JAKARTA – Pemerintah mulai mematangkan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyosialisasikan aturan pengupahan kepada seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota.
Sosialisasi yang berlangsung secara hibrida di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (16/11/2026), menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menentukan besaran upah minimum tahun depan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan, penetapan upah minimum 2027 mengacu pada Pasal 137 hingga Pasal 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.
Dalam ketentuan tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) disesuaikan dengan kebijakan gubernur masing-masing daerah.
Pemerintah menggunakan tiga variabel utama dalam penghitungan upah minimum 2027, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, serta kondisi ketenagakerjaan.
Adapun formula penghitungan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu dengan rentang 0,5 hingga 1,0.
Yassierli menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar kebijakan pengupahan tidak hanya memenuhi ketentuan regulasi, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan pekerja dan keberlangsungan dunia usaha.
“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli.
Untuk memperkuat dasar penghitungan, Kemnaker tengah menyiapkan estimasi KHL dengan memanfaatkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Estimasi tersebut mencakup empat kelompok kebutuhan, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Tidak hanya pada tingkat provinsi, pemerintah juga menyusun estimasi KHL untuk kabupaten/kota melalui pendekatan klasterisasi berdasarkan 11 parameter karakteristik daerah.
Yassierli meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam merumuskan besaran upah minimum. Ia juga menekankan pentingnya dialog sosial agar aspirasi pekerja, pengusaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terakomodasi.
“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” katanya.
Jadwal Penetapan Upah Minimum 2027
Pemerintah telah menetapkan tahapan waktu penetapan upah minimum 2027. Pengumuman UMP dijadwalkan paling lambat 21 November 2026, sedangkan UMSP ditetapkan paling lambat 26 November 2026.
Untuk tingkat kabupaten/kota, penetapan UMK memiliki batas waktu hingga 25 November 2026. Sementara UMSK harus ditetapkan paling lambat 30 November 2026.
Dengan jadwal tersebut, pemerintah daerah kini memiliki waktu terbatas untuk merampungkan pembahasan pengupahan sebelum batas waktu penetapan berakhir.
Kebijakan ini menjadi salah satu tahapan penting dalam menentukan standar upah pekerja pada 2027, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan kesejahteraan buruh dan keberlangsungan dunia usaha.(*)












