Kencanamedianews.com – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong penguatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan berbagai pihak untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah, khususnya sampah organik dari pasar yang berpotensi diolah menjadi pupuk organik.
Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela saat menerima audiensi Yayasan Muda Inspirasi Restorasi Zakat Alam Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (18/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Ketua Yayasan Muda Inspirasi Restorasi Zakat Alam Provinsi Lampung, Adyanta Karo Karo, memaparkan program pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik yang diharapkan dapat membantu mengurangi timbunan sampah sekaligus mendukung sektor pertanian.
Adyanta menjelaskan, sekitar 61 persen sampah merupakan sampah organik, seperti sisa sayuran dan buah, makanan, daun, kayu, serta bahan organik lainnya. Sampah tersebut dinilai memiliki potensi untuk diolah menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Program yang kami buat ini berkaitan dengan program pemerintah pusat tentang ketahanan pangan. Dengan adanya pupuk organik ini, mungkin bisa menunjang hasil pertanian yang ada di Lampung,” ujar Adyanta.
Saat ini, yayasan telah menguji coba pengolahan sampah pasar di Desa Fajar Baru, Kabupaten Lampung Selatan. Sampah yang dikumpulkan dari Pasar Jatimulyo dicacah, kemudian difermentasi dengan tambahan bahan organik lainnya, seperti kotoran hewan dan limbah kelapa muda.
Menurut Adyanta, salah satu tantangan yang dihadapi adalah sampah pasar masih banyak yang langsung dibawa ke tempat pemrosesan akhir tanpa melalui pemilahan dan pengolahan. Proses pemilahan secara manual juga membutuhkan waktu sehingga sampah organik kerap lebih dahulu membusuk sebelum dapat dimanfaatkan.
Karena itu, pihaknya berharap adanya dukungan pemerintah dalam penyediaan bahan baku sampah pasar, distribusi pupuk organik, serta pengembangan produk agar dapat dimanfaatkan lebih luas.
Ia berharap Dinas Lingkungan Hidup dapat membantu menjembatani pasokan sampah organik dari pasar, sementara Dinas Perindustrian dan Perdagangan mendukung akses distribusi produk. Adapun Dinas Pertanian diharapkan dapat membantu mendorong pemanfaatannya di sektor pertanian.
Selain itu, Adyanta mengusulkan penguatan edukasi dan pemilahan sampah sejak dari sumbernya. Pasar, menurutnya, dapat menyediakan wadah terpisah untuk sampah organik dan anorganik sehingga proses pengolahan menjadi lebih efektif.
Pemprov Siap Fasilitasi Kerja Sama dengan Daerah
Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mengapresiasi inisiatif yayasan dan komunitas yang turut berupaya mengatasi persoalan sampah di Lampung.
“Pada prinsipnya kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan teman-teman, baik dari organisasi, yayasan, aktivis lingkungan dan lain sebagainya yang membantu mengelola sampah Lampung yang memang menjadi persoalan yang luar biasa,” ujar Jihan.
Namun, ia menjelaskan bahwa pengelolaan sampah di pasar menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Lampung tidak dapat secara langsung mengarahkan seluruh pasokan sampah pasar kepada satu yayasan atau perusahaan.
Menurut Jihan, pemerintah provinsi dapat berperan dalam memfasilitasi komunikasi dan mempertemukan yayasan dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.
“Kami bisa mengorkestrasi, merekomendasikan, atau memediasi. Kami tidak bisa serta-merta secara penuh mengarahkan suplai harus kepada satu yayasan atau perusahaan karena secara aturan kewenangannya berada di bawah kabupaten/kota,” jelasnya.
Pemprov Lampung, lanjutnya, akan mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melihat peluang kerja sama dalam mengembangkan pengolahan sampah organik menjadi pupuk. Langkah tersebut dinilai berpotensi mengurangi timbunan sampah sekaligus mendukung kebutuhan sektor pertanian.
Terkait pemasaran pupuk organik, Jihan menyebut pihaknya akan mengomunikasikan peluang distribusi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Meski demikian, penerimaan produk oleh masyarakat tetap bergantung pada kualitas, manfaat, dan minat konsumen.
Ia juga menyampaikan adanya program Pupuk Hayati Cair (PHC) yang diintegrasikan dalam Program Desa KIMUJA dan telah menjangkau sekitar 1.300 titik desa. Pengembangan maupun adopsi inovasi dari yayasan dapat didiskusikan lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik dan ketersediaan bahan baku di setiap daerah.
DLH Siapkan Sosialisasi, Dinas Pertanian Dorong Uji Coba
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung Riski Sofyan menyatakan pihaknya siap mendukung pengembangan program tersebut melalui sosialisasi kepada pemerintah kabupaten/kota.
Menurut Riski, sosialisasi dapat dilakukan secara daring agar pemerintah daerah mengetahui proses pengolahan, potensi manfaat, serta peluang kerja sama yang dapat dikembangkan di wilayah masing-masing.
“Kami bisa melakukan sosialisasi kepada kabupaten/kota melalui Zoom mengenai program dari yayasan ini. Kalau bisa, ketika sosialisasi sudah ada salah satu contoh pilot yang sudah dijalankan di Lampung Selatan,” kata Riski.
Ia juga mengundang pihak yayasan untuk melakukan peninjauan lapangan bersama DLH Provinsi Lampung. Kegiatan tersebut diperlukan untuk melihat langsung proses pengolahan dan peralatan yang digunakan, sehingga hasilnya dapat menjadi bahan informasi bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya.
Riski menilai peluang pengembangan pengolahan sampah masih terbuka luas, mengingat volume sampah pasar di sejumlah daerah cukup tinggi dan belum seluruhnya dikelola secara optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Provinsi Lampung Elvira Umihanni mengatakan pupuk organik hasil pengolahan sampah pasar berpotensi dikembangkan. Namun, efektivitasnya perlu diuji untuk mengetahui pengaruh terhadap pertumbuhan dan hasil produksi tanaman.
“Uji efektivitas ini seperti demplot, untuk melihat sejauh mana efektivitas produk terhadap kebutuhan pertanaman. Kalau tidak dijual, mungkin polanya bisa melalui pemberdayaan,” ujar Elvira.
Ia menyarankan agar uji coba di Desa Fajar Baru melibatkan kelompok tani atau kelompok wanita tani (KWT). Dengan demikian, pupuk dapat langsung diaplikasikan pada tanaman dan hasilnya dievaluasi sebagai dasar pengembangan lebih lanjut.
Elvira menambahkan, pengolahan sampah pasar menjadi pupuk organik dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu daerah mengatasi persoalan sampah, terutama di pasar-pasar yang belum menerapkan pemilahan secara optimal.
Menutup audiensi, Jihan menegaskan bahwa Pemprov Lampung akan terus membuka ruang kolaborasi antara pemerintah, yayasan, komunitas, dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap persoalan lingkungan.
“Kami bisa memediasi teman-teman di kabupaten/kota untuk bisa bertemu dengan yayasan atau organisasi lain yang memiliki concern terhadap isu sampah. Sudah ada langkah-langkah baik dari luar pemerintah yang ingin bekerja sama, dan tentu harus kita dorong agar bisa diterima oleh pihak yang memang memiliki kewenangan,” pungkasnya.












