—dan ditargetkan menyentuh 98% pada 2027.
Airlangga pun mendorong TPAKD di seluruh Indonesia ambil peran besar dalam program prioritas nasional: Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, PLTS Desa, kedaulatan pangan, hingga energi bersih lewat ekosistem pembiayaan konvensional dan syariah.
“Saya mengapresiasi TPAKD yang kini sudah terbentuk di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Harapan saya, TPAKD jadi motor nyata transformasi ekonomi di daerah menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.