WAY KANAN – Penanganan perkara investasi PT Way Kanan Makmur senilai Rp350 juta menyisakan pertanyaan yang kini disorot Gerakan Pembangunan Anti Korupsi (Gepak) Lampung.
Organisasi ini meminta jaksa tidak hanya berfokus pada mantan Direktur BUMD, Askur Muttaqin, tetapi juga menelusuri peran pihak lain yang diduga mengetahui dan menyetujui kebijakan investasi tersebut.
Nama Saipul ikut menjadi perhatian. Mantan Sekretaris Daerah Way Kanan yang kini menjabat Kepala Bapenda Provinsi Lampung itu pernah menduduki posisi Komisaris PT Way Kanan Makmur.
Ketua Umum Gepak Lampung, Wahyudi, mempertanyakan sejauh mana tanggung jawab komisaris dalam perkara yang berkaitan dengan investasi pengolahan beras (Rice Milling Plant) bersama CV IRM Jaya tersebut.
Sorotan itu bukan tanpa alasan. Dalam keterangannya di persidangan, Askur menyebut perjanjian investasi telah diketahui dan disetujui komisaris.
Bahkan, ia menyatakan pengesahannya melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga telah dilakukan.
Askur juga mengungkapkan bahwa komisaris disebut menyetujui penambahan dana untuk mengatasi kemacetan investasi yang berkaitan dengan Iwan Renaldy.
Di hadapan proses hukum, Askur mempertanyakan mengapa dirinya sebagai direktur harus menanggung persoalan tersebut, sementara menurut pengakuannya, keputusan investasi tidak sepenuhnya berjalan tanpa sepengetahuan komisaris.
Pengakuan itu kini menjadi salah satu hal yang diminta Gepak untuk ditelusuri lebih jauh. Benarkah seluruh perjanjian diketahui komisaris? Apakah ada persetujuan tertulis? Dan bagaimana pengawasan dilakukan ketika investasi mulai bermasalah?
Wahyudi menilai, perkara ini tidak boleh berhenti pada satu orang.
“Kami meyakini perbuatan terdakwa tidak dilakukan seorang diri. Kami menduga kuat ada pihak lain yang harus dimintai pertanggungjawaban. Jaksa harus menggali siapa saja yang terlibat, termasuk pihak yang memberikan persetujuan dan memiliki kewenangan pengawasan,” kata Wahyudi, Sabtu, (21/9/2026).
Ia juga meminta jaksa mendalami peran Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sepanjang kewenangannya berkaitan dengan pengelolaan dana yang dipersoalkan.
“Kuasa Pengguna Anggaran memegang peran penting dalam pengendalian dan pengawasan. Jaksa harus menggali sejauh mana fungsi pengawasan itu dijalankan. Bagaimana persoalan ini bisa lolos hingga menimbulkan kerugian negara?” ujarnya.
Menurut Wahyudi, jangan sampai pihak yang menjalankan operasional perusahaan dimintai pertanggungjawaban, sementara peran pihak yang memiliki kewenangan dalam persetujuan dan pengawasan justru tidak didalami.
Persoalan tanggung jawab komisaris juga disebut muncul dalam persidangan. Askur menyampaikan bahwa ahli bisnis dari Universitas Bandar Lampung (UBL) yang dihadirkan sebagai saksi ahli menerangkan tanggung jawab direksi dan komisaris sesuai fungsi serta kewenangan masing-masing.
Ahli tersebut, menurut penuturan Askur, turut menyoroti fungsi komisaris dalam mengawasi jalannya perusahaan.
Keterangan itu perlu dicermati bersama dokumen persidangan, terutama untuk melihat apakah komisaris telah menjalankan fungsi pengawasan ketika keputusan investasi dibuat dan dilaksanakan.
Bagi Gepak, posisi Saipul perlu mendapat penjelasan. Sebab, sebagai komisaris, ia memiliki fungsi pengawasan terhadap perusahaan.
Karena itu, pengakuan Askur mengenai persetujuan investasi dan penambahan dana patut dikonfirmasi langsung kepada yang bersangkutan.
Wahyudi meminta jaksa membuka seluruh rangkaian perkara, mulai dari proses persetujuan investasi, dokumen RUPS, aliran dana, hingga pihak-pihak yang mengetahui dan terlibat dalam pengambilan keputusan.
“Jangan hanya melihat siapa yang menandatangani perjanjian. Telusuri juga siapa yang menyetujui dan bagaimana pengawasannya. Kalau memang ada pihak lain yang memiliki tanggung jawab, harus didalami berdasarkan bukti,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, Saipul belum memberikan tanggapan atas pernyataan Askur mengenai persetujuan investasi dan pelaksanaan fungsi pengawasan komisaris. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab bagi yang bersangkutan.(*)












