Gibran Serap Aspirasi Petani Singkong Lampung, Harga dan Rafaksi Jadi Sorotan

Kencanamedianews.com – Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menyerap aspirasi ratusan petani singkong di Desa Muara Jaya, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Rabu (15/7/2026). Dalam kunjungan kerja tersebut, persoalan harga jual, rafaksi, standardisasi alat ukur kadar pati, hingga kebutuhan sarana pertanian menjadi sejumlah isu utama yang disampaikan petani.

Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela turut mendampingi kunjungan tersebut. Kehadiran Wapres di tengah petani diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perhatian pemerintah pusat terhadap komoditas singkong yang menjadi salah satu unggulan Provinsi Lampung.

Dalam dialog bersama petani dan anggota Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Gibran menyatakan seluruh aspirasi yang disampaikan akan dicatat dan ditindaklanjuti bersama kementerian terkait sesuai arahan Presiden.

“Hari ini saya ke Lampung khusus mengecek singkong karena di komoditas ini masih banyak dinamika dan tantangan,” ujar Gibran.

Salah satu persoalan yang mengemuka adalah fluktuasi harga jual singkong. Petani menyampaikan harga sempat berada di kisaran Rp1.800 per kilogram. Mereka juga mengusulkan penetapan Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp2.500 per kilogram dengan batas rafaksi maksimal 15 persen.

Menanggapi aspirasi tersebut, Gibran menyatakan usulan petani akan dibawa untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah pusat.

Selain harga, petani meminta adanya standardisasi alat ukur kadar pati atau aci. Perbedaan alat ukur dinilai berpotensi menimbulkan ketidaksamaan hasil pengukuran yang berpengaruh terhadap nilai jual singkong di tingkat petani.

Menurut Gibran, persoalan tersebut akan dikoordinasikan dengan Kementerian Perdagangan agar tersedia standar alat ukur yang dapat digunakan sebagai acuan bersama.

Petani juga mengusulkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), khususnya traktor roda empat, serta dukungan pompanisasi untuk mengatasi keterbatasan sumber air.

Gibran mengatakan pemerintah pusat akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mengupayakan dukungan pompanisasi dari Sungai Batanghari sekaligus penyediaan alsintan bagi petani.

“Terkait pembatasan impor ubi kayu dan turunannya, permasalahan HAP nanti akan segera didiskusikan dengan pimpinan kami (Presiden), termasuk standardisasi alat ukur. Jika tiga hal itu sudah terpenuhi, saya yakin harga akan lebih stabil, tidak fluktuatif lagi, sehingga kesejahteraan petani juga akan meningkat,” katanya.

Pemprov Lampung Perjuangkan Kepastian Harga

Sementara itu, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan bahwa pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian dan kementerian terkait, untuk memperjuangkan kepentingan petani singkong.

Jihan menjelaskan, Pemprov Lampung telah menerbitkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2025 yang mengatur HAP singkong minimal Rp1.350 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen.

Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan hasil koordinasi dengan kementerian terkait dan kesepakatan bersama para pemangku kepentingan untuk memberikan kepastian harga sekaligus perlindungan bagi petani.

Namun, penguatan sektor singkong tidak hanya berfokus pada persoalan harga. Pemprov Lampung juga mendorong peningkatan produktivitas dan hilirisasi agar komoditas tersebut menghasilkan nilai tambah yang lebih besar.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah menjalin kerja sama dengan PTPN I Regional 7 untuk menyiapkan lahan dan pabrik yang mendukung pengembangan hilirisasi ubi kayu sebagai bahan baku bioetanol.

Jihan berharap pemerintah pusat memberikan dukungan agar pengembangan industri pengolahan singkong di Lampung dapat dipercepat.

“Penguatan hilirisasi menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan Lampung. Kami berharap dukungan pemerintah pusat agar pengembangan industri pengolahan ubi kayu ini dapat segera direalisasikan,” ujar Jihan.

Bagi Pemprov Lampung, penguatan sektor persingkongan membutuhkan pendekatan menyeluruh, mulai dari peningkatan produktivitas, kepastian tata niaga, penyediaan sarana produksi, standardisasi pengukuran, hingga pengembangan industri pengolahan.

Sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, dan pelaku usaha diharapkan mampu memperkuat posisi singkong Lampung, tidak hanya sebagai komoditas pertanian, tetapi juga sebagai bahan baku industri yang memberikan nilai tambah bagi daerah.

Melalui langkah tersebut, Pemprov Lampung berharap kesejahteraan petani meningkat, daya saing komoditas unggulan semakin kuat, dan sektor pertanian dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi daerah menuju Lampung Maju dan Indonesia Emas 2045.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *