Pemprov Lampung Dorong Transformasi Samsat, Perkuat Layanan Digital dan Penerimaan Daerah

Kencanamedianews.com – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong transformasi pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) agar semakin terintegrasi, berbasis data, dan berorientasi pada kemudahan masyarakat.

Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah melalui pengelolaan pajak kendaraan bermotor yang modern, transparan, dan efisien.

Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Peningkatan Pelayanan Samsat dan Sinergi Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB di Ballroom Hotel Novotel, Selasa (14/7/2026).

Marindo mengatakan, kepercayaan menjadikan Lampung sebagai tuan rumah Rakornas menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Kepolisian, PT Jasa Raharja, serta seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat, sederhana, transparan, mudah diakses, dan memberikan kepastian tanpa harus memahami batas kewenangan masing-masing lembaga.

“Forum ini bukan sekadar ruang koordinasi antarlembaga, tetapi ruang untuk menyusun arah masa depan pelayanan publik, memperkuat fondasi fiskal daerah, sekaligus mempererat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah maupun antarpemerintah daerah,” ujar Marindo.

Ia menegaskan, transformasi Samsat tidak cukup dilakukan melalui pembagian tugas antarlembaga. Diperlukan ekosistem pelayanan yang terintegrasi dengan dukungan teknologi, pertukaran data, dan koordinasi yang semakin kuat.

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk kebijakan opsen PKB dan opsen BBNKB, menurut Marindo, turut mengubah paradigma pengelolaan pendapatan daerah.

Keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada sinergi pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota.

“Optimalisasi Samsat bukan hanya memperkuat pendapatan asli daerah, tetapi juga memperkuat penerimaan negara. Ini merupakan wujud nyata kolaborasi fiskal nasional,” katanya.

Samsat menjadi titik pelayanan berbagai penerimaan, mulai dari PKB, BBNKB, opsen PKB, opsen BBNKB, Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), hingga Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Karena itu, penguatan pelayanan Samsat dinilai berperan penting dalam mendukung penerimaan daerah dan nasional, sekaligus meningkatkan kemudahan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan.

Marindo juga menekankan pentingnya integrasi data registrasi kendaraan, kependudukan, perpajakan, hingga kecelakaan lalu lintas. Data yang saling terhubung diharapkan membantu pemerintah merumuskan kebijakan secara lebih akurat, meningkatkan kepatuhan wajib pajak, serta memetakan potensi penerimaan dengan lebih tepat.

Selain itu, Bank Pembangunan Daerah diharapkan berperan lebih aktif sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas ekosistem pembayaran digital. Dengan semakin beragamnya kanal pembayaran, masyarakat diharapkan dapat memenuhi kewajiban pajak kendaraan secara lebih mudah dan cepat.

Samsat Drive Thru Percepat Pelayanan

Transformasi pelayanan juga dilakukan Pemprov Lampung melalui pengembangan Samsat Drive Thru. Layanan ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk mengurus pembayaran pajak kendaraan tahunan maupun proses administrasi lima tahunan tanpa harus turun dari kendaraan.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan, proses administrasi, mulai dari pembayaran hingga penerbitan STNK dan pelat nomor baru, rata-rata dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 15–20 menit.

Kehadiran layanan tersebut diharapkan dapat mengurangi antrean sekaligus menghadirkan pengalaman pelayanan yang lebih praktis dan nyaman, terutama bagi warga lanjut usia dan masyarakat yang membutuhkan kemudahan akses.

Rakornas Perkuat Sinergi Samsat Nasional

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni mengatakan, Rakornas menjadi bagian dari upaya memperkuat transformasi pelayanan Samsat secara nasional di tengah perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah.

Menurutnya, peningkatan kualitas pelayanan harus berjalan beriringan dengan optimalisasi penerimaan daerah melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, dan berbagai terobosan pelayanan.

“Tujuannya adalah meningkatkan kinerja Samsat. Kita juga melakukan sosialisasi regulasi yang baru dan kebijakan-kebijakan baru agar dipahami bersama. Selain itu, kita mendorong lahirnya inovasi dan berbagai terobosan di seluruh Samsat di Indonesia sehingga pelayanan semakin baik dan pendapatan daerah ikut meningkat,” ujarnya.

Agus menilai, peningkatan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor tidak cukup hanya mengandalkan penegakan administrasi. Kolaborasi antardaerah diperlukan agar praktik baik dan inovasi yang terbukti efektif dapat dibagikan serta dikembangkan di wilayah lain.

Rakornas tersebut juga membahas sejumlah strategi pendukung, antara lain optimalisasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), penguatan peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta pengembangan inovasi pelayanan yang dapat diterapkan oleh daerah lain.

Koordinasi nasional di bidang Samsat, lanjut Agus, akan dilakukan secara berkelanjutan dan bergilir di berbagai daerah. Dengan koordinasi yang konsisten, kebijakan baru diharapkan tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dapat diterapkan secara efektif di lapangan.

Langkah tersebut diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PT Jasa Raharja Muhammad Awaluddin menambahkan, Rakornas menjadi langkah strategis untuk memperkuat konsolidasi tiga pilar Samsat, yakni Korlantas Polri, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, dan PT Jasa Raharja.

Ia menekankan perlunya perubahan paradigma, dari pelayanan yang semata-mata bersifat administratif menjadi ekosistem pelayanan publik yang terintegrasi.

Menurut Awaluddin, penguatan basis data bersama menjadi kebutuhan penting agar ketiga institusi memiliki sistem informasi yang saling terhubung dan dapat mendukung pengambilan kebijakan secara lebih efektif.

Transformasi digital juga perlu terus dikembangkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan perkembangan teknologi, termasuk melalui perluasan kanal pembayaran pajak kendaraan secara digital.

Melalui Rakornas tersebut, pemerintah berharap lahir langkah konkret untuk memperkuat sinergi pelayanan Samsat secara nasional. Upaya ini tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, tetapi juga mendukung penerimaan daerah dan negara.

Dengan pelayanan yang semakin profesional, modern, dan terintegrasi, Samsat diharapkan mampu memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *