
Kencanamedianews.com – Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan inovasi Rampung Pendidikan Mendapatkan Dokumen Kependudukan (RMDku) sebagai langkah strategis mempercepat peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pemutakhiran data pendidikan yang terintegrasi dengan dokumen kependudukan.
Peluncuran program tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Senin (4/5/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, mengatakan akurasi data kependudukan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, termasuk perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Saat ini, kata Marindo, IPM Lampung berada pada angka 73,98 dan menempati peringkat ke-27 dari 38 provinsi di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah masih banyak data pendidikan masyarakat yang belum diperbarui pada dokumen kependudukan.
“Masalah klasiknya adalah data di lapangan sering tidak sinkron. Banyak siswa sudah lulus SMA, tapi di Kartu Keluarga status pendidikannya masih SMP. Akibatnya, saat BPS melakukan survei, angka rata-rata lama sekolah kita tidak terbaca optimal,” ujarnya.
Melalui aplikasi RMDku, proses pembaruan data dilakukan secara terpadu. Data kelulusan siswa SMA, SMK, dan SLB akan dihimpun oleh sekolah, kemudian diproses oleh Disdukcapil sehingga status pendidikan pada Kartu Keluarga dapat diperbarui secara otomatis.
Dengan sistem tersebut, lulusan sekolah diharapkan menerima dokumen kependudukan yang telah diperbarui bersamaan dengan penerimaan ijazah.
Marindo menegaskan, manfaat RMDku tidak hanya untuk meningkatkan capaian IPM, tetapi juga mendukung ketepatan berbagai program pemerintah, seperti penyaluran dana BOS, BOSDA, hingga program beasiswa yang berbasis data kependudukan.
Untuk itu, ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota aktif melakukan validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) siswa maupun orang tua agar kualitas data semakin akurat.
Ke depan, inovasi RMDku juga akan diintegrasikan dengan aplikasi layanan publik Lampung-In sebagai bagian dari transformasi digital Pemerintah Provinsi Lampung.
“Jika data RMDku sudah valid, segera integrasikan ke Lampung-In. Kita pastikan Pemprov Lampung hanya punya satu Super Apps, sehingga masyarakat bisa mengakses semua layanan lewat satu pintu,” tegas Marindo.
Sementara itu, Kepala Disdukcapil Provinsi Lampung, Lukman, menjelaskan rata-rata lama sekolah masyarakat Lampung saat ini masih berada pada angka 8,61 tahun. Kondisi tersebut secara administratif menunjukkan rata-rata penduduk baru menempuh pendidikan hingga kelas VIII SMP.
Menurutnya, angka tersebut belum menggambarkan kondisi riil karena masih banyak lulusan SMA yang belum memperbarui status pendidikan pada dokumen kependudukan.
“Ini ironis karena kenyataannya banyak yang sudah lulus SMA namun belum melapor untuk memperbarui datanya. Selain membenahi IPM, RMDku juga akan menyasar percepatan perekaman KTP Elektronik bagi siswa usia 17 tahun dan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD),” kata Lukman.
Melalui inovasi RMDku, Pemerintah Provinsi Lampung berharap kualitas data kependudukan semakin akurat sehingga mampu mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, sekaligus mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing daerah.












