Gubernur Mirza Optimalkan Lampung In, Perkuat Pengawasan Pelayanan Publik

Kencanamedianews.com – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik yang transparan, mudah diakses, dan akuntabel. Salah satu langkah yang didorong adalah optimalisasi aplikasi Lampung In sebagai kanal pengaduan masyarakat secara langsung.

Komitmen tersebut disampaikan Mirza saat membuka kegiatan *Entry Meeting Opini Ombudsman RI: Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2026* di Balai Keratun, Kantor Gubernur Lampung, Rabu (22/7/2026).

Menurut Mirza, pelayanan di sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti administrasi kependudukan, perpajakan, kesehatan, dan pendidikan, menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik (*public trust*).

Karena itu, pemerintah harus membuka ruang pengaduan yang mudah dijangkau agar masyarakat dapat menyampaikan keluhan dan memperoleh tindak lanjut tanpa terhambat prosedur birokrasi yang berbelit.

“Masyarakat kadang mau cerita tapi tidak tahu ke mana. Telinga kita cuma dua, tapi kita buka lebih lebar lewat digitalisasi. Lewat aplikasi Lampung In, masyarakat bisa melapor langsung tanpa sekat birokrasi,” ujar Mirza.

Ia juga mengapresiasi pengawasan yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di Provinsi Lampung.

Dalam penilaian pelayanan publik 2025, Pemprov Lampung disebut berhasil meraih predikat Kualitas Tertinggi Tanpa Maladministrasi dan masuk tiga besar nasional. Capaian tersebut, menurut Mirza, harus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas layanan, bukan alasan untuk berpuas diri.

Untuk memperkuat upaya tersebut, Mirza menginstruksikan jajaran birokrasi dan kepala daerah se-Provinsi Lampung agar menjalankan lima langkah strategis.

Pertama, membangun budaya melayani secara konsisten. Kedua, memastikan pelayanan bebas dari maladministrasi dan pungutan liar. Ketiga, mempercepat digitalisasi birokrasi melalui aplikasi Lampung In. Keempat, merespons dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat. Kelima, memperkuat integritas moral aparatur sipil negara.

Langkah tersebut diarahkan untuk mendukung visi pembangunan “Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, dengan menempatkan kebutuhan masyarakat sebagai salah satu prioritas utama penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menjelaskan bahwa penilaian maladministrasi bukan bertujuan mencari kesalahan instansi pemerintah. Penilaian tersebut merupakan bagian dari pembinaan dan evaluasi berkelanjutan untuk mendorong perbaikan sistem pelayanan publik.

Rahmadi juga mengapresiasi sektor Administrasi Kependudukan (Adminduk) di Lampung yang, menurutnya, mencatat tingkat laporan keluhan sangat rendah.

Ombudsman RI, lanjutnya, siap mendampingi Pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang responsif dan efisien.

Melalui penguatan kanal pengaduan, digitalisasi birokrasi, dan pengawasan berkelanjutan, Pemprov Lampung diharapkan dapat meningkatkan kecepatan penanganan keluhan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *