Kencanamedianews.com – Pemerintah Provinsi Lampung terus memperkuat tata kelola kelembagaan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelayanan publik untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, adaptif, serta taat terhadap regulasi.
Upaya tersebut dibahas dalam rapat evaluasi tata organisasi yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, bersama Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung, Marzuqi Sayuti, di ruang kerja Sekda, Rabu (19/8/2026).
Dalam rapat tersebut, Marindo menekankan pentingnya peran Biro Organisasi dalam memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja secara terarah, responsif, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat.
Ia mengibaratkan Biro Organisasi sebagai jantung penggerak pemerintahan yang bertugas mengidentifikasi kendala kelembagaan sekaligus mendorong terwujudnya pola kerja birokrasi yang modern, cepat, dan lincah (agile).
Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian adalah peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Setelah berhasil meningkatkan predikat dari B menjadi BB, Pemprov Lampung kini menargetkan pencapaian predikat A.
“Target kita tetap meraih nilai A. Capaian predikat merupakan buah dari proses kerja yang benar, mulai dari penyelarasan pohon kinerja dengan dokumen RPJMD maupun RPJMN, hingga ketegasan menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan,” ujar Marindo.
Menurutnya, penyusunan laporan akuntabilitas kinerja tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Dokumen tersebut harus menggambarkan hasil kerja nyata, capaian program, serta dampak pelaksanaan kebijakan di lapangan.
Karena itu, penyelarasan perencanaan, pelaksanaan program, pengukuran kinerja, dan tindak lanjut hasil pengawasan perlu dilakukan secara konsisten oleh seluruh perangkat daerah.
Marindo juga menekankan pentingnya keterpaduan antara SAKIP, Reformasi Birokrasi (RB), dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Sinergi ketiganya dinilai menjadi bagian penting dalam memperkuat transparansi dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengelolaan penerimaan pajak daerah.
Selain akuntabilitas kinerja dan anggaran, Pemprov Lampung turut mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan Indeks Pelayanan Publik (IPP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), serta Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP).
Marindo mengingatkan agar capaian positif dalam penilaian pelayanan publik tidak membuat aparatur berpuas diri. Keberhasilan Lampung menembus tiga besar nasional dalam penilaian Ombudsman harus menjadi motivasi untuk mempertahankan sekaligus meningkatkan kualitas layanan.
Ia menegaskan, aparatur sipil negara harus terus menjaga integritas dan memastikan pelayanan kepada masyarakat terbebas dari praktik maladministrasi.
Di sisi lain, Pemprov Lampung mendorong integrasi basis data digital sebagai landasan penyusunan kebijakan strategis. Pemanfaatan data yang terintegrasi diharapkan dapat membantu perangkat daerah mengambil keputusan secara lebih tepat, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.
Sosialisasi kanal pengaduan publik Lampung-in juga diminta untuk diperluas ke seluruh unit kerja agar masyarakat semakin mudah menyampaikan keluhan, masukan, maupun laporan terkait pelayanan pemerintah.
Melalui penguatan tata organisasi, peningkatan akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi digital, Pemprov Lampung berharap kinerja perangkat daerah semakin optimal. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan birokrasi yang transparan, profesional, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.












