BANDAR LAMPUNG – Kebijakan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang menjamin seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan di SMP Negeri meski tidak lolos Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 mulai menyisakan tanda tanya, Jumat, 20/11/2026.
Di balik janji pemerintah untuk memastikan tidak ada anak putus sekolah, muncul dugaan persoalan yang jauh lebih serius. Sebanyak 400 lebih calon peserta didik yang diarahkan masuk ke sekolah negeri diduga menghadapi ancaman tidak terakomodasi dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Jika dugaan tersebut benar, kebijakan yang semula diklaim sebagai solusi pemerataan pendidikan justru berpotensi menyisakan persoalan baru.
Ratusan anak memang bisa saja mendapatkan tempat belajar secara fisik, tetapi bagaimana dengan kepastian status mereka dalam sistem administrasi pendidikan nasional?
Persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Sebab, penerimaan siswa di sekolah negeri bukan hanya menyangkut ketersediaan ruang kelas dan tempat duduk.
Ada aspek administrasi, legalitas penerimaan, serta kepastian pendataan peserta didik yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan.
Kondisi tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan terhadap mekanisme penempatan yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
Apakah kebijakan mengarahkan ratusan siswa ke sekolah negeri telah melalui perhitungan daya tampung dan ketentuan penerimaan yang berlaku? Ataukah pemerintah hanya berorientasi memastikan anak-anak tersebut mendapatkan sekolah tanpa terlebih dahulu menuntaskan seluruh konsekuensi administrasinya?
Sebelumnya, Eva Dwiana dengan tegas menyatakan tidak boleh ada anak di Bandar Lampung kehilangan kesempatan belajar hanya karena tidak diterima di sekolah pilihan dalam pelaksanaan SPMB.
Pemkot melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bahkan menyiapkan skema penempatan bagi calon peserta didik yang belum tertampung.
Mereka akan diarahkan ke SMP Negeri terdekat dari domisili yang masih memiliki daya tampung.
“Jangan khawatir. Semua anak harus sekolah. Terutama anak dari keluarga yang tidak mampu dan belum diterima di sekolah tujuan, Pemerintah Kota mencarikan solusi agar tetap bisa bersekolah di SMP Negeri yang lokasinya paling dekat dengan tempat tinggal mereka,” kata Eva, Kamis (2/7/2026).
Pernyataan tersebut menjadi bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin akses pendidikan.
Namun, komitmen itu semestinya tidak berhenti pada kebijakan penempatan siswa. Pemerintah juga wajib memastikan seluruh anak yang ditempatkan memperoleh kepastian administrasi sebagai peserta didik.
Sebab, jangan sampai orang tua merasa persoalan pendidikan anaknya sudah selesai setelah mendapatkan sekolah, sementara di belakangnya masih terdapat persoalan pendataan yang belum mendapatkan penyelesaian.
Apalagi, jumlah siswa yang diduga menghadapi persoalan tersebut mencapai lebih dari 400 orang. Angka itu bukan jumlah kecil. Ada ratusan anak dan keluarga yang membutuhkan kepastian, bukan sekadar janji bahwa mereka tetap bisa bersekolah.
Persoalan ini bahkan disebut telah mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dikabarkan telah menurunkan tim Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk memeriksa dan meneliti persoalan tersebut.
Informasi yang terima media, tim Itjen Kemendikdasmen disebut melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan serta mewawancarai sejumlah pihak terkait guna mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya.
Informasi mengenai turunnya tim pemeriksa tersebut disampaikan oleh beberapa orang tua murid yang mengaku telah dipanggil dan diwawancarai oleh Itjen Kemendikdasmen.
Langkah pemeriksaan dari pemerintah pusat ini menjadi sinyal bahwa persoalan penempatan ratusan calon peserta didik di SMP Negeri Bandar Lampung perlu mendapat perhatian serius.
Publik kini menunggu hasil penelusuran tersebut, termasuk kejelasan mengenai mekanisme penerimaan siswa dan kepastian status mereka dalam Dapodik.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung kini dituntut memberikan penjelasan secara terbuka. Mulai dari dasar penempatan ratusan siswa, status penerimaan mereka di sekolah tujuan, ketersediaan daya tampung, hingga kepastian apakah seluruhnya dapat dimasukkan ke dalam Dapodik.
Penjelasan tersebut penting agar tidak berkembang ketidakpastian di tengah masyarakat. Jangan sampai persoalan administrasi baru diketahui setelah kegiatan belajar mengajar berjalan dan siswa maupun orang tua justru menjadi pihak yang harus menanggung dampaknya.
Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana juga perlu memastikan langsung bahwa kebijakan yang diambil pemerintahannya tidak hanya menyelesaikan persoalan di permukaan, tetapi benar-benar memberikan kepastian pendidikan bagi setiap anak.
Sebab, pemerintah tidak cukup hanya mengumumkan bahwa tidak ada anak putus sekolah. Pemerintah harus membuktikan bahwa setiap anak yang ditempatkan benar-benar memiliki status peserta didik yang jelas dan hak pendidikan yang terlindungi.
Kini, persoalan tersebut menjadi ujian bagi komitmen Pemkot Bandar Lampung. Jangan sampai slogan semua anak harus sekolah justru berhadapan dengan kenyataan bahwa ratusan siswa masih dibayangi ketidakpastian administrasi.
Hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh berhenti pada kebijakan menempatkan mereka di ruang kelas. Kepastian status dan keberlanjutan pendidikan mereka juga harus dijamin.
Hingga berita ini di terbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Bandar Lampung Muhtadi Arsyad Temenggung.(*)












