Pemprov dan DPRD Lampung Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2026, Belanja Daerah Naik Rp74,66 Miliar

Kencanamedianews.com – Pemerintah Provinsi Lampung bersama DPRD Provinsi Lampung menyepakati Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026. Dalam kesepakatan tersebut, belanja daerah direncanakan meningkat sekitar Rp74,66 miliar, sementara proyeksi pendapatan daerah mengalami penurunan sekitar Rp19,67 miliar.

Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan oleh Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung di Ruang Sidang DPRD, Jumat (7/8/2026).

Dalam sambutannya, Jihan mengatakan perubahan KUA dan PPAS merupakan bagian dari siklus pengelolaan keuangan daerah untuk menyesuaikan kebijakan anggaran dengan dinamika pembangunan dan perubahan asumsi yang memengaruhi struktur APBD.

“Kesepakatan ini merupakan wujud komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan fungsi pemerintahan, penganggaran, dan pengawasan secara sinergis. Melalui pembahasan yang konstruktif, penuh tanggung jawab, dan mengedepankan kepentingan masyarakat, kita telah menghasilkan kesepakatan yang menjadi dasar penyusunan Perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026,” ujarnya.

Jihan juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas kerja sama dan komunikasi selama proses pembahasan.

Ia berharap kesepakatan tersebut menjadi landasan bagi penyusunan perubahan APBD yang lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Pendapatan Turun, Belanja Daerah Meningkat

Berdasarkan hasil pembahasan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD, pendapatan daerah dalam Perubahan KUA dan PPAS 2026 diproyeksikan sebesar Rp6,992 triliun. Angka tersebut turun sekitar Rp19,67 miliar dari target semula sebesar Rp7,012 triliun.

Penyesuaian itu bersumber dari penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer, sedangkan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap.

Di sisi belanja, anggaran direncanakan meningkat dari Rp7,916 triliun menjadi Rp7,991 triliun atau bertambah sekitar Rp74,66 miliar.

Menurut Jihan, penyesuaian belanja dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan prioritas pembangunan daerah, termasuk penyesuaian belanja pegawai, kebutuhan operasional perangkat daerah, serta penyesuaian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp1,098 triliun. Nilai tersebut terdiri atas SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp98,323 miliar dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan dialokasikan sebesar Rp100 miliar untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Dengan demikian, pembiayaan netto direncanakan mencapai Rp998,323 miliar untuk menutup defisit anggaran.

“Dengan demikian, pembiayaan netto sebesar Rp998,323 miliar digunakan untuk menutup defisit anggaran sehingga struktur APBD tetap seimbang dengan SiLPA Tahun Berkenaan sebesar Rp0,00,” jelasnya.

Sejumlah Indikator Pembangunan Jadi Acuan

Dalam pembahasan bersama TAPD dan Badan Anggaran DPRD, turut disepakati sejumlah asumsi makro ekonomi dan indikator pembangunan Provinsi Lampung hingga akhir 2026.

Target tersebut meliputi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,30–5,80 persen, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku sebesar Rp58 juta–Rp62 juta, serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 74,00–74,40 poin.

Adapun tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada rentang 3,51–4,05 persen, tingkat kemiskinan 8,90–9,65 persen, dan Gini Ratio sebesar 0,274–0,286. Inflasi ditargetkan pada kisaran 2,5 persen dengan toleransi plus-minus 1 persen.

Indikator lainnya mencakup tingkat kemantapan jalan sebesar 83,55–85,70 persen, Nilai Tukar Petani (NTP) pada rentang 129,5–132,0, serta penurunan intensitas emisi gas rumah kaca sebesar 62,41–64,03 persen.

Sementara itu, persentase peningkatan PAD dalam dokumen kesepakatan disebut mengalami penurunan 0,43 persen dibandingkan APBD 2026.

Berbagai indikator tersebut menjadi acuan dalam penyelarasan kebijakan anggaran dengan prioritas pembangunan daerah, termasuk penguatan perekonomian, peningkatan kualitas infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan perbaikan pelayanan publik.

Raperda Perubahan APBD Segera Disusun

Jihan menegaskan, setelah kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS ditetapkan, Pemprov Lampung akan menyusun dan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas bersama DPRD.

“Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen agar setiap kebijakan anggaran tetap diarahkan pada pencapaian prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat perekonomian daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Ia berharap pembahasan Raperda Perubahan APBD 2026 dapat berlangsung secara konstruktif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, program pembangunan yang direncanakan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Provinsi Lampung.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *