Kencanamedianews.com – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong kolaborasi lintas sektor untuk mempercepat penataan kawasan pesisir terpadu melalui pengembangan *Waterfront City* di Bandar Lampung. Penataan tersebut dinilai berpotensi menjadi penggerak baru pertumbuhan ekonomi daerah, dengan target pertumbuhan menembus angka di atas 8 persen.
Hal itu disampaikan Mirza saat membuka Seminar Nasional Persatuan Insinyur Indonesia (PII) bertajuk “Menata Pesisir: Wujudkan Waterfront City untuk Lampung Maju” di Swiss-Belhotel Bandar Lampung, Kamis (20/8/2026).
Dalam pemaparannya, Mirza menilai Lampung memiliki keunggulan strategis berupa garis pantai yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I. Potensi tersebut perlu dioptimalkan melalui perencanaan kawasan yang terintegrasi agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mendukung visi Indonesia Emas.
Menurutnya, sektor pariwisata telah menunjukkan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Jumlah kunjungan wisatawan nusantara ke Lampung pada 2025 disebut mencapai 27 juta kunjungan, meningkat dibandingkan 17 juta kunjungan pada tahun sebelumnya. Sektor ini juga diperkirakan menyumbang sekitar Rp55 triliun terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.
Meski demikian, Mirza menilai peningkatan jumlah kunjungan perlu diikuti upaya memperpanjang durasi kunjungan wisatawan dan meningkatkan belanja mereka di daerah.
“Tantangan kita ke depan adalah memperpanjang masa tinggal (*length of stay*) wisatawan. Strateginya adalah bagaimana pelancong yang datang bisa tinggal lebih lama dan berbelanja lebih banyak agar perputaran ekonomi lokal bergerak cepat,” ujar Mirza.
Waterfront City Perlu Perencanaan Terpadu
Terkait pengembangan kawasan pesisir Bandar Lampung, Mirza menyoroti rencana pembangunan *Waterfront City* sepanjang 27 kilometer yang belum terealisasi selama bertahun-tahun. Menurutnya, salah satu tantangan yang perlu diatasi adalah ego sektoral dan belum optimalnya sinkronisasi tata ruang antarpemangku kepentingan.
Ia menegaskan, penataan kawasan pesisir membutuhkan komitmen bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, dan sektor swasta. Seluruh pihak perlu menyepakati satu rencana induk atau *master plan* agar pembangunan berjalan terarah dan berkelanjutan.
“Penataan garis pantai tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah kota. Pemerintah provinsi, pemkot, dan sektor swasta harus duduk bersama menyepakati satu *master plan* yang utuh,” tuturnya.
Untuk mempercepat realisasi rencana tersebut, Mirza mendorong para insinyur berkontribusi dalam empat aspek utama. Keempatnya meliputi penyusunan perencanaan kawasan terintegrasi, perlindungan ekologi dan lingkungan, penetapan target jangka pendek atau *quick wins*, serta pematangan studi kelayakan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengubah gagasan pengembangan kawasan pesisir menjadi proyek yang matang, terukur, dan siap ditawarkan kepada calon investor atau *project ready to offer*.
Pemkot Siapkan Dukungan Infrastruktur
Sementara itu, Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menyatakan kesiapan pemerintah kota untuk mendukung pengembangan *Waterfront City*. Dukungan tersebut mencakup penyelarasan aset pesisir seluas 1,5 hektare yang tersebar di empat kecamatan serta alokasi pembiayaan pendukung sesuai kebutuhan program.
Pemkot Bandar Lampung juga terus membenahi infrastruktur dasar yang menjadi penunjang pengembangan kawasan, mulai dari jaringan drainase, akses jalan, hingga fasilitas air bersih.
Selain pembangunan fisik, kesiapan ekosistem pariwisata turut menjadi perhatian. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta kesiapan fasilitas perhotelan dinilai penting untuk mendukung kenyamanan wisatawan dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.
Melalui sinergi pemerintah, kalangan insinyur, pelaku usaha, dan masyarakat, penataan pesisir diharapkan tidak hanya memperindah wajah Kota Bandar Lampung, tetapi juga membuka peluang investasi, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Lampung.












