Kencanamedianews.com – Pemerintah Provinsi Lampung terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan melalui penempatan aparatur yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat mewakili Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal dalam pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dua Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama serta satu Pejabat Fungsional Ahli Utama di lingkungan Pemprov Lampung.
Pelantikan berlangsung di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur Lampung, Bandar Lampung, Senin (20/7/2026).
Pengangkatan tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17/M Tahun 2026 tentang Pengangkatan dalam dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Ahli Utama, serta Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/2430/VI.04/2026 tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemprov Lampung.
Dalam sambutannya, Marindo menekankan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama memiliki peran strategis dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan efektif. Posisi tersebut, menurutnya, membutuhkan kompetensi teknis, kemampuan manajerial, kepemimpinan, serta keberanian mengambil keputusan di tengah dinamika pemerintahan.
Pejabat yang mengemban jabatan tersebut juga dituntut mampu mengelola sumber daya manusia dan anggaran secara efektif, mendorong inovasi, serta memastikan setiap kebijakan dan program memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kemampuan manajerial bukan hanya menjadi bentuk kepercayaan, tetapi juga pembuktian kapasitas dalam menghadirkan inovasi dan perubahan nyata,” ujar Marindo.
Ia mengatakan, tantangan birokrasi yang semakin kompleks menuntut aparatur pemerintah untuk mampu beradaptasi, termasuk memimpin transformasi digital di lingkungan kerja masing-masing. Penerapan nilai dasar ASN BerAKHLAK juga harus menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kepada Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang baru dilantik, Marindo meminta agar pembenahan birokrasi terus diperkuat, terutama melalui penyederhanaan regulasi dan alur kerja.
Langkah tersebut diharapkan dapat membentuk budaya kerja aparatur yang lebih cepat, adaptif, responsif, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Pelayanan Kesehatan Jadi Perhatian
Selain pembenahan birokrasi, Marindo menyoroti pentingnya pengelolaan administrasi dan keuangan rumah sakit dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Kepada Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek, ia menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dan administrasi harus berjalan seiring dengan upaya memberikan pelayanan kesehatan yang optimal.
Menurutnya, persoalan administratif tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan. Pengelolaan rumah sakit harus dilakukan secara profesional, termasuk memastikan dukungan fasilitas dan kesejahteraan tenaga kesehatan.
“Tidak boleh ada pasien yang terkendala mendapatkan pelayanan karena persoalan administratif. Pengelolaan rumah sakit harus benar-benar mendukung pelayanan kesehatan secara optimal,” tegasnya.
Sementara itu, kepada Dokter Ahli Utama yang baru dilantik, Marindo berharap jabatan tersebut dapat berkontribusi dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Provinsi Lampung.
Selain menjalankan tugas profesional, pejabat fungsional tersebut diharapkan menjadi teladan dan mentor bagi tenaga medis lainnya, khususnya dalam meningkatkan kompetensi serta kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Pejabat Diminta Jaga Integritas
Marindo juga mengingatkan seluruh pejabat yang dilantik agar menjaga integritas dan menghindari segala bentuk penyimpangan dalam menjalankan amanah jabatan.
Ia menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
“Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.
Pelantikan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Lampung memperkuat efektivitas birokrasi melalui penempatan aparatur sesuai kompetensi dan tanggung jawabnya. Dengan kepemimpinan yang adaptif, integritas yang kuat, serta pemanfaatan teknologi, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pembangunan menuju Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045.
Adapun tiga pejabat yang dilantik, yakni:
1. Hery Sadli sebagai Wakil Direktur Umum dan Keuangan pada RSUD Dr. Hi. Abdul Moeloek Provinsi Lampung.
2. dr. Marzuqi Sayuti sebagai Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
3. dr. Putu Junita Palupi, Sp.A.M. sebagai Dokter Ahli Utama pada Pemerintah Provinsi Lampung.












