Kencanamedianews.com – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela meminta seluruh pemangku kepentingan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama melalui optimalisasi personel, peralatan pemadam, sumber air, serta sistem koordinasi di wilayah rawan kebakaran.
Menurut Jihan, upaya penanganan kebakaran setelah titik api muncul selama ini relatif berjalan baik. Namun, langkah pencegahan dan mitigasi sebelum kebakaran terjadi masih perlu diperkuat untuk menekan risiko meluasnya kebakaran.
“Sebetulnya kita mempunyai respons fire suppression. Fire suppression-nya itu masih lebih baik daripada fire prevention. Artinya bagaimana kita menangani kebakaran pada saat titik api sudah muncul itu sebetulnya kita sudah bisa menangani dengan respons yang cukup cepat, tetapi bagaimana penanggulangan atau mitigasi sebelum titik api itu muncul, ini yang perlu kita kuatkan sama-sama,” ujar Jihan.
Hal tersebut disampaikan Jihan dalam Rapat Koordinasi Kesiapsiagaan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi Lampung di Ruang Pusdalops Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung, Rabu (26/8/2026).
Rapat tersebut melibatkan BPBD, BMKG, TNI, Polri, Basarnas, pemerintah daerah, balai teknis, perusahaan, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.
Jihan mengatakan, penguatan kesiapsiagaan menjadi penting karena Lampung tengah menghadapi musim kemarau. Berdasarkan paparan BMKG dalam rapat, periode Agustus hingga Oktober perlu diwaspadai karena kondisi kering berpotensi meningkatkan kemunculan titik panas.
Karena itu, ia meminta BPBD Provinsi Lampung bersama instansi terkait menyusun pemetaan terpadu yang menghubungkan zona rawan kebakaran dengan ketersediaan personel, peralatan, dan sumber air.
Pemetaan tersebut harus mencakup seluruh unsur yang dapat dikerahkan, baik dari pemerintah maupun instansi terkait dan masyarakat. Data yang tersedia juga perlu menunjukkan jenis, jumlah, serta lokasi peralatan agar petugas dapat segera mengerahkan sarana terdekat ketika kebakaran terjadi.
Selain itu, akses menuju sumber air menjadi perhatian penting, terutama di kawasan dengan tingkat kerawanan tinggi.
Jihan meminta Dinas PSDA, Balai Besar Wilayah Sungai, dan BPBD segera memetakan embung, kanal, serta sumber air lainnya. Pemetaan juga harus memuat jalur masuk, jalur alternatif, titik kumpul, dan kendaraan yang dapat digunakan untuk menjangkau lokasi kebakaran.
“Mulai dari hari ini untuk setiap zona merah, kita harus ketahui jalur masuk airnya, jalur alternatifnya, kemudian titik kumpulnya, sumber air terdekat, dan kendaraan yang bisa digunakan untuk lokus-lokus tersebut. Jangan ketika api muncul kita bingung cari air di mana,” tegasnya.
Menurut Jihan, pemetaan tersebut diperlukan karena sejumlah wilayah rawan memiliki kondisi geografis yang menyulitkan penanganan. Kawasan gambut, misalnya, membutuhkan penanganan khusus karena api dapat menjalar di bawah permukaan tanah tanpa terlihat secara langsung.
Ribuan Hektare Lahan Terbakar
Berdasarkan data BPBD Provinsi Lampung, hingga 25 Agustus 2026 tercatat 194 titik panas di Lampung. Rinciannya, 28 titik memiliki tingkat kepercayaan tinggi, 164 titik sedang, dan dua titik rendah. Sebarannya terkonsentrasi di wilayah utara, timur, dan tengah yang mencakup 11 kabupaten.
Pada 26 Agustus 2026 hingga pukul 08.20 WIB, BPBD kembali mencatat 47 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah dan tiga titik dengan tingkat kepercayaan sedang. Dalam pembaruan tersebut, belum terdeteksi titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi.
Kepala BPBD Provinsi Lampung Rudy Sjawal Sugiarto mengatakan, kondisi kemarau masih berpotensi berlangsung hingga Oktober 2026, terutama di wilayah utara, timur, dan tengah Lampung.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Kehutanan per 25 Agustus 2026, luas lahan terbakar di Lampung mencapai sekitar 4.800 hektare.
Kondisi tersebut turut menjadi perhatian di kawasan Taman Nasional Way Kambas (TNWK). Kepala Balai TNWK MHD. Zaidi, S.Hut., M.A.P., menyampaikan bahwa dalam beberapa hari terakhir terjadi sejumlah kebakaran di kawasan konservasi tersebut.
Pada 21–22 Agustus 2026, kebakaran terjadi di wilayah Desa Braja Harjosari dengan luas area terbakar mencapai 673,4 hektare. Api berhasil dipadamkan pada 22 Agustus melalui operasi gabungan yang melibatkan sekitar 250 personel.
Personel tersebut terdiri atas petugas TNWK, TNI, Polri, pemerintah daerah, masyarakat peduli api, masyarakat mitra polhut, kelompok tani hutan, dan warga di sekitar kawasan.
Kebakaran kembali terjadi pada 23 Agustus di Desa Braja Luhur dengan luas area terbakar sekitar 123 hektare. Zaidi menjelaskan, vegetasi yang terbakar umumnya berupa alang-alang, sedangkan hutan primer dan sekunder belum terdampak.
“Vegetasi kawasan terbakar pada umumnya adalah alang-alang. Jadi alhamdulillah sampai saat ini hutan primer maupun hutan sekunder kita belum ada yang terbakar,” kata Zaidi.
Kebakaran lainnya terjadi pada 24 Agustus di kawasan Resort Rantau Jaya, Lampung Tengah. Api berhasil dipadamkan dalam waktu sekitar tiga hingga empat jam dengan luas area terbakar sekitar 6,2 hektare.
Keterbatasan Air dan Peralatan Jadi Kendala
Zaidi mengungkapkan, penanganan kebakaran di kawasan TNWK menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan sumber air dan sulitnya akses menuju lokasi.
Di sejumlah titik, sungai dan rawa di dalam kawasan mulai mengering sehingga menyulitkan petugas mendapatkan air untuk pemadaman. Lokasi kebakaran terbaru juga tidak dapat dijangkau kendaraan seperti mobil *double cabin*.
Petugas harus menyeberangi sungai dan berjalan kaki untuk mencapai titik api. Kondisi cuaca yang kering disertai angin kencang turut mempercepat pergerakan api di vegetasi alang-alang.
Keterbatasan sarana pemadaman juga menjadi persoalan. Dari tujuh mesin pompa yang dimiliki TNWK, hanya dua yang dalam kondisi baik. Bahkan, saat penanganan kebakaran terbaru, hanya satu mesin yang dapat digunakan.
TNWK juga memiliki lima kendaraan roda empat dan tujuh sepeda motor. Namun, hanya tiga dari lima kendaraan roda empat yang dapat dioperasikan untuk mendukung penanggulangan kebakaran.
“Kita punya 44 personel polhut untuk luasan 125.000 hektare. Yang kita punya 17 personel Manggala Agni. Nah ini juga dengan peralatan seadanya, dan APD-nya juga kurang memadai,” ujar Zaidi.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat dukungan lintas instansi menjadi sangat penting. Ia mengapresiasi pembentukan posko bersama serta dukungan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung, termasuk bantuan helikopter *water bombing* untuk pembasahan dan pendinginan kawasan.
Selain faktor alam, TNWK juga mengidentifikasi sejumlah aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Di antaranya pengambilan rumput oleh masyarakat di dalam kawasan, perburuan ilegal yang menggunakan api untuk menarik satwa, serta pembukaan jalur akses dengan cara membakar vegetasi bawah.
Untuk mencegah kejadian serupa, TNWK meningkatkan patroli dan deteksi dini bersama TNI dan Polri. Penegakan hukum juga diperkuat, termasuk terhadap aktivitas perburuan ilegal yang dinilai berkaitan dengan kejadian kebakaran di sejumlah lokasi.
Zaidi turut mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat serta penyediaan alternatif pakan ternak agar warga tidak perlu mengambil rumput dengan cara membakar kawasan. Sosialisasi juga diperlukan untuk mencegah pembakaran lahan di sekitar taman nasional yang berpotensi merembet ke dalam kawasan konservasi.
Dua Helikopter Dikerahkan, OMC Berlangsung hingga 30 Agustus
Dalam rapat tersebut, BPBD melaporkan dukungan operasi modifikasi cuaca (OMC) dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang berlangsung pada 25–30 Agustus 2026 untuk tahap pertama. Operasi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya apabila masih diperlukan untuk mendukung mitigasi karhutla.
Selain OMC, Lampung memperoleh bantuan dua helikopter *water bombing* dari BNPB yang disiagakan di Bandara Radin Inten II.
Salah satu helikopter telah melaksanakan satu kali *sortie* dengan 17 kali penyiraman di wilayah Karang Anyar. Selanjutnya, helikopter tersebut diarahkan untuk membantu pembasahan dan pendinginan kawasan Taman Nasional Way Kambas.
Jihan mengapresiasi dukungan pemerintah pusat tersebut. Namun, ia berharap Lampung dapat memiliki helikopter *water bombing* yang ditempatkan secara permanen atau disiagakan di wilayah setempat.
Menurutnya, keberadaan helikopter yang selalu tersedia akan mempercepat penanganan kebakaran, terutama di kawasan yang sulit dijangkau melalui jalur darat.
Jihan juga meminta seluruh unsur bekerja dalam satu sistem komando dengan memanfaatkan Pusdalops BPBD sebagai pusat informasi dan koordinasi. Hasil rapat diharapkan menghasilkan pemetaan yang jelas mengenai ketersediaan personel, peralatan, sumber air, serta prosedur operasional standar (SOP).
Melalui penguatan langkah pencegahan, kesiapan sarana dan prasarana, serta koordinasi lintas instansi, penanganan karhutla di Lampung diharapkan dapat dilakukan lebih cepat dan terukur.
Upaya tersebut juga diharapkan mampu menekan perluasan kebakaran sekaligus melindungi masyarakat, kesehatan, aktivitas ekonomi, dan kelestarian ekosistem dari dampak karhutla.












