Kencanamedianews.com – GEPAK Provinsi Lampung sangat menyayangkan sikap kominfo Provinsi lampung terkait dengan anggaran publikasi dan membuat gaduh para pelaku media.
Pasalnya, alih-alih ingin membuat kondusif para pelaku media dengan masa jabatan Gubernur Lampung yang tinggal beberapa bulan lagi, justru kominfo membuat gaduh dengan kebijakan yang diambil.
Seharusnya, Kominfo Lampung secara transparan mempublikasikan berapa anggaran untuk media cetak, elektronik dan tv bahkan untuk oplah media cetak.
“Kominfo harus transparan, jangan anggaran di media di “kocok bekem”. Kita harus tahu berapa media yang kerja sama di dinas kominfo sehingga tidak membuat gaduh awak media,” ungkap Wahyudi, SE, Rabu (4/10/2023).
“Ayolah kita Bergandengan tangan untuk mewujudkan harapan Gubernur menciptakan iklim pemerintahan yang damai dan kondusif. Jangan sampai di akhir masa jabatan beliau menyisakan polemik baru di Dinas Kominfo. Kasian Beliau sudah melakukan terobosan dan pembenahan di dinas Kominfo jangan sampai endingnya menjadi tidak Baik. Karena kita semua tahu untuk mewujudkan Lampung Berjaya tidak mudah karna harus ada hubungan yang sinergi antara pemerintah dan awak media khususnya,” sambungnya.
Menurut Yudi sapaan akrabnya, Jika persoalan ini terus menerus berkembang maka pihaknya dengan tegas dari lembaga akan mengambil sikap, meminta kepada Aparat Penegak Hukum dalam hal anggaran yaitu BPK untuk mengaudit anggaran Dinas Kominfo terkait publikasinya.
“Agar bisa memenuhi rasa keadilan semua pihak khususnya awak media, sehingga kita tau isue liar adanya media siluman itu tidak benar,” tegasnya.(*)
