
Kencanamedianews.com – Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya untuk terus membangun komunikasi dengan kalangan pekerja dalam memperkuat perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Komitmen tersebut disampaikan saat menerima aspirasi dari berbagai konfederasi dan federasi serikat buruh dalam rangka peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026.
Dialog yang berlangsung di Ruang Abung, Balai Keratun, Senin (4/5/2026), dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan menjadi wadah penyampaian berbagai persoalan ketenagakerjaan yang dihadapi para pekerja di Provinsi Lampung.
Dalam kesempatan itu, Marindo menyampaikan apresiasi kepada seluruh organisasi buruh yang telah menjaga situasi tetap aman, tertib, dan kondusif selama rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional, baik di tingkat daerah maupun nasional.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung membuka ruang dialog yang konstruktif serta siap menindaklanjuti berbagai aspirasi sesuai kewenangan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berbagai isu strategis disampaikan perwakilan serikat buruh, mulai dari penguatan pengawasan ketenagakerjaan, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pekerja, hingga pembentukan satuan tugas kolaboratif yang melibatkan pemerintah, serikat pekerja, dan para pemangku kepentingan.
Selain itu, kalangan buruh juga mendorong evaluasi upah minimum agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan hidup layak, serta meminta optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi seluruh pekerja.
Para perwakilan pekerja turut mengusulkan pembentukan Satuan Tugas Pemutusan Hubungan Kerja (Satgas PHK) sebagai langkah antisipasi meningkatnya kasus PHK. Mereka juga menyampaikan penolakan terhadap praktik outsourcing yang dinilai masih merugikan pekerja, serta menyoroti persoalan konflik agraria yang berdampak pada masyarakat pekerja.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Marindo Kurniawan menegaskan seluruh aspirasi telah diterima dan akan dibahas bersama organisasi perangkat daerah terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
“Pada prinsipnya kita akan menerima, membahas, dan menindaklanjutinya. Tentunya ada kewenangan pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang akan kita komunikasikan melalui prosedur yang sesuai,” ujar Marindo.
Ia juga meminta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung bersama instansi terkait segera melakukan pembahasan lanjutan terhadap berbagai usulan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, khususnya terkait pengawasan ketenagakerjaan serta penguatan mekanisme perlindungan bagi pekerja.
Menurutnya, peringatan Hari Buruh Internasional harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan pekerja dalam membangun hubungan industrial yang harmonis, adil, produktif, dan berkelanjutan.
“Insyaallah perjuangan Bapak/Ibu semua dalam memastikan hak-hak buruh akan ditindaklanjuti dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku,” pungkasnya.












