Kencanamedianews.com – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup diukur dari tertib administrasi maupun capaian opini audit. Lebih dari itu, setiap anggaran yang dibelanjakan harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur yang akrab disapa Mirza saat menjawab pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Provinsi Lampung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025.
Jawaban pemerintah daerah itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Lampung di Ruang Sidang Paripurna DPRD Provinsi Lampung, Senin (20/7/2026).
“Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh Fraksi DPRD Provinsi Lampung atas perhatian, masukan, kritik, saran, dan pandangan yang telah disampaikan terhadap Rancangan Peraturan Daerah ini,” ujar Mirza.
Menurutnya, pandangan fraksi merupakan bagian penting dari mekanisme *checks and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Masukan tersebut juga menjadi landasan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, memastikan pembangunan tepat sasaran, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam tanggapannya, Mirza menyoroti sejumlah aspek pelaksanaan APBD 2025, mulai dari capaian pembangunan daerah, realisasi pendapatan dan belanja, hingga upaya meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran.
WTP Bukan Tujuan Akhir
Salah satu capaian yang disampaikan adalah keberhasilan Pemprov Lampung mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk ke-12 kalinya secara berturut-turut.
Mirza mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi terhadap capaian tersebut, termasuk DPRD Provinsi Lampung yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dalam pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, kualitas tata kelola keuangan harus tercermin dalam efektivitas pemerintahan, peningkatan pelayanan publik, dan hasil pembangunan yang dirasakan masyarakat.
“Bagi kami WTP bukanlah tujuan akhir. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana tata kelola keuangan yang baik mampu menghadirkan pemerintahan yang semakin efektif, pelayanan publik yang semakin berkualitas, serta pembangunan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Mirza juga menyoroti sejumlah indikator makro pembangunan Lampung sepanjang 2025. Pertumbuhan ekonomi tercatat sebesar 5,28 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 73,98, dan angka kemiskinan berada pada 9,66 persen.
Sementara itu, Gini Ratio tercatat 0,287, inflasi sebesar 1,25 persen, serta Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,21 persen. Berdasarkan data yang disampaikan, inflasi Lampung menempatkan provinsi ini pada posisi terendah kedua secara nasional.
Di sisi lain, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Lampung masih menjadi perhatian. Setelah tercatat 78,37 pada 2023, indeks tersebut turun menjadi 72,62 pada 2024 sebelum kembali meningkat ke angka 77,83 pada 2025.
Menurut Mirza, perkembangan indikator tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus pekerjaan bersama pemerintah daerah dan DPRD untuk memastikan pembangunan berjalan seimbang, baik dari sisi ekonomi maupun kualitas demokrasi.
“Karena itu, setiap rupiah APBD harus menghasilkan manfaat terukur, memperluas lapangan kerja, mengurangi ketimpangan, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat demokrasi melalui sinergi Pemerintah Provinsi dan DPRD secara inklusif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan,” katanya.
Pendapatan Daerah dan Realisasi Belanja Jadi Evaluasi
Dari sisi pengelolaan keuangan, Pemprov Lampung terus melakukan evaluasi melalui optimalisasi pendapatan, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, percepatan pelaksanaan program, serta penguatan pengendalian dan evaluasi.
Setiap program pembangunan diarahkan untuk menghasilkan capaian yang terukur, mengurangi kesenjangan antarwilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prinsip *value for money* atau penggunaan anggaran yang sepadan dengan manfaat yang dihasilkan juga menjadi perhatian. Dengan prinsip tersebut, APBD tidak hanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Pada 2025, realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Lampung mencapai 86,70 persen dari target. Secara persentase, capaian ini meningkat 0,37 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, secara nominal, realisasi pendapatan mengalami penurunan sekitar Rp738 miliar dibandingkan 2024.
Mirza menjelaskan, penerapan skema opsen pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2025 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Untuk menyikapi kondisi tersebut, Pemprov Lampung berupaya mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan melalui inovasi pengelolaan pendapatan dan penguatan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, serta pemangku kepentingan lainnya.
Optimalisasi pendapatan diperlukan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga tersedia ruang yang memadai untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, realisasi Belanja Daerah Provinsi Lampung pada 2025 mencapai 85,57 persen dari total anggaran. Mirza mengakui realisasi tersebut belum mencapai 100 persen, tetapi pemerintah daerah terus berupaya menjalankan program pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal.
Ia menegaskan, tingkat penyerapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan belanja daerah. Hal yang lebih penting adalah memastikan program terlaksana dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Yang lebih utama adalah memastikan setiap program terlaksana dengan baik, tepat sasaran, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, dan tetap memenuhi prinsip akuntabilitas dan kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan daerah,” tegasnya.
Pemprov Lampung, lanjut Mirza, juga berkomitmen memenuhi seluruh ketentuan belanja wajib sesuai peraturan perundang-undangan.
Perkuat Sinergi Eksekutif dan Legislatif
Menutup tanggapannya, Mirza mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Lampung dan DPRD dalam merumuskan serta mengawal kebijakan anggaran.
Sinergi eksekutif dan legislatif dinilai penting agar setiap kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Karena pada akhirnya, yang ingin kita wujudkan bukan hanya sekadar laporan keuangan yang baik, tetapi pembangunan yang semakin merata, pelayanan publik yang semakin berkualitas, dan kesejahteraan yang nyata untuk masyarakat,” pungkasnya.












